Kembalikan putihnya sang Dwi Warna

Ditulis ulang : Muhammad Ilham
(c) Kafeel Yamin

(c) erepublik.com

Suatu saat saya menerima kiriman tautan-tautan dari seorang fesbuker yang tak saya kenal, ke inbox. Tautan-tautan itu terhubung kepada  situs-situs yang mempromosikan Aceh merdeka, di penuhi foto-foto para  demonstran di Eropa yang membawa spanduk menuntut berpisah dari NKRI. “Aceh mau pisah dari NKRI?” tanya saya, yang langsung dia jawab: “Tak ada bukti hitam diatas putih (Referendum) kalau Aceh bersatu dengan  NKRI. Aceh bisa hidup tanpa NKRI tapi NKRI tdk bisa hidup tanpa Aceh.” Saya bilang Juga tidak ada bukti hitam di atas putih kalau Sumatra Utara, Riau, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Timur, Bali, bersatu dengan NKRI. Tapi faktanya bersatu karena kehendak bersama. Tidak semua integritas nasional ditentukan oleh referendum. Negara-negara bagian di AS masuk The United States of America tidak melalui referendum, tapi kehendak bersama semua negara bagian.

Saya bilang anda itu hidup dengan pikiran negatif. Aceh sekarang sudah merdeka. Semua kekuasaan pemda dipegang orang Aceh. Royalti perusahaan-perusahaan masuk ke pemda Aceh. Orang Aceh sebagai individu pun lebih merdeka daripada anda yang dipenjara oleh pikiran sendiri.

Orang Aceh bisa pergi ke daerah-daerah lain di Indonesia untuk mengembangkan usaha. Anak-anak bisa sekolah. Pendeknya, tak ada yang menghambat orang Aceh untuk maju dan berkembang.

Sebagaian orang Papua berpikir sama: Pepera itu tidak sah. Papua bukan bagian dari NKRI. Sejarah, budaya, ras, berbeda dengan ‘NKRI’. Dan yang mereka maksud NKRI itu Jawa. Mereka ‘berjuang’ untuk lepas dari NKRI yang penjajah dan penindas.

Papua sekarang adalah kawasan paling merdeka dan otonom. Seluruh pejabat provinsi, kabupaten, anggota DPRD adalah orang Papua. Dana Otsus [Otonomi Khusus] Papua paling besar: 30 trilyun rupiah per tahun, sementara jumlah penduduknya paling sedikit: tak sampai 3 juta. Tapi kebanyakan dari dana-dana itu dikorupsi orang Papua sendiri.

Seorang Papua berkomentar: “Di seluruh dunia, kelompok minoritas yang berambut kriting seperti kita ini, orang papua yg paling maju dan paling hebat. jadi harus disyukuri..”

Tentu, yang mengembangkan sikap dan cara pandang negatif ini bukan hanya orang Aceh atau Papua, juga orang-orang dari negara ‘maju’: Australia, New Zealand, Belanda, Inggris, Swedia, Amerika. Mereka menggosok-gosok kaum pribumi supaya lepas dari negaranya dan mereka bantu mencari dukungan internasional.
Padahal, dengan cara pandang itu, orang-orang kulit putih harus angkat kaki dari benua Amerika, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan. Itu semua penjarahan yang sangat telanjang. Genosida asli. Bahkan di Tasmania, Selatan Australia, seluruh penduduk asli Tasmania dibantai habis. Punah sama sekali. Prinsip-prinsip dasar dan konvensi Hak Asasi Manusia bisa berlaku surut. Dan kalo itu dilakukan, perang dan konflik tak berkesudahan.
Bagaimana dengan kelompok keagamaan? Sama: ada kelompok Islam yang ‘berjuang’ mendirikan kekhalifahan di Indonesia. Mereka pun mengembangkan sikap negatif: NKRI itu sekuler, Pancasila itu batil, pemerintah itu togut. Pokok jahat bin biadab.

Saya tanya salah seorang dari mereka: “coba sebutkan satu saja perintah Allah dan Rasul-Nya yang tak bisa dilaksanakan di Indonesia.”

Tidak ada. Semua orang bisa melaksanakan ajaran agamanya dengan leluasa. Tentu buka ajaran Islam bila mendesakkan syari’ah jadi hukum negara, karena Allah dan rasul-Nya melarang pemaksaan dalam agama.
Ada juga kelompok Nasrani yang selalu merasa ‘dimusuhi’ di mana-mana di Indonesia ini, terutama oleh kelompok Islam yang radikal, yang jumlahnya tak sampai 20persen dari ummat Islam Indonesia keseluruhan.
Bila di tempat permukiman kaum Islam radikal didirikan gereja, hampir  bisa dipastikan menimbulkan konflik — apalagi bila dipaksakan.

Bila yang demikian terjadi, mereka beranggapan bahwa ‘ummat Islam’ menentang pendirian gereja, tidak toleran. Padahal,  berkali-kali lipat pendirian gereja berjalan mulus tanpa konflik.
Ironisnya, agama yang menekankan sikap positif dan toleran justru sering menjadi sumber sikap bermusuhan dan kebencian.

Ironisnya lagi, kekerasan berdasarkan agama itu sering timbul antar kelompok dalam satu agama: seperti syi’ah dan sunni, wahabi dan syi’ah. Bahkan dalam satu gereja HKBP jama’ah saling berseteru.

Mayoritas kita kehilangan sikap positif dan kemampuan bersyukur. Betapa banyak yang ‘wajib’ disyukuri dari Indonesia, tapi kita hanya tertarik kepada yang negatif-negatifnya. Kita pun kehilangan kemampuan menghargai prestasi para pendahulu, kita lebih pandai mengorek-orek kesalahan dan cacat mereka. Soekarno bagi Soeharto adalah ‘penyelewengan dari Pancasila dan UUD-45’, Soeharto bagi kaum reformis adalah tiran penindas dan pembunuh; dan seterusnya. Setiap ganti kekuasaan, penguasa baru menghabisi program-program penguasa sebelumnya, termasuk yang baik-baik.

Padahal, tak ada yang sempurna dalam sejarah.
Bukan berarti NKRI sekarang sudah sempurna, tapi ia harus dibangun, dibenahi, dire-orientasi di atas kebersihan dan kesucian jiwa. Utopis ya?

Merahnya darah NKRI bertumpu di atas putihnya kalbu manusia Indonesia. Warna putih itu kini agak kelam, dia harus dibersihkan kembali. Dan…tetaplah NKRI.