"Jangan sesekali kalian mendebat saya, apalagi mengkritik, karena militer hanya akan maju dengan satu perintah", demikian suatu waktu De Fuhrer Adolf Hitler mewanti-wanti pasukan Gestapo-nya.
Kritik adalah sebuah keniscayaan dalam alam demokrasi. Bila tak ada kritik (biasanya dipersonifikasikan dengan "oposisi" yang terlembaga), demokrasi berubah menjadi otoritarianisme. Dan tidaklah mengherankan, sebuah negara akan dicap sebagai sebagai negara "anti-demokrasi" ataupun "semi-demokrasi" bila ruang kritik dibungkam. Apatah lagi, pers dikekang dan diarahkan sesuai dengan keinginan pemegang otoritas politik yang berkuasa. Tidaklah mengherankan, pasca reformasi, Indonesia diharu birukan dengan kritik pedas anak bangsa pada pemimpin mereka. Sekecil apapun kesalahan sang pemimpin, akan "dikuliti" habis-habisan. Media massa tak pernah kehabisan stock berita, karena memang, celah untuk mengkritik begitu mudah untuk dilakukan. Lihatlah misalnya, bermulanya BJ. Habibie menjadi Presiden, seluruh tingkah polah suami Almarhumah Ainun Besari Habibie ini tak pernah luput dikritik. Santapan empuk yang tak pernah sudah. Berlanjut dengan Abdurrahman Wahid yang bahkan menjadi kisah telenovela. Bahkan "affair" putra Jombang ini dengan seorang wanita (konon : pengagumnya) di-blow up lengkap dengan foto syur Gus Dur dengan celana "Hawaii" menggendong sang wanita yang berbaju youcansee. Masyarakat begitu menikmatinya. Lucunya, kala Gus Dur lengser foto ini tak lagi jadi perbincangan hangat.
Keadaan ini terus berlanjut pada Megawati yang juga "luluh lantak" dikritik sebagai Presiden Diam Seribu Basa. Beberapa fotonya yang digambarkan dengan mulut texture judes (walau terkadang terkesan diskriminatif-genderisme) jadi suguhan menarik bagi publik. Dan, Susilo Bambang Yudhoyono mulai merasakan hal serupa mulai tahun 2004. Putra Pacitan menantu Sarwo Edhi Wibowo ini bahkan telah di-labelling-kan sebagai Presiden Lembek dan peragu. Setiap hari, segala kebijakan SBY dibungkus dalam mainstream lembek dan peragu ini. Sungguh alam demokrasi telah memberikan corak dan warna tersendiri. Masyarakat diberi keleluasaan untuk membedah tingkah polah pemimpin mereka. Dan, pasca reformasi, hal ini menjadi biasa, bahkan sebagai bentuk pembelajaran politik publik. Tapi, tidak untuk dunia militer. Dan ini berawal dari Adjie Suradji. Adjie Suradji yang merupakan perwira aktif TNI Angkatan Udara, seakan-akan mendobrak pakem selama ini yaitu kepatuhan terhadap komando tertinggi. Dan SBY adalah pimpinan tertinggi TNI. Dan kala Adjie Suradji berani melanggar pakem ini, Indonesia "tersentak". Biasa dalam dunia sipil, tapi sebuah "kepantangan" bagi dunia militer.
Dalam tulisannya, secara gamblang Adjie membandingkan kepemimpinan SBY dengan presiden-presiden RI sebelumnya. Dalam tulisannya, ia menyebutkan keberhasilan-keberhasilan presiden Indonesia. Ia menyayangkan kepemimpinan SBY yang tidak mampu mengubah hal buruk dari presiden RI terdahulu, yakni memberantas korupsi. Seperti diketahui, tulisan Adjie yang Kolonel ini berjudul Pimpinan, Keberanian, dan Perubahan dimuat di halaman opini salah satu media nasional. Dalam coretannya, pria yang sudah mengabdi sekira 30 tahun di TNI AU itu mengkritik gaya kepemimpinan Presiden SBY. Atas perbuatannya, Adjie terancam mendapat sanksi dari kesatuannya. Sayang, hingga presiden keenam (SBY), ada hal buruk yang tampaknya belum berubah, yaitu perilaku korup para elite negeri ini. Akankah korupsi jadi warisan abadi? Saatnya SBY menjawab. Slogan yang diusung dalam kampanye politik, isu 'Bersama Kita Bisa' (2004) dan 'Lanjutkan' (2009), seharusnya bisa diimplementasikan secara proporsional," kritiknya.
Dalam tulisan berjudul 'Pemimpin, Keberanian, dan Perubahan' yang menjadi perbincangan hangat di Twitter serta media massa lainnya, Adjie juga meragukan keberanian SBY. "Kalau keberanian lebih mempertimbangkan aspek kepentingan keselamatan di luar diri pemimpin, kepentingan rakyat, keraguan lebih mementingkan aspek keselamatan diri pemimpin itu sendiri. Korelasinya dengan keberanian memberantas korupsi, SBY yang dipilih lebih dari 60 persen rakyat kenyataannya masih memimpin seperti sebagaimana para pemimpin yang dulu pernah memimpinnya," tulis Adjie. "Kritik ini membuktikan adanya pandangan umum dari TNI terhadap pemerintahan SBY. Jadi bukan karena pandangan dia sendiri," kata pengamat militer M T Arifin. Seorang bawahan mengkritik atasan dalam dunia TNI melanggar kode etik (begitu kira-kira isi artikel yang tadi saya baca). Tetapi sebuah keberanian yang besar bagi seorang Kolonel TNI AU Adjie Suradji yang mengkritik atasannya, seorang Panglima Tertinggi TNI yaitu SBY selaku Presiden RI.
Berikut saya kutip Opini Adjie di Kompas :
Pemimpin, Keberanian, dan Perubahan
Oleh: Adjie Suradji, Anggota TNI AU
Terdapat dua jenis pemimpin cerdas, yaitu pemimpin cerdas saja dan pemimpin cerdas yang bisa membawa perubahan. Untuk menciptakan perubahan (dalam arti positif), tidak diperlukan pemimpin sangat cerdas sebab kadang kala kecerdasan justru dapat menghambat keberanian. Keberanian jadi satu faktor penting dalam kepemimpinan berkarakter, termasuk keberanian mengambil keputusan dan menghadapi risiko. Kepemimpinan berkarakter risk taker bertentangan dengan ciri-ciri kepemimpinan populis. Pemimpin populis tidak berani mengambil risiko, bekerja menggunakan uang, kekuasaan, dan politik populis atau pencitraan lain. Indonesia sudah memiliki lima mantan presiden dan tiap presiden menghasilkan perubahannya sendiri-sendiri. Soekarno membawa perubahan besar bagi bangsa ini. Disusul Soeharto, Habibie, Gus Dur, dan Megawati.
Soekarno barangkali telah dilupakan orang, tetapi tidak dengan sebutan Proklamator. Soeharto dengan Bapak Pembangunan dan perbaikan kehidupan sosial ekonomi rakyat. Habibie dengan teknologinya. Gus Dur dengan pluralisme dan egaliterismenya. Megawati sebagai peletak dasar demokrasi, ratu demokrasi, karena dari lima mantan RI-1, ia yang mengakhiri masa jabatan tanpa kekisruhan. Yang lain, betapapun besar jasanya bagi bangsa dan negara, ada saja yang membuat mereka lengser secara tidak elegan. Sayang, hingga presiden keenam (SBY), ada hal buruk yang tampaknya belum berubah, yaitu perilaku korup para elite negeri ini. Akankah korupsi jadi warisan abadi? Saatnya SBY menjawab. Slogan yang diusung dalam kampanye politik, isu ”Bersama Kita Bisa” (2004) dan ”Lanjutkan” (2009), seharusnya bisa diimplementasikan secara proporsional.
Artinya, apabila pemerintahan SBY berniat memberantas korupsi, seharusnya fiat justitia pereat mundus—hendaklah hukum ditegakkan—walaupun dunia harus binasa (Ferdinand I, 1503-1564). Bukan cukup memperkuat hukum (KPK, MK, Pengadilan Tipikor, KY, hingga Satgas Pemberantasan Mafia), korupsi pun hilang. Tepatnya, seolah-olah hilang. Realitasnya, hukum dengan segala perkuatannya di negara yang disebut Indonesia ini hanya mampu membuat berbagai ketentuan hukum, tetapi tak mampu menegakkan. Quid leges sine moribus
Meminjam teori Bill Newman tentang elemen penting kepemimpinan, yang membedakan seorang pemimpin sejati dengan seorang manajer biasa adalah keberanian (The 10 Law of Leadership). Keberanian harus didasarkan pada pandangan yang diyakini benar tanpa keraguan dan bersedia menerima risiko apa pun. Seorang pemimpin tanpa keberanian bukan pemimpin sejati. Keberanian dapat timbul dari komitmen visi dan bersandar penuh pada keyakinan atas kebenaran yang diperjuangkan. Keberanian muncul dari kepribadian kuat, sementara keraguan datang dari kepribadian yang goyah. Kalau keberanian lebih mempertimbangkan aspek kepentingan keselamatan di luar diri pemimpin—kepentingan rakyat—keraguan lebih mementingkan aspek keselamatan diri pemimpin itu sendiri. Korelasinya dengan keberanian memberantas korupsi, SBY yang dipilih lebih dari 60 persen rakyat kenyataannya masih memimpin seperti sebagaimana para pemimpin yang dulu pernah memimpinnya. Memang, secara alamiah, individu atau organisasi umumnya akan bersikap konservatif atau tak ingin berubah ketika sedang berada di posisi puncak dan situasi menyenangkan. Namun, dalam konteks korupsi yang kian menggurita, tersisa pertanyaan, apakah SBY hingga 2014 mampu membawa negeri ini betul-betul terbebas dari korupsi? Pertanyaan lebih substansial: apakah SBY tetap pada komitmen perubahan? Atau justru ide perubahan yang dicanangkan (2004) hanya tinggal slogan kampanye karena ketidaksiapan menerima risiko-risiko perubahan? Terakhir, apakah SBY dapat dipandang sebagai pemimpin yang memiliki tipe kepemimpinan konsisten dalam pengertian teguh dengan karakter dirinya, berani mengambil keputusan berisiko, atau justru menjalankan kepemimpinan populis dengan segala pencitraannya?
Indonesia perlu pemimpin visioner. Pemimpin dengan impian besar, berani membayar harga, dan efektif, dengan birokrasi yang lentur. Tidak ada pemimpin tanpa visi dan tidak ada visi tanpa kesadaran akan perubahan. Perubahan adalah hal tak terelakkan. Sebab, setiap individu, organisasi, dan bangsa yang tumbuh akan selalu ditandai oleh perubahan- perubahan signifikan. Di dunia ini telah lahir beberapa pemimpin negara yang berkarakter dan membawa perubahan bagi negerinya, berani mengambil keputusan berisiko demi menyejahterakan rakyatnya. Mereka adalah Presiden Evo Morales (Bolivia), Ahmadinejad (Iran), dan Hugo Chavez (Venezuela). Indonesia harus bisa lebih baik. Oleh karena itu, semoga di sisa waktu kepemimpinannya—dengan jargon reformasi gelombang kedua—SBY bisa memberikan iluminasi (pencerahan), artinya pencanangan pemberantasan korupsi bukan sekadar retorika politik untuk menjaga komitmen dalam membangun citranya. Kita berharap, kasus BLBI, Lapindo, Bank Century, dan perilaku penyelenggara negara yang suka mencuri, berbohong, dan malas tidak akan menjadi warisan abadi negeri ini. Sekali lagi, seluruh rakyat Indonesia tetap berharap agar Presiden SBY bisa membawa perubahan signifikan bagi negeri ini.
:: Sumber tulisan yang "dimiringkan" (artikel Adjie Suradji) dari kompas.com/diunggah tanggal 4 September 2010.
Kritik adalah sebuah keniscayaan dalam alam demokrasi. Bila tak ada kritik (biasanya dipersonifikasikan dengan "oposisi" yang terlembaga), demokrasi berubah menjadi otoritarianisme. Dan tidaklah mengherankan, sebuah negara akan dicap sebagai sebagai negara "anti-demokrasi" ataupun "semi-demokrasi" bila ruang kritik dibungkam. Apatah lagi, pers dikekang dan diarahkan sesuai dengan keinginan pemegang otoritas politik yang berkuasa. Tidaklah mengherankan, pasca reformasi, Indonesia diharu birukan dengan kritik pedas anak bangsa pada pemimpin mereka. Sekecil apapun kesalahan sang pemimpin, akan "dikuliti" habis-habisan. Media massa tak pernah kehabisan stock berita, karena memang, celah untuk mengkritik begitu mudah untuk dilakukan. Lihatlah misalnya, bermulanya BJ. Habibie menjadi Presiden, seluruh tingkah polah suami Almarhumah Ainun Besari Habibie ini tak pernah luput dikritik. Santapan empuk yang tak pernah sudah. Berlanjut dengan Abdurrahman Wahid yang bahkan menjadi kisah telenovela. Bahkan "affair" putra Jombang ini dengan seorang wanita (konon : pengagumnya) di-blow up lengkap dengan foto syur Gus Dur dengan celana "Hawaii" menggendong sang wanita yang berbaju youcansee. Masyarakat begitu menikmatinya. Lucunya, kala Gus Dur lengser foto ini tak lagi jadi perbincangan hangat.Keadaan ini terus berlanjut pada Megawati yang juga "luluh lantak" dikritik sebagai Presiden Diam Seribu Basa. Beberapa fotonya yang digambarkan dengan mulut texture judes (walau terkadang terkesan diskriminatif-genderisme) jadi suguhan menarik bagi publik. Dan, Susilo Bambang Yudhoyono mulai merasakan hal serupa mulai tahun 2004. Putra Pacitan menantu Sarwo Edhi Wibowo ini bahkan telah di-labelling-kan sebagai Presiden Lembek dan peragu. Setiap hari, segala kebijakan SBY dibungkus dalam mainstream lembek dan peragu ini. Sungguh alam demokrasi telah memberikan corak dan warna tersendiri. Masyarakat diberi keleluasaan untuk membedah tingkah polah pemimpin mereka. Dan, pasca reformasi, hal ini menjadi biasa, bahkan sebagai bentuk pembelajaran politik publik. Tapi, tidak untuk dunia militer. Dan ini berawal dari Adjie Suradji. Adjie Suradji yang merupakan perwira aktif TNI Angkatan Udara, seakan-akan mendobrak pakem selama ini yaitu kepatuhan terhadap komando tertinggi. Dan SBY adalah pimpinan tertinggi TNI. Dan kala Adjie Suradji berani melanggar pakem ini, Indonesia "tersentak". Biasa dalam dunia sipil, tapi sebuah "kepantangan" bagi dunia militer.
Dalam tulisannya, secara gamblang Adjie membandingkan kepemimpinan SBY dengan presiden-presiden RI sebelumnya. Dalam tulisannya, ia menyebutkan keberhasilan-keberhasilan presiden Indonesia. Ia menyayangkan kepemimpinan SBY yang tidak mampu mengubah hal buruk dari presiden RI terdahulu, yakni memberantas korupsi. Seperti diketahui, tulisan Adjie yang Kolonel ini berjudul Pimpinan, Keberanian, dan Perubahan dimuat di halaman opini salah satu media nasional. Dalam coretannya, pria yang sudah mengabdi sekira 30 tahun di TNI AU itu mengkritik gaya kepemimpinan Presiden SBY. Atas perbuatannya, Adjie terancam mendapat sanksi dari kesatuannya. Sayang, hingga presiden keenam (SBY), ada hal buruk yang tampaknya belum berubah, yaitu perilaku korup para elite negeri ini. Akankah korupsi jadi warisan abadi? Saatnya SBY menjawab. Slogan yang diusung dalam kampanye politik, isu 'Bersama Kita Bisa' (2004) dan 'Lanjutkan' (2009), seharusnya bisa diimplementasikan secara proporsional," kritiknya.
Dalam tulisan berjudul 'Pemimpin, Keberanian, dan Perubahan' yang menjadi perbincangan hangat di Twitter serta media massa lainnya, Adjie juga meragukan keberanian SBY. "Kalau keberanian lebih mempertimbangkan aspek kepentingan keselamatan di luar diri pemimpin, kepentingan rakyat, keraguan lebih mementingkan aspek keselamatan diri pemimpin itu sendiri. Korelasinya dengan keberanian memberantas korupsi, SBY yang dipilih lebih dari 60 persen rakyat kenyataannya masih memimpin seperti sebagaimana para pemimpin yang dulu pernah memimpinnya," tulis Adjie. "Kritik ini membuktikan adanya pandangan umum dari TNI terhadap pemerintahan SBY. Jadi bukan karena pandangan dia sendiri," kata pengamat militer M T Arifin. Seorang bawahan mengkritik atasan dalam dunia TNI melanggar kode etik (begitu kira-kira isi artikel yang tadi saya baca). Tetapi sebuah keberanian yang besar bagi seorang Kolonel TNI AU Adjie Suradji yang mengkritik atasannya, seorang Panglima Tertinggi TNI yaitu SBY selaku Presiden RI.Berikut saya kutip Opini Adjie di Kompas :
Pemimpin, Keberanian, dan Perubahan
Oleh: Adjie Suradji, Anggota TNI AU
Terdapat dua jenis pemimpin cerdas, yaitu pemimpin cerdas saja dan pemimpin cerdas yang bisa membawa perubahan. Untuk menciptakan perubahan (dalam arti positif), tidak diperlukan pemimpin sangat cerdas sebab kadang kala kecerdasan justru dapat menghambat keberanian. Keberanian jadi satu faktor penting dalam kepemimpinan berkarakter, termasuk keberanian mengambil keputusan dan menghadapi risiko. Kepemimpinan berkarakter risk taker bertentangan dengan ciri-ciri kepemimpinan populis. Pemimpin populis tidak berani mengambil risiko, bekerja menggunakan uang, kekuasaan, dan politik populis atau pencitraan lain. Indonesia sudah memiliki lima mantan presiden dan tiap presiden menghasilkan perubahannya sendiri-sendiri. Soekarno membawa perubahan besar bagi bangsa ini. Disusul Soeharto, Habibie, Gus Dur, dan Megawati. Soekarno barangkali telah dilupakan orang, tetapi tidak dengan sebutan Proklamator. Soeharto dengan Bapak Pembangunan dan perbaikan kehidupan sosial ekonomi rakyat. Habibie dengan teknologinya. Gus Dur dengan pluralisme dan egaliterismenya. Megawati sebagai peletak dasar demokrasi, ratu demokrasi, karena dari lima mantan RI-1, ia yang mengakhiri masa jabatan tanpa kekisruhan. Yang lain, betapapun besar jasanya bagi bangsa dan negara, ada saja yang membuat mereka lengser secara tidak elegan. Sayang, hingga presiden keenam (SBY), ada hal buruk yang tampaknya belum berubah, yaitu perilaku korup para elite negeri ini. Akankah korupsi jadi warisan abadi? Saatnya SBY menjawab. Slogan yang diusung dalam kampanye politik, isu ”Bersama Kita Bisa” (2004) dan ”Lanjutkan” (2009), seharusnya bisa diimplementasikan secara proporsional.
Artinya, apabila pemerintahan SBY berniat memberantas korupsi, seharusnya fiat justitia pereat mundus—hendaklah hukum ditegakkan—walaupun dunia harus binasa (Ferdinand I, 1503-1564). Bukan cukup memperkuat hukum (KPK, MK, Pengadilan Tipikor, KY, hingga Satgas Pemberantasan Mafia), korupsi pun hilang. Tepatnya, seolah-olah hilang. Realitasnya, hukum dengan segala perkuatannya di negara yang disebut Indonesia ini hanya mampu membuat berbagai ketentuan hukum, tetapi tak mampu menegakkan. Quid leges sine moribus
Meminjam teori Bill Newman tentang elemen penting kepemimpinan, yang membedakan seorang pemimpin sejati dengan seorang manajer biasa adalah keberanian (The 10 Law of Leadership). Keberanian harus didasarkan pada pandangan yang diyakini benar tanpa keraguan dan bersedia menerima risiko apa pun. Seorang pemimpin tanpa keberanian bukan pemimpin sejati. Keberanian dapat timbul dari komitmen visi dan bersandar penuh pada keyakinan atas kebenaran yang diperjuangkan. Keberanian muncul dari kepribadian kuat, sementara keraguan datang dari kepribadian yang goyah. Kalau keberanian lebih mempertimbangkan aspek kepentingan keselamatan di luar diri pemimpin—kepentingan rakyat—keraguan lebih mementingkan aspek keselamatan diri pemimpin itu sendiri. Korelasinya dengan keberanian memberantas korupsi, SBY yang dipilih lebih dari 60 persen rakyat kenyataannya masih memimpin seperti sebagaimana para pemimpin yang dulu pernah memimpinnya. Memang, secara alamiah, individu atau organisasi umumnya akan bersikap konservatif atau tak ingin berubah ketika sedang berada di posisi puncak dan situasi menyenangkan. Namun, dalam konteks korupsi yang kian menggurita, tersisa pertanyaan, apakah SBY hingga 2014 mampu membawa negeri ini betul-betul terbebas dari korupsi? Pertanyaan lebih substansial: apakah SBY tetap pada komitmen perubahan? Atau justru ide perubahan yang dicanangkan (2004) hanya tinggal slogan kampanye karena ketidaksiapan menerima risiko-risiko perubahan? Terakhir, apakah SBY dapat dipandang sebagai pemimpin yang memiliki tipe kepemimpinan konsisten dalam pengertian teguh dengan karakter dirinya, berani mengambil keputusan berisiko, atau justru menjalankan kepemimpinan populis dengan segala pencitraannya?
Indonesia perlu pemimpin visioner. Pemimpin dengan impian besar, berani membayar harga, dan efektif, dengan birokrasi yang lentur. Tidak ada pemimpin tanpa visi dan tidak ada visi tanpa kesadaran akan perubahan. Perubahan adalah hal tak terelakkan. Sebab, setiap individu, organisasi, dan bangsa yang tumbuh akan selalu ditandai oleh perubahan- perubahan signifikan. Di dunia ini telah lahir beberapa pemimpin negara yang berkarakter dan membawa perubahan bagi negerinya, berani mengambil keputusan berisiko demi menyejahterakan rakyatnya. Mereka adalah Presiden Evo Morales (Bolivia), Ahmadinejad (Iran), dan Hugo Chavez (Venezuela). Indonesia harus bisa lebih baik. Oleh karena itu, semoga di sisa waktu kepemimpinannya—dengan jargon reformasi gelombang kedua—SBY bisa memberikan iluminasi (pencerahan), artinya pencanangan pemberantasan korupsi bukan sekadar retorika politik untuk menjaga komitmen dalam membangun citranya. Kita berharap, kasus BLBI, Lapindo, Bank Century, dan perilaku penyelenggara negara yang suka mencuri, berbohong, dan malas tidak akan menjadi warisan abadi negeri ini. Sekali lagi, seluruh rakyat Indonesia tetap berharap agar Presiden SBY bisa membawa perubahan signifikan bagi negeri ini.
:: Sumber tulisan yang "dimiringkan" (artikel Adjie Suradji) dari kompas.com/diunggah tanggal 4 September 2010.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar