Wanita Indonesia itu/bukan tipikal Dharma Wanita
Apatah lagi tipikal ibu PKK
Wanita Indonesia adalah Rohana Kudus dan Siti Manggopoh
Martina Tiahahu ataupun Dewi Sartika (Puisi seorang sahabat)
".... Korupsi (di Indonesia) seumpama lingkaran setan dan partai politik berada di titik pusatnya ... !!"
"Who get what how and when", demikian kata Harold Lasswel. Ini terasa bila menyorot lingkaran setan korupsi dengan partai politik sebagai titik pusatnya. Pansus Century, Aburizal bakri dan Sri Mulyani menjadi bukti dari semua itu. Sedari awal, kala Pansur Century dibentuk, banyak yang mengatakan, Pansus ini hanyalah "angek-angek cirik ayam", "malakik nan diati dapek, saluang taruih diambuihkan", tak serius, hanya sampai apa yang diinginkan didapatkan. Dari awal-awal, banyak pengamat sudah memprediksi sejak Pansus pertama bersidang, bahwa setelah Sri Mulyani dicopot dari jabatan Menteri Keuangan, maka sasaran Pansus sudah selesai dan kader Golkar di Pansus dilarang vokal lagi, termasuk kader PKS. Sri Mulyani dianggap memulai pertempuran setelah menyampaikan pandangannya bahwa Golkar tidak akan bersikap fair kepadanya. Tudingan Sri Mulyani dijawab Golkar dengan pembeberan rekaman pembicaraan Menteri Keuangan tersebut dengan Robert Tantular, meski akhirnya dibantah langsung oleh Sekretaris KSSK Raden Pardede. Ingat, ini dikemukakan pertama sekali oleh politisi Golkar Bambang Susatyo, yang sampai hari ini tidak pernah meminta maaf bahwa ia salah memberikan informasi yang terkesan menuduh.
Mundurnya Sri Mulyani bisa jadi karena adanya kompromi politik yang harus mengorbankan Sri Mulyani sebagai tumbal. Bisa jadi juga Sri Mulyani berkorban untuk atasannya. Tapi saya rasa tidak, karena menilik dari pidato perpisahannya di Departemen Keuangan jelang berangkat ke posisinya yang baru di World Bank, secara tegas Sri Mulyani mengatakan : "pemimpin yang baik tidak akan pernah mengorbankan anak buahnya". SBY-kah ?. Sri Mulyani bisa jadi merasa muak pula terhadap perilaku partai politik yang sebenarnya sadar bahwa Menkeu/Ketua KSSK ini hanya menjalankan perintah atasannya, namun belagak tidak tahu dan hanya menyasar dirinya. Partai politik (parpol) tidak ada satu pun yang berani menyasar Presiden SBY sebagai penanggungjawab atas skandal Century. Parpol pun meniadakan fakta-fakta hukum dengan alasan politik yang sungguh tidak masuk akal bahwa semuanya sekali lagi seharusnya ada Presiden atau Wapres saat itu yang harus bertanggungjawab. Sayangnya, media massa juga terlena dengan permainan parpol utamanya Golkar yang memang hanya menyasar Sri Mulyani atas dasar pribadi ketua umum Golkar yang diduga tidak menyukai Sri Mulyani. Media cetak misalnya tidak pernah menulis dan memperhatikan apakah bosnya Golkar (Aburizal Bakrie) telah membayar tunggakan pajak perusahaannya atau tidak. Sehingga, wajar apabila kini ada penilaian bahwa mundurnya Sri Mulyani identik dengan kemenangan Golkar.
Apa sebenarnya asal mula yang menjadi pemicu konflik antara Ical dengan Sri Mulyani? Diambil dari Referensi ‘Summary Audit Investigatif BPK atas Lumpur Lapindo’ dan ‘Audit Investigasi BPK atas Lumpur Lapindo’ maka mengindikasi terjadi pelanggaran prosedur dan peraturan mulai dari proses tender, peralatan teknis hingga prosedur teknis pengeboran sumur-sumur minyak di Sidoarjo. Fakta yang lebih meyakinkan adalah dokumen serta pernyataan Arifin Panigoro sebagai pemilik perusahaan operator pengeboran sumur PT Lumpur Lapindo yang mengaku PT Lapindo telah melakukan pelanggaran atas SOP serta tidak mau melaksanakan tindaka preventif. Karena penyebab utama terjadi sumburan lumpur di Sidoardjo adalah aktivitas pengeboran, maka pihak yang bertanggungjawab adalah PT Lapindo Brantas sebagaimana diatur dalam UU 23/1997 dan PP 27/1999 (detik.com). Meskipun sudah cukup jelas penyebab dan siapa penanggungjawabnya, namun alih-alih Presiden SBY mengeluarkan Per.Pres 14 tahun 2007 jo Per.Pres 48/2008, yang mana pemerintah (dengan anggaran rakyat) membantu biaya lumpur Lapindo yang disebabkan oleh kesalahan manusia mengundang bencana. Terbitnya peraturan presiden tersebut sangat merugikan uang negara. Dalam kurun 3 tahun, 795 miliar APBN dikucurkan untuk membantu kelalaian pengeboran Lapindo selama 2007-2009. Rinciannya sebagai berikut : Rp 114 miliar pada 2007, Rp 513 miliar pada 2008, dan 168 miliar pada 2009. [LKPP 2007, LKPP 2008 dan UU APBN P 2009]. Baca juga : Jusuf Kalla dan 3 Tahun Lumpur Lapindo. Dalam kasus lumpur Lapindo, saya sepakat dengan Bu Sri Mulyani yang menginginkan “Perusahaan Bakrielah (Lapindo) yang bertanggung atas biaya penanggulangan lumpur Lapindo, bukan negara”.
Kesalahan kedua Bakrie dimata Sri Mulyani adalah karena adanya usaha pemerintah SBY-JK dalam mengintervensi penjualan saham PT Bumi Resource Tbk yang notabene adalah milik keluarga Bakrie. Pada Oktober 2008 silam, bersamaan krisis finansial dunia, saham-saham perusahaan nasional di BEI jatuh bebas tidak terkendali. Saham BUMI yang 3 bulan sebelumnya mencapai Rp 7000 per saham, anjlok dibawah Rp 1000 per saham. Tapi, pihak otoritas saham tiba-tiba menghentikan sementara (suspensi) perdagangan saham bumi yang diduga adanya tekanan Bakrie melalui pemerintah SBY-JK. Sri Mulyani yang ikut membidani masalah keuangan berang. Sri meminta pencabutan penghentian sementara perdagangan saham PT Bumi Resources Tbk pada 7 Oktober 2008. Atas kasus ini, beredar kabar bahwa Menkeu Sri Mulyani sempat "mengancam" mengundurkan diri jika saham Bakrie masih disuspensi.
Kesalahan ketiga Bakrie dimata Sri Mulyani adalah kasus royalti batubara yang ditunggak oleh perusahaan Bakrie (berbeda-beda menurut versi Menkeu, BPK dan ICW).Kesalahan ketiga Bakrie dimata Sri Mulyani adalah pembakangan royalti batubara yang dilakukan perusahaan batubara, yang sebagian diantaranya adalah perusahaan milik Bakrie. Sri Mulyani tidak habis berpikir, mengapa ada perusahaan yang berani menghindari pajak/royalti dan bahkan menunggak bertahun-tahun. Sedikitnya 2-5 triliun Tidak hanya sampai disitu, SM juga membuat keputusan pencekalan terhadap sejumlah petinggi perusahaan batu bara Bakrie. Kesalahan keempat Bakrie dimata Sri Mulyani adalah rencana Bakrie menguasai saham 14% PT Newmont Nusa Tenggara. Mengingat potensi yang besar dari Newmont, Sri Mulyani menolak keinginan Bakrie membeli 14 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. Saat menjabat pelaksana tugas Menko Perekonomian, Sri Mulyani meminta agar seluruh saham dibestasi Newmont dibeli oleh perusahaan negara. Meski begitu, ketika jabatan Menteri Koordinator Perekonomian berpindah ke Hatta Rajasa, melalui Multicapital akhirnya Bakrie bisa mendapatkan 75 persen dari 14 persen saham Newmont. Keinginan Bakrie terwujud walau tak sampai 100 persen. Tentu saja, tunggakan pajak di atas sudah ada yang diselesaikan oleh Ical. Paparan tersebut di atas hanya sekedar memutar kembali tentang faktor apa sebenarnya yang menjadi pemicu awal konflik antara Ical dan Sri Mulyani.
Sri Mulyani Indrawati, menurut saya adalah seorang profesional dan Boediono juga seorang profesional. Keduanya mempuyai persepsi yang sama tentang Ical. Lihatlah, Golkar dan Ical belakangan ini teramat sangat getol mendukung adanya reshuffle dan ditentang berat oleh Boediono, diduga Boediono mencium hal-hal yang tidak beres dengan reshuffle ini. Nampaknya Boediono mau tidak mau sudah mulai belajar "berpolitik".
Sumber :: beberapa artikel di detik.com/mediaindonesia.com (Foto : google.picture.com)
Apatah lagi tipikal ibu PKK
Wanita Indonesia adalah Rohana Kudus dan Siti Manggopoh
Martina Tiahahu ataupun Dewi Sartika (Puisi seorang sahabat)
".... Korupsi (di Indonesia) seumpama lingkaran setan dan partai politik berada di titik pusatnya ... !!"
"Who get what how and when", demikian kata Harold Lasswel. Ini terasa bila menyorot lingkaran setan korupsi dengan partai politik sebagai titik pusatnya. Pansus Century, Aburizal bakri dan Sri Mulyani menjadi bukti dari semua itu. Sedari awal, kala Pansur Century dibentuk, banyak yang mengatakan, Pansus ini hanyalah "angek-angek cirik ayam", "malakik nan diati dapek, saluang taruih diambuihkan", tak serius, hanya sampai apa yang diinginkan didapatkan. Dari awal-awal, banyak pengamat sudah memprediksi sejak Pansus pertama bersidang, bahwa setelah Sri Mulyani dicopot dari jabatan Menteri Keuangan, maka sasaran Pansus sudah selesai dan kader Golkar di Pansus dilarang vokal lagi, termasuk kader PKS. Sri Mulyani dianggap memulai pertempuran setelah menyampaikan pandangannya bahwa Golkar tidak akan bersikap fair kepadanya. Tudingan Sri Mulyani dijawab Golkar dengan pembeberan rekaman pembicaraan Menteri Keuangan tersebut dengan Robert Tantular, meski akhirnya dibantah langsung oleh Sekretaris KSSK Raden Pardede. Ingat, ini dikemukakan pertama sekali oleh politisi Golkar Bambang Susatyo, yang sampai hari ini tidak pernah meminta maaf bahwa ia salah memberikan informasi yang terkesan menuduh.Mundurnya Sri Mulyani bisa jadi karena adanya kompromi politik yang harus mengorbankan Sri Mulyani sebagai tumbal. Bisa jadi juga Sri Mulyani berkorban untuk atasannya. Tapi saya rasa tidak, karena menilik dari pidato perpisahannya di Departemen Keuangan jelang berangkat ke posisinya yang baru di World Bank, secara tegas Sri Mulyani mengatakan : "pemimpin yang baik tidak akan pernah mengorbankan anak buahnya". SBY-kah ?. Sri Mulyani bisa jadi merasa muak pula terhadap perilaku partai politik yang sebenarnya sadar bahwa Menkeu/Ketua KSSK ini hanya menjalankan perintah atasannya, namun belagak tidak tahu dan hanya menyasar dirinya. Partai politik (parpol) tidak ada satu pun yang berani menyasar Presiden SBY sebagai penanggungjawab atas skandal Century. Parpol pun meniadakan fakta-fakta hukum dengan alasan politik yang sungguh tidak masuk akal bahwa semuanya sekali lagi seharusnya ada Presiden atau Wapres saat itu yang harus bertanggungjawab. Sayangnya, media massa juga terlena dengan permainan parpol utamanya Golkar yang memang hanya menyasar Sri Mulyani atas dasar pribadi ketua umum Golkar yang diduga tidak menyukai Sri Mulyani. Media cetak misalnya tidak pernah menulis dan memperhatikan apakah bosnya Golkar (Aburizal Bakrie) telah membayar tunggakan pajak perusahaannya atau tidak. Sehingga, wajar apabila kini ada penilaian bahwa mundurnya Sri Mulyani identik dengan kemenangan Golkar.
Apa sebenarnya asal mula yang menjadi pemicu konflik antara Ical dengan Sri Mulyani? Diambil dari Referensi ‘Summary Audit Investigatif BPK atas Lumpur Lapindo’ dan ‘Audit Investigasi BPK atas Lumpur Lapindo’ maka mengindikasi terjadi pelanggaran prosedur dan peraturan mulai dari proses tender, peralatan teknis hingga prosedur teknis pengeboran sumur-sumur minyak di Sidoarjo. Fakta yang lebih meyakinkan adalah dokumen serta pernyataan Arifin Panigoro sebagai pemilik perusahaan operator pengeboran sumur PT Lumpur Lapindo yang mengaku PT Lapindo telah melakukan pelanggaran atas SOP serta tidak mau melaksanakan tindaka preventif. Karena penyebab utama terjadi sumburan lumpur di Sidoardjo adalah aktivitas pengeboran, maka pihak yang bertanggungjawab adalah PT Lapindo Brantas sebagaimana diatur dalam UU 23/1997 dan PP 27/1999 (detik.com). Meskipun sudah cukup jelas penyebab dan siapa penanggungjawabnya, namun alih-alih Presiden SBY mengeluarkan Per.Pres 14 tahun 2007 jo Per.Pres 48/2008, yang mana pemerintah (dengan anggaran rakyat) membantu biaya lumpur Lapindo yang disebabkan oleh kesalahan manusia mengundang bencana. Terbitnya peraturan presiden tersebut sangat merugikan uang negara. Dalam kurun 3 tahun, 795 miliar APBN dikucurkan untuk membantu kelalaian pengeboran Lapindo selama 2007-2009. Rinciannya sebagai berikut : Rp 114 miliar pada 2007, Rp 513 miliar pada 2008, dan 168 miliar pada 2009. [LKPP 2007, LKPP 2008 dan UU APBN P 2009]. Baca juga : Jusuf Kalla dan 3 Tahun Lumpur Lapindo. Dalam kasus lumpur Lapindo, saya sepakat dengan Bu Sri Mulyani yang menginginkan “Perusahaan Bakrielah (Lapindo) yang bertanggung atas biaya penanggulangan lumpur Lapindo, bukan negara”.Kesalahan kedua Bakrie dimata Sri Mulyani adalah karena adanya usaha pemerintah SBY-JK dalam mengintervensi penjualan saham PT Bumi Resource Tbk yang notabene adalah milik keluarga Bakrie. Pada Oktober 2008 silam, bersamaan krisis finansial dunia, saham-saham perusahaan nasional di BEI jatuh bebas tidak terkendali. Saham BUMI yang 3 bulan sebelumnya mencapai Rp 7000 per saham, anjlok dibawah Rp 1000 per saham. Tapi, pihak otoritas saham tiba-tiba menghentikan sementara (suspensi) perdagangan saham bumi yang diduga adanya tekanan Bakrie melalui pemerintah SBY-JK. Sri Mulyani yang ikut membidani masalah keuangan berang. Sri meminta pencabutan penghentian sementara perdagangan saham PT Bumi Resources Tbk pada 7 Oktober 2008. Atas kasus ini, beredar kabar bahwa Menkeu Sri Mulyani sempat "mengancam" mengundurkan diri jika saham Bakrie masih disuspensi.
Kesalahan ketiga Bakrie dimata Sri Mulyani adalah kasus royalti batubara yang ditunggak oleh perusahaan Bakrie (berbeda-beda menurut versi Menkeu, BPK dan ICW).Kesalahan ketiga Bakrie dimata Sri Mulyani adalah pembakangan royalti batubara yang dilakukan perusahaan batubara, yang sebagian diantaranya adalah perusahaan milik Bakrie. Sri Mulyani tidak habis berpikir, mengapa ada perusahaan yang berani menghindari pajak/royalti dan bahkan menunggak bertahun-tahun. Sedikitnya 2-5 triliun Tidak hanya sampai disitu, SM juga membuat keputusan pencekalan terhadap sejumlah petinggi perusahaan batu bara Bakrie. Kesalahan keempat Bakrie dimata Sri Mulyani adalah rencana Bakrie menguasai saham 14% PT Newmont Nusa Tenggara. Mengingat potensi yang besar dari Newmont, Sri Mulyani menolak keinginan Bakrie membeli 14 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. Saat menjabat pelaksana tugas Menko Perekonomian, Sri Mulyani meminta agar seluruh saham dibestasi Newmont dibeli oleh perusahaan negara. Meski begitu, ketika jabatan Menteri Koordinator Perekonomian berpindah ke Hatta Rajasa, melalui Multicapital akhirnya Bakrie bisa mendapatkan 75 persen dari 14 persen saham Newmont. Keinginan Bakrie terwujud walau tak sampai 100 persen. Tentu saja, tunggakan pajak di atas sudah ada yang diselesaikan oleh Ical. Paparan tersebut di atas hanya sekedar memutar kembali tentang faktor apa sebenarnya yang menjadi pemicu awal konflik antara Ical dan Sri Mulyani.Sri Mulyani Indrawati, menurut saya adalah seorang profesional dan Boediono juga seorang profesional. Keduanya mempuyai persepsi yang sama tentang Ical. Lihatlah, Golkar dan Ical belakangan ini teramat sangat getol mendukung adanya reshuffle dan ditentang berat oleh Boediono, diduga Boediono mencium hal-hal yang tidak beres dengan reshuffle ini. Nampaknya Boediono mau tidak mau sudah mulai belajar "berpolitik".
Sumber :: beberapa artikel di detik.com/mediaindonesia.com (Foto : google.picture.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar