Pahlawan yang Diinginkan, Bukan Dibutuhkan

Oleh : Muhammad Ilham

“Cukup banyak, ya cukup banyak putra terbaik Minangkabau yang disembunyikan – untuk tidak mengatakan dilenyapkan dalam layar sejarah”, setidaknya demikian kata sejarawan Takashi Shiraishi.

Sejarawan “spesialis” gerakan kiri Indonesia ini mencatat beberapa nama orang Minangkabau yang memiliki kontribusi besar dalam menentukan arah bangsa Indonesia ini, akan tetapi kontribusi itu direduksi. Ada Tan Malaka, ada Mr. Asa’at, Chalid Salim dan Muhammad Natsir – untuk menyebut beberapa nama diantaranya. Asvi Warman Adam, sejarawan urang awak tamatan EHESS Perancis ini suatu waktu pernah menjawab secara tegas pertanyaan yang terus bergelayut dalam memori historis masyarakat Sumatera Barat : “Mengapa Muhammad Natsir terlambat diberi label Pahlawan dan mengapa pula, Tan Malaka diakui dengan “ragu-ragu” (tanda kutip) sebagai pahlawan ?”. Asvi bilang, Tan Malaka dan Muhammad Natsir merupakan tokoh historis panutan, yang satu bercita rasa ideologis, yang satu lagi moralis. Tapi sayang, mereka berdua memiliki kesalahan politis – Ibrahim yang bergelar Tan Malaka itu dianggap tokoh histories komunism Indonesia, sementara Muhammad Natsir seorang pemberontak.

Tan Malaka telah mengalami sebuah ”kecelakaan” sejarah. Dalam bahasa Minangkabau, Tan Malaka tadorong diberi label sebagai pahlawan pada masa rezim Soekarno. Bila seandainya, Tan Malaka tidak ”berakhir” di Selopanggung, tapi disuatu masa setelah kejatuhan Soekarno, maka putra Pandan Gadang Suliki ini, tidak akan dicatat sebagai pahlawan. Karena gelar Pahlawan adalah sebuah gelar ”keramat” yang tidak bisa direvisi ulang, jadilah kemudian pria yang pernah jatuh cinta pada Syarifah Nawawi ini, ”terpaksa” diakui rezim Soeharto sebagai pahlawan yang ”diam-diam”. Tan Malaka (dan juga Mr. Asaat) agaknya lebih beruntung dibandingkan dengan Muhammad Natsir, apalagi bila dibandingkan dengan Chalid Salim. Berceritalah saya sedikit tentang Muhammad Natsir. Saya teringat, ketika itu bulan September 2007. Pemprov Sumbar mengundang beberapa pakar sejarah (diantaranya Taufik Abdullah dan Anhar Gonggong). Gawe ketika itu – Seminar untuk “kembali” mengusulkan Natsir jadi pahlawan. “Kembali” karena usulan pertama ditolak. Dari awal dan akhir seminar, semua sepakat, kontribusi Natsir jauh lebih besar dari cacat politiknya.

Salah satu otak pemberontakan PRRI yang dianggap sebagai cacat politik tersebut, pada prinsipnya bisa dilihat dari latar belakang penyebabnya, tentunya dengan diperkuat data-data sejarah. Ketika itu, saya dan mungkin semua yang hadir hampir sepakat, tak ada lagi alasan rasional untuk tetap menolak Natsir memberikan label pahlawan. Peluh, keringat, nilai-nilai luhur, kemanusiaannya dan nilai-nilai adiluhung yang diberikan oleh Natsir bagi “peradaban sejarah Indonesia” ini, rasanya jauh “menggunung” dibandingkan “onggokan kecil” cacat politiknya. Tapi nyatanya, “sungguh sulit” meletakkan Natsir pada posisi sebagai seorang pahlawan. Majalah Tempo bahkan mengeluarkan edisi khusus untuk mengenang Natsir. Natsir dijulang. Indonesia (baca: pemerintah Indonesia) terlampau "berhati-hati" menganggap Natsir sebagai Pahlawan. Beliau yang bersahaja ini tetap dianggap sebagai pemberontak. Dan ketika Natsir telah diberi label Pahlawan, tetap "sayup-sayup" Natsir sebagai pemberontak, masih terdengar. Setidaknya kala orang bercerita tentang PRRI, dan memposisikan PRRI sebagai pemberontakan, bukan sebagai koreksi. Lihatlah setiap tanggal 17 Agustus, kita kembali disuguhi oleh pahlawan-pahlawan baru, yang kala kita belajar sejarah sejak zaman Sekolah dasar hingga sekarang, pahlawan-pahlawan baru itu, terasa asing bagi kita. Tapi itulah negara, butuh akan pahlawan. 

Foto : diolah dari google.picture.com (cc: luv.islam.com)