Oleh : Muhammad Ilham
Devy
Kurnia Alamsyah, sutradara muda (spesialis) film dokumenter sejarah,
merasa gundah-gulana. Tersebabkan idolanya (dahulu), "mengusik"
kemenangan idolanya (sekarang), Joko Widodo. "Bang, bacalah Solo Pos
hari ini, mengapa Amien Rais berpendapat demikian ? Ada Apa dengan Amien
Rais itu bang ?", tanyanya pada saya, tengah malam tadi - sambil
mengirim potongan berita Solo Pos (1/10/2012), berikut :
Tokoh Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais
kembali melontarkan pernyataan mengejutkan terkait kemenangan pasangan
Jokowi-Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta. Pria yang pernah menyandang gelar
bapak reformasi ini menilai kemenangan Jokowi-Ahok bisa mengancam iklim
demokrasi di Jakarta. “Sebab, Ahok ini didukung pebisnis. Saya tak menyebutnya etnis,” kata Amien kepada Solopos.com
sebelum membuka acara Rakerda DPD PAN Solo di Solo Inn, Sabtu
(29/9/2012). Menurut Amin, barisan pebisnis yang berdiri di belakang
pasangan Jokowi-Ahok selama ini sangat berpotensi mencaplok kekuatan
politik. Padahal, kata Amien, kekuatan pebisnis mestinya dikontrol oleh
kekuatan politik untuk menciptakan iklim demokrasi yang segar. “Saya
terus terang sangat khawatir. Perkawinan politik dan bisnis ini bisa
mengancam demokrasi dan kontraproduktif dengan kepentingan rakyat,”
tegasnya. Amien melanjutkan, watak bisnis ialah profit dan kerap kali lupa
norma hukum. Padahal, yang bisa mengingatkan bahwa bisnis keliru adalah
kekuatan politik. “Namun, jika politik sudah dicaplok pebisnis, maka
masa depan demokrasi di ambang kehancuran,” pesannya. Amien juga tak mau menyebut kemenangan Jokowi-Ahok sebagai kemenangan
rakyat. Ia dengan tegas menyebutnya sebagai kemenangan mesin politik
yang mampu membentuk opini publik. “85% media massa berpihak kepada
Jokowi. Dan kenapa Fauzi tak bisa merebut media massa? Karena Foke nggak
punya duit,” ujarnya.
Di sisi lain, Amien kembali memuji Fauzi Bowo atau Foke. Menurut
Amien, sikap Foke yang dengan terbuka mengucapkan selamat atas
kemenangan Jokowi adalah contoh yang harus ditiru dalam Pilpres 2014
mendatang. “Itu pidato konsensus, contoh bagus untuk Pilpres mendatang,”
paparnya. Ia mengingatkan, jika dalam 100 hari masa kepemimpinan
Jokowi, Jakarta tetap banjir, macet, dan karut marut, Jokowi, kata
Amien, dinilai hanya bisa mengumbar janji. Tapi, jika ada perbaikan,
imbuhnya, mungkin kepemimpinannya masih ada gebrakan. “Jakarta itu tak
seperti Solo. Jangan grusa-grusu,” paparnya. Tak hanya itu, Amien juga mengingatkan kepada insan pers agar tak hanya menjadi guard dog [istilah untuk fungsi pers yang diplesetkan menjadi anjing penjaga]. Menurutnya, fungsi pers ialah watch dog
atau anjing pengawas. “Yaitu, mengawasi kelalaian, mengawasi deviasi,
kejahatan yang lahir dari perkawinan kekuatan politik dengan pebisnis
itu,” pungkasnya.
Topik ini, kemudian kami lemparkan ke publik (via facebook).
Tanggapan kemudian datang silih berganti, yang pada umumnya menyesalkan
statement tokoh Reformasi yang mantan Ketua MPR itu. Berikut saya
posting (telah saya pilah, karena tak mungkin seluruh komentar di
publish) :
Alfitri Piliang Dulu saya pernah mengaguminya, sekarang kekaguman itu kian memudar. seperti juga HNW, AR ini daya tariknya semakin hilang.
Ahmad Dharmawi Sebagai mantan ketua MPR pak Amin sepertinya tdk bijak dlm mengeluarkan pendapat...seakan lupa bahwa setuiap warga negara berhak untuk menjadi pemimpin tanpa melihat latar belakangnya...itu amanat UUD pak Amin.
Muhammad Ilham Fadli Beliau mungkin sudah lupa, bahwa "setiap musim, daun akan berguguran --- bila di Eropa sana. Sekarang bukan musim beliau. Saya setuju dengan uni Silfia Hanani Syafei, jadi "guru bangsa", seumpama Buya Syafii Ma'arief. Bagaimanapu jua, beliau adalah salah satu figur yang pernah "teruji" dengan baik oleh sejarah, POLITISI yang berani melawan "hegemoni" kekuasaan, yang hasilnya ikhtiarnya (mungkin bukan beliau satun-satunya), sekarang kita secara bersama-sama menikmatinya. Pak Alfitri Piliang, idem dito dengan saya. Untuk menghormati-nya (versi saya), saya selalu mengingat-ngingat sisi-sisi inspiringnya, walau kadang-kadang, kegundahan itu mulai ada. Ada rasa geram dengan statement-nya, kadang-kadang timbul juga rasa heran, "waktu dulu jadi ketua MPR, kok ndak berbuat signifikan?".
Pak Ahmad Dharmawi ...... itu-lah salah satu yang membuat kita (kembali) heran pada sosoknya. Intinya : "jiwa sebagai politisi belum juga hilang".
Ning Surachman Memangnya sekarang pebisnis tidak menguasai politik? Aneh pak Amin ini belum2 sudah suudzon.
Kopral Cepot Mungkin perenungan pak AR yg belum tuntas.. pertanyaan yg mengkhawatirkannya akan ada ancaman besar terhadap demokrasi kepartaian.. Dalam sistem demokrasi kepartaian seharusnya yg jd pemenang adl yg partai yg kuat tapi ini sebaliknya. Siapa yg bisa mengalahkan demokrasi kepartaian?... bila demokrasi adalah rakyat maka yg menang adl rakyat..... smoga pak AR kembali ke khittahnya membawa Amanat Rakyat bukan lainnya. Menyalahkan Uang akan menyakiti AR (Amanah Rakyat). 2014 milik siapa? ini yg sedang direnungkan oleh pak AR.
Muhammad Ilham Fadli Menarik bung Kopral Cepot ...... ! (kalau saya), natural saja. Politik itu niage, kata cik puan Siti Nurhaliza. "Enak masakan, dibeli orang". "Bersih dan jujur si penjual", pasti diminati.
Dalam kesempatan ini, dipublish artikel saya yag pernah diterbitkan Padangmedia.com & Kompasiana.com, berikut :
Kemanakah Amien Rais ?
Oleh : Muhammad Ilham
OPINI | 07 August 2011 | 20:47
Dibaca: 1538 
Komentar: 12 
1 dari 1 Kompasianer menilai aktual
“Tiap orang dimudahkan untuk sesuatu yang dirinya memang dibentuk untuk itu”
(HR. Bukhari & Ahmad)
Ada satu statemen yang cukup menarik dari advokat senior/aktifis pro-demokrasi, Adnan Buyung Nasution, “Kita
yang telah memperjuangkan demokratisasi di Indonesia ini. Namun yang
bermunculan adalah tokoh-tokoh yang tidak jelas track recordnya”. Statemen
Bang Buyung ini “keluar” sebagai bentuk gundah gulana salah seorang
“kontributor” demokratisasi di Indonesia terhadap lontaran “nyeleneh”
Marzuki Ali. Ketua DPR-RI dari Partai Demokrat ini menyedot perhatian
ranah publik beberapa minggu belakangan ini karena usulannya agar KPK
dibubarkan, membuat berbagai kalangan menjadi berang-meradang, termasuk
Bang Buyung. Walau perkataan Marzuki Ali tersebut (masih) bisa
didiskusikan, namun kegundahan para kelompok orang, yang dalam bahasa
bang Buyung “Kita yang memperjuangkan demokratisasi” bisa dipahami.
Begitu banyak para tokoh yang “menggetarkan” pada era tahun 1998 - 2000,
seakan-akan hilang/dihilangkan sejarah. Sementara pada sisi lain, para
elit politik era sekarang ini adalah mereka yang “entah dimana berada”
pada era 1998-2000 tersebut. Salah satu tokoh yang menggetarkan tapi
sekarang (seakan-akan) “senyapo” adalah Amin Rais.
Ada kerinduan pada Amien Rais. Terlepas suka atau tidak suka pada sosok yang vokal ini, rasanya jagad politik Indonesia kurang “garam” karena tidak ada komentar pedas-nyelekit dari seorang Professor Doktor Ilmu Politik (spesialis) Timur Tengah bernama Amien Rais. Kemana ia belakangan ini. Mengapa seakan-akan style beliau diambil oleh Buya Ahmad Syafii Ma’arif ataupun Din Syamsuddin yang selama ini tidak begitu “galak” dan garang. Mungkinkah Amien Rais sudah mulai bosan atau hopeless. Atau mungkin ia mulai berhitung, “buat apa saya mengeluarkan statement ke publik, toh masa saya sudah mulai hilang”. Bila hal ini memang demikian adanya, tentu membuat saya kembali mengingat tahun 1998. Sebuah era dimana seluruh media massa dan perbincangan hangat publik hanya bersumbu pada dua orang : Soeharto dan Amien Rais (dan tentunya Habibie sebagai “lakon” pembantu). Seandainya tahun 1998, Amien Rais tidak satu korps/corps (orang kampung saya bilang “korop”) dengan Bacharuddin Joesoef (BJ) Habibie, tentunya Amien Rais berpeluang besar jadi Presiden. Kalau-lah bukan karena ICMI, Amien Rais yang teramat vokal kala itu, tentunya akan juga bersemangat melengserkan Habibie. Tapi karena satu corps-lah, dalam hal ini ICMI, membuat Amien Rais merasa segan untuk berseberangan dengan Habibie yang bergelar “Mr. Crack” tersebut. Dan riwayat ini bermula setelah Soeharto mundur dari tahta politik Indonesia yang dipegangnya cukup (bahkan teramat) lama. Dan Habibie yang pada masa itu sebagai Wakil Presiden, tiba-tiba mendapatkan limpahan keprabon (”kerajaan”) dari sang mentor yang dikaguminya itu. Begitu Habibie dilantik, salah seorang anggota Fraksi Golkar - Fraksi terbesar dan paling berpengaruh pada masa itu - mengatakan bahwa mereka lebih menginginkan dibentuknya sebuah Presedium, bukan Habibie. Presidium itu terdiri dari 5 orang tokoh bangsa yang dianggap sebagai representasi publik : Amien Rais, Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Sri Sultan Hamengkubowono dan Megawati Soekarnoputri. Presidium ini hanya memiliki tugas sederhana, menyiapkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden berdasarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang. Tapi sayang, kata anggota Fraksi Partai besar ini, usulan itu terlambat.
Kalaulah kita boleh berandai-andai bila Habibie tak diterima “arus umum”, kemudian Presidium terbentuk, lantas Pemilihan Umum berlangsung tahun 1998 itu juga. Maka pasti banyak yang bersepakat bahwa Amien rais akan tampil sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-4. Siapa yang tidak kenal Amien Rais kala itu. Sahabat Buya Ahmad Syafii Ma’arif ini dianggap sebagai tokoh paling terkenal dan paling “bersuara” serta representasi dari tokoh pembangkang era 1997-1999. Gus Dur dimana ? Suaranya tidak begitu terdengar, sementara Megawati lebih banyak diam-senyum. Maka praktis hanya Amien Rais yang berjalan di depan gelombang besar mahasiswa. Bahkan dalam konteks nativisme, Amien Rais dipandang sebagai Juru Selamat. Bak HOS. Tjokroaminoto, Samin Surosantiko, Diponegoro ataupun Soekarno pada masanya. Ia juga memiliki pengakuan dari rezim berkuasa sebagai bukti bahwa ia memang tokoh yang dianggap oposan paling serius. Buktinya, ketika Soeharto mengundang beberapa tokoh masyarakat ketika demonstrasi 1998 menjalar sedemikian cepat dan anarkis, Amien Rais adalah tokoh yang direkomendasikan oleh banyak kalangan, tapi ia ditolak Soeharto. Ketika para tokoh yang diundang Soeharto tersebut mengatakan bahwa reformasi harus jalan tetapi dibawah kendali Soeharto, maka Amien Rais menjelaskan posisinya : tidak. Reformasi harus tanpa Soeharto. Dan sejarah-pun kemudian mencatat, Soeharto tak berdaya. Kekuasaan kemudian diserahkan kepada Habibie. Ketika kekuasaan tersebut diberikan kepada Habibie oleh Soeharto, praktis gelombang besar publik sedang menunggu bagaimana komentar Amien Rais terhadap naiknya Habibie tersebut.
Apa kata Amien Rais ? “Biarlah kita beri kesempatan kepada Habibie untuk memimpin pemerintahan transisi. Pemerintahan transisi ini tidak akan lama, sekitar tiga hingga enam bulan”, kata Amien. Ketika Amien mengeluarkan statement ini, saya masih ingat dengan tanggapan seorang wartawan Luar Negeri yang diwawancarai Majalah Forum Keadilan, “Waktu itulah, Amien Rais telah berhenti menjadi reformis”. Walaupun tak sepenuhnya benar, tapi kekecewaan publik boleh jadi memang pada tempatnya. Ekspektasi publik yang luar biasa padanya, harus berhadapan dengan kenyataan lain bahwa ia berkompromi dengan Habibie. Coba kalau waktu itu ia menolak pelantikan Habibie, tentu pergolakan akan berlanjut, demonstrasi akan (kembali) marak terjadi, sampai pada akhirnya diambil solusi nasional : membentuk Presedium. Jangankan pembentukan Presidium, bila Amien Rais pandai menggelindingkan bola panas revolusi, bukan hanya sebatas reformasi, maka back up sosial politiknya sangat besar, meski hal ini akan ditolak oleh mbah “fikih konstitusi” masa itu, Yusril Ihza Mahendra. Namun yang jadi soal adalah, mengapa Amien menerima Habibie ? (Walau pada masa itu, ke dua orang ini, disamping Yusril Ihza Mahendra, adalah figur yang saya pandang dengan mata binar seorang mahasiswa, tapi tetap Amien Rais lebih “bahenol”).
Tentu banyak yang geram pada Amien Rais, mengapa menerima Habibie. Paling tidak bagi kalangan masyarakat yang memiliki ekspektasi tinggi padanya. Pada detik-detik ketika takdir kepresidenan menggantung-gantung di atas kepalanya, alamaaak ternyata ia malah menerima orang lain. Akhirnya, bak kata Syubah Asa, jalan sejarah akhirnya berbelok bagai pekik seorang pengawal yang meneriaki Pangeran Hector, menyebabkan Perang Troya dalam sejarah Yunani Klasik yang sudah dihalang-halangi agar tidak meletus, pada akhirnya meledak jua. Dalam konteks Amien Rais, ia justru dianggap “dihalangi” menjadi Presiden, bukan karena Amien Rais tidak mau. Dan penghalangnya itu adalah ICMI - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Amien Rais dan Habibie adalah dua sahabat yang berseberangan. Mereka berdua seumpama Agus Salim dengan Sutan Syahrir atau Soekarno dengan Hatta “dikemudian hari”. Habibie merupakan murid Soeharto (bahkan, kalau saya tak salah, Amien Rais termasuk tokoh yang paling sering mengingatkan suatu hal : “bagi Habibie, Soeharto adalah Profesornya”) dan Amien Rais adalah musuh Soeharto. Bila dihadapkan pada Soeharto, maka posisi Amien Rais dan Habibie teramat jelas berseberangan. Tapi ICMI, organisasi yang dibentuk atas restu Soeharto dimana Habibie duduk sebagai Ketua-nya dan Amien rais menjadi Ketua Dewan Pakar (walau kemudian ia didepak atas “pesanan” Soeharto) adalah sebuah corps, sebuah kubu. Dan bila kita lihat dalam konteks ini, sangat layak bila dikatakan bahwa pribadi dan pejuang ormas Islam seperti Amien Rais (kala itu ia masih menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah) menumbuhkan perasaan satu corps-satu kubu dengan Habibie. ICMI adalah jembatan pupuk hati antara Habibie dan Amien Rais. Minimal, Amien Rais merasa tidak tega menolak naiknya Habibie jadi Presiden pasca kejatuhan Soeharto. Seandainya Amien Rais bukan satu corps dengan Habibie, mungkin Presiden RI ke-4 bukan putra Pare-Pare Sulawesi Selatan bermata bulat ini. Tapi itulah politik. Politik adalah memilih, demikian kata Mohandas Karamachand Gandhi yang Mahatma itu.
(HR. Bukhari & Ahmad)
Ada satu statemen yang cukup menarik dari advokat senior/aktifis pro-demokrasi, Adnan Buyung Nasution, “Kita
yang telah memperjuangkan demokratisasi di Indonesia ini. Namun yang
bermunculan adalah tokoh-tokoh yang tidak jelas track recordnya”. Statemen
Bang Buyung ini “keluar” sebagai bentuk gundah gulana salah seorang
“kontributor” demokratisasi di Indonesia terhadap lontaran “nyeleneh”
Marzuki Ali. Ketua DPR-RI dari Partai Demokrat ini menyedot perhatian
ranah publik beberapa minggu belakangan ini karena usulannya agar KPK
dibubarkan, membuat berbagai kalangan menjadi berang-meradang, termasuk
Bang Buyung. Walau perkataan Marzuki Ali tersebut (masih) bisa
didiskusikan, namun kegundahan para kelompok orang, yang dalam bahasa
bang Buyung “Kita yang memperjuangkan demokratisasi” bisa dipahami.
Begitu banyak para tokoh yang “menggetarkan” pada era tahun 1998 - 2000,
seakan-akan hilang/dihilangkan sejarah. Sementara pada sisi lain, para
elit politik era sekarang ini adalah mereka yang “entah dimana berada”
pada era 1998-2000 tersebut. Salah satu tokoh yang menggetarkan tapi
sekarang (seakan-akan) “senyapo” adalah Amin Rais.Ada kerinduan pada Amien Rais. Terlepas suka atau tidak suka pada sosok yang vokal ini, rasanya jagad politik Indonesia kurang “garam” karena tidak ada komentar pedas-nyelekit dari seorang Professor Doktor Ilmu Politik (spesialis) Timur Tengah bernama Amien Rais. Kemana ia belakangan ini. Mengapa seakan-akan style beliau diambil oleh Buya Ahmad Syafii Ma’arif ataupun Din Syamsuddin yang selama ini tidak begitu “galak” dan garang. Mungkinkah Amien Rais sudah mulai bosan atau hopeless. Atau mungkin ia mulai berhitung, “buat apa saya mengeluarkan statement ke publik, toh masa saya sudah mulai hilang”. Bila hal ini memang demikian adanya, tentu membuat saya kembali mengingat tahun 1998. Sebuah era dimana seluruh media massa dan perbincangan hangat publik hanya bersumbu pada dua orang : Soeharto dan Amien Rais (dan tentunya Habibie sebagai “lakon” pembantu). Seandainya tahun 1998, Amien Rais tidak satu korps/corps (orang kampung saya bilang “korop”) dengan Bacharuddin Joesoef (BJ) Habibie, tentunya Amien Rais berpeluang besar jadi Presiden. Kalau-lah bukan karena ICMI, Amien Rais yang teramat vokal kala itu, tentunya akan juga bersemangat melengserkan Habibie. Tapi karena satu corps-lah, dalam hal ini ICMI, membuat Amien Rais merasa segan untuk berseberangan dengan Habibie yang bergelar “Mr. Crack” tersebut. Dan riwayat ini bermula setelah Soeharto mundur dari tahta politik Indonesia yang dipegangnya cukup (bahkan teramat) lama. Dan Habibie yang pada masa itu sebagai Wakil Presiden, tiba-tiba mendapatkan limpahan keprabon (”kerajaan”) dari sang mentor yang dikaguminya itu. Begitu Habibie dilantik, salah seorang anggota Fraksi Golkar - Fraksi terbesar dan paling berpengaruh pada masa itu - mengatakan bahwa mereka lebih menginginkan dibentuknya sebuah Presedium, bukan Habibie. Presidium itu terdiri dari 5 orang tokoh bangsa yang dianggap sebagai representasi publik : Amien Rais, Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Sri Sultan Hamengkubowono dan Megawati Soekarnoputri. Presidium ini hanya memiliki tugas sederhana, menyiapkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden berdasarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang. Tapi sayang, kata anggota Fraksi Partai besar ini, usulan itu terlambat.
Kalaulah kita boleh berandai-andai bila Habibie tak diterima “arus umum”, kemudian Presidium terbentuk, lantas Pemilihan Umum berlangsung tahun 1998 itu juga. Maka pasti banyak yang bersepakat bahwa Amien rais akan tampil sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-4. Siapa yang tidak kenal Amien Rais kala itu. Sahabat Buya Ahmad Syafii Ma’arif ini dianggap sebagai tokoh paling terkenal dan paling “bersuara” serta representasi dari tokoh pembangkang era 1997-1999. Gus Dur dimana ? Suaranya tidak begitu terdengar, sementara Megawati lebih banyak diam-senyum. Maka praktis hanya Amien Rais yang berjalan di depan gelombang besar mahasiswa. Bahkan dalam konteks nativisme, Amien Rais dipandang sebagai Juru Selamat. Bak HOS. Tjokroaminoto, Samin Surosantiko, Diponegoro ataupun Soekarno pada masanya. Ia juga memiliki pengakuan dari rezim berkuasa sebagai bukti bahwa ia memang tokoh yang dianggap oposan paling serius. Buktinya, ketika Soeharto mengundang beberapa tokoh masyarakat ketika demonstrasi 1998 menjalar sedemikian cepat dan anarkis, Amien Rais adalah tokoh yang direkomendasikan oleh banyak kalangan, tapi ia ditolak Soeharto. Ketika para tokoh yang diundang Soeharto tersebut mengatakan bahwa reformasi harus jalan tetapi dibawah kendali Soeharto, maka Amien Rais menjelaskan posisinya : tidak. Reformasi harus tanpa Soeharto. Dan sejarah-pun kemudian mencatat, Soeharto tak berdaya. Kekuasaan kemudian diserahkan kepada Habibie. Ketika kekuasaan tersebut diberikan kepada Habibie oleh Soeharto, praktis gelombang besar publik sedang menunggu bagaimana komentar Amien Rais terhadap naiknya Habibie tersebut.
Apa kata Amien Rais ? “Biarlah kita beri kesempatan kepada Habibie untuk memimpin pemerintahan transisi. Pemerintahan transisi ini tidak akan lama, sekitar tiga hingga enam bulan”, kata Amien. Ketika Amien mengeluarkan statement ini, saya masih ingat dengan tanggapan seorang wartawan Luar Negeri yang diwawancarai Majalah Forum Keadilan, “Waktu itulah, Amien Rais telah berhenti menjadi reformis”. Walaupun tak sepenuhnya benar, tapi kekecewaan publik boleh jadi memang pada tempatnya. Ekspektasi publik yang luar biasa padanya, harus berhadapan dengan kenyataan lain bahwa ia berkompromi dengan Habibie. Coba kalau waktu itu ia menolak pelantikan Habibie, tentu pergolakan akan berlanjut, demonstrasi akan (kembali) marak terjadi, sampai pada akhirnya diambil solusi nasional : membentuk Presedium. Jangankan pembentukan Presidium, bila Amien Rais pandai menggelindingkan bola panas revolusi, bukan hanya sebatas reformasi, maka back up sosial politiknya sangat besar, meski hal ini akan ditolak oleh mbah “fikih konstitusi” masa itu, Yusril Ihza Mahendra. Namun yang jadi soal adalah, mengapa Amien menerima Habibie ? (Walau pada masa itu, ke dua orang ini, disamping Yusril Ihza Mahendra, adalah figur yang saya pandang dengan mata binar seorang mahasiswa, tapi tetap Amien Rais lebih “bahenol”).
Tentu banyak yang geram pada Amien Rais, mengapa menerima Habibie. Paling tidak bagi kalangan masyarakat yang memiliki ekspektasi tinggi padanya. Pada detik-detik ketika takdir kepresidenan menggantung-gantung di atas kepalanya, alamaaak ternyata ia malah menerima orang lain. Akhirnya, bak kata Syubah Asa, jalan sejarah akhirnya berbelok bagai pekik seorang pengawal yang meneriaki Pangeran Hector, menyebabkan Perang Troya dalam sejarah Yunani Klasik yang sudah dihalang-halangi agar tidak meletus, pada akhirnya meledak jua. Dalam konteks Amien Rais, ia justru dianggap “dihalangi” menjadi Presiden, bukan karena Amien Rais tidak mau. Dan penghalangnya itu adalah ICMI - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Amien Rais dan Habibie adalah dua sahabat yang berseberangan. Mereka berdua seumpama Agus Salim dengan Sutan Syahrir atau Soekarno dengan Hatta “dikemudian hari”. Habibie merupakan murid Soeharto (bahkan, kalau saya tak salah, Amien Rais termasuk tokoh yang paling sering mengingatkan suatu hal : “bagi Habibie, Soeharto adalah Profesornya”) dan Amien Rais adalah musuh Soeharto. Bila dihadapkan pada Soeharto, maka posisi Amien Rais dan Habibie teramat jelas berseberangan. Tapi ICMI, organisasi yang dibentuk atas restu Soeharto dimana Habibie duduk sebagai Ketua-nya dan Amien rais menjadi Ketua Dewan Pakar (walau kemudian ia didepak atas “pesanan” Soeharto) adalah sebuah corps, sebuah kubu. Dan bila kita lihat dalam konteks ini, sangat layak bila dikatakan bahwa pribadi dan pejuang ormas Islam seperti Amien Rais (kala itu ia masih menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah) menumbuhkan perasaan satu corps-satu kubu dengan Habibie. ICMI adalah jembatan pupuk hati antara Habibie dan Amien Rais. Minimal, Amien Rais merasa tidak tega menolak naiknya Habibie jadi Presiden pasca kejatuhan Soeharto. Seandainya Amien Rais bukan satu corps dengan Habibie, mungkin Presiden RI ke-4 bukan putra Pare-Pare Sulawesi Selatan bermata bulat ini. Tapi itulah politik. Politik adalah memilih, demikian kata Mohandas Karamachand Gandhi yang Mahatma itu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar