Machiavelisme dan Demokrasi

Ditulis ulang : Muhammad Ilham

Politik kekerasan yang menghias wajah demokrasi Indonesia seakan menjadi tradisi dan budaya modern yang mendapatkan posisi legal ditengah dehumanisasi nilai. Budaya desposit, instan, utopia, egois, hedonis, amoral, tidak tahu malu seperti menjadi sopan santun baru dalam sistem demokrasi yang penuh ketidakpastian. Pada aras masyarakat dan bangsa politik kartel, anarkis, sektarian, oligarkis, monopoli, KKN, ikut mendekonstruksi etika politik yang dibangun diatas peradaban agung negeri ini. Semuanya kemudian diarahkan pada satu kalimat sederhana sebagai pembenaran, Politik Machiavellis. Kalimat yang kemudian disalahtafsirkan sebagai politik menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan-tujuan politik dan kekuasaan. Pada titik ini, bolehkah kita menyalahkan demokrasi dan menganggapnya sebagai biang sebab kejahatan politik dan birokrasi yang telah menjelma menjadi sebuah genosida sosial dan hukum. Ataukah ada musabab lain yang ter-incognita dalam kepalsuan diri? Bisa jadi demikian adanya. Plato dalam karya besarnya Politeia sempat mengaku kecewa terhadap sistem demokrasi dinegaranya polis Athena bahkan ia sudah sampai pada keputusan untuk tidak mempercayai demokrasi. Kondisi ini tak kalah dengan apa yang diteriakkan oleh Epimenides (abad ke-6 SM) dan Eubulides (abad ke-4 SM). Epimenides, seorang Kreta, saking kesalnya terhadap kebobrokan warga Kreta, mengatakan ”Semua orang Kreta pembohong” (All Cretans are liars).

Pertanyaannya: Apa yang salah dengan Machiavelisme? Apa yang keliru dari tesis Plato? kemudian, pernyataan Epimenides itu benar atau salah? Sebab, jika pernyataan Epimenides benar, maka dia berbohong dan sebaliknya jika pernyataannya salah, maka dia benar. Karena ia adalah bagian tak terpisahkan dari komunitas warga Kreta. Plato tidak keliru, juga tidak ada yang salah dengan Machiavelli sebuah kata yang dinisbatkan pada seorang tokoh klasik Italia Niccolo Machiavelli. Demikian juga dengan Epimenides, bukan seorang pembohong. Mereka menyatu dalam sebuah simpul dialektis yang merupakan episentrum permasalahan, yakni tindakan para penguasa yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Sesuatu yang sering diperdengarkan oleh kalangan aktifis dengan bahasa “ada oknum yang bermain”. Bermula dari hal ini mengispirasi solusi adanya peraturan yang membolehkan rakyat memberikan masukan kepada para penguasa agar aspirasi mereka bisa dilaksanakan. Sebaliknya, penguasa juga bisa diawasi dan dikontrol agar tidak bertindak sewenang-wenang.

Dalam bahasa almarhum Cak Nur, negara harus dibangun oleh sebuah sistem serta kelembagaan dan bukan oleh kharisma tokoh atau pemimpin. Untuk urusan moralitas, Plato menyarankan agar menghindari serta membebaskan diri dari kuasa irasional hawa nafsu dan emosi serta mengarahkan diri menurut akal budi yang rasional. Senada dengan filsuf Hanna Arendt, aktivitas politik tidak berarti hendak mengejar suatu tujuan akan tetapi ia adalah tujuan itu sendiri. Pelibatan diri dalam dunia politik tidak dimaksudkan untuk memperoleh kesejahteraan bagi diri, tetapi lebih untuk merealisasikan berbagai prinsip intrinsik kehidupan politik, seperti kebebasan, persamaan hak, keadilan, solidaritas dan kesejahteraan publik.

Partisipasi politik dan pandangan hidup penguasa bukanlah dalam terma kemuliaan dan prestise pribadi dan kelompok, tetapi dalam terma kebebasan dan kebahagiaan publik. Sebuah revolusi pemikiran yang termanifestasi dalam Pemerintahan Rakyat (demos-cratos). Dalam perkembangannya, oleh para ahli seperti JJ Resesou, Montesque, Voltaire dkk membuat aturan main yang lebih fair, de contract social, trias politica, liberte, egalite, en fraternite sebagai patokan mutlak dalam pemerintahan. Ide-ide diatas dirangkum jadi sebuah sistem yang sekarang kita sebut demokrasi. Anehnya, Niccollo Machiavelli yang dilabeli bapak politik kekuasan dengan tindakan politik menghalalkan segala cara adalah manusia yang paling menjunjung tinggi demokrasi dan menolak politik kekerasan.

Niccolo di Bernardo Machiavelli kerap salah dipahami orang. Ironisnya, kesalahpahaman ini bersumber dari salah satu karyanya, il Principle (Sang Pangeran). Sebagai seorang pemikir, akademisi, filosof dan birokrat apa yang tertuang dalam buku tersebut hanyalah refleksi dari hasil observasi, studi, dialog, diskusi, perenungan, dan pengalaman dia yang kemudian dituangkan dengan tinta sebagai sebuah buku. Sesungguhnya, dalam bukunya yang lain, Discorsi Di Niccolo Machiavelli, Citadino, et Segretario Fiorentino, Sopra La Prima Decca Di Tito Livio, a Zanobi Buedelmonti, et a Cosimo Rucellai, ia justru memihak dan membela demokrasi yang fair dan sehat. Buku ini yang lebih simpel disebut La Discorsi atau Politik Kerakyatan adalah pilihan moral Niccolo Machiaveli dan bukan “Machiavelism”.

(c) Ahmad Mony/Note-diskusi Facebook