Selasa, 21 Februari 2012

GENDER DAN TEROR OTORITAS KEKUASAAN (Dari Alya Rohali hingga Angelina Sondakh)

Oleh : Muhammad Ilham

Artikel ini telah diterbitkan dalam Jurnal Pusat Studi Wanita (PSW) KAFA'AH Nomor 1 Edisi Tahun 2012. Karena artikel ini ditulis pada bulan Agustus 2011, maka substansi artikel, khususnya  yang berkaitan dengan Angelina Sondakh, harus ditempatkan dalam konteks sebelum terjadinya kasus "Nazaruddin Gate") 

Pernah ada anekdot feminis yang bagus. Bunyinya kira-kira begini. Konon, suatu hari para ahli angkasa luar Indonesia menerima pesan dari makhluk planet lain. Mereka menyatakan minat berkunjung dan mengadakan studi banding ke bumi. Sambutan meledak-ledak bukan saja dari kalangan ahli. Perusahaan pemancar televise, dan pembuat film berlomba-lomba mendapat tempat dalam acara tersebut. Pabrik sepatu, kemeja, minuman, kerupuk, tebu-panggang Kuranji bahkan cendol Pattimura-pun ikut menjadi sponsor.  Akhirnya tibalah hari “H”. Para tamu dari planet lain itu diajak berkeliling ke pusat-pusat peradaban manusia Indonesia, baik warisan budaya klasik-kuno hingga modern (yang klasik-kuno mungkin banyak, yang modern … entahlah, mana ada di Indonesia. Ya, namanya saja narasi-imajiner). Seluruh acara kunjungan diikuti ratusan juta penduduk Indonesia, bahkan bumi lewat siaran langsung. Di ujung kunjungan resmi itu, diadakanlah upacara perpisahan. Makan malam di istana negara a-la “keripik”, “bakso”, Obama kemaren-lah. Para tamu diminta memberikan kesan-kesannya. Puja puji berhamburan bak kembang api. Tepuk tangan silih berganti, orang Indonesia bangga. “Tapi”, kata sang tamu tiba-tiba, “ada keganjilan tentang kehidupan di bumi ini”. Serentak perhatian hadirin tertuju kepada wakil dari planet lain yang memberikan sambutan tersebut. “Apa? Katakan, apa yang ganjil?”, teriak hadirin berasama. “Yang aneh, “ kata sang tamu, “setiap kali kami berjalan-jalan di pusat-pusat kota pada malam hari, yang kelihatan hanya kaum laki-laki. Baik di Jakarta, Medan, Bandung ataupun  Padang”. Para hadirin menjadi lega. “Oh itu”. Seorang petinggi dari Indonesia menje-laskan, “itu lumrah.  Maklum, kalau pada malam hari pusat-pusat kota kurang aman. Demi alasan keamanan, kebanyakan wanita dan anak-anak tinggal di dalam rumah”. Penjelasan ini kurang memuaskan para tamu. Mereka kelihatan bingung dan sibuk berbisik-bisik dalam bahasa planet mereka, sampai-sampai tuan rumah bertanya, “Apakah penjelasan kami tadi kurang memuaskan?”. Salah seorang tamu tadi menjawab, “Terus terang, kami masih tak paham. Kalau di planet kami, ada binatang yang buas dan berbahaya bagi umum, maka yang dikurung adalah binatang itu. Bukan korbannya !”. Skak Ster.    

Agak sulit bagi saya untuk membuat makalah  tentang topik Gender dan Teror Kekuasaan ini. Kesulitan tersebut karena “begitu luasnya” cakupan pembahasan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh filosof-sejarah Milland Kundera bahwa sejarah teror dan kekuasaan itu “ seumur” homo-sapiens.[1] Ketika manusia sudah mulai “lebih dari satu”, dalam konteks itu, kuasa dan teror mulai tumbuh.[2] Apalagi manusia itu sudah mulai terbentuk berdasarkan jenis kelamin (genetic), maka, pada titik itu, teror dan kuasa juga mulai ada. Secara tautologik, teror dan kuasa sudah menjadi kehendak sejarah. Apalagi bila dihubungkan dengan relasi gender. Karena itu saya ingin membatasi pada beberapa sample isu-isu  berkembang bebeberapa waktu yang lalu, (yang kemudian) dikaitkan dengan gender dalam konteks teror dan kekuasaan yang kemudian dicari “benang merahnya” dengan fakta-fakta sejarah yang telah berlangsung selama ini. Pertanyaan kritisnya mungkin adalah : “Ketika wanita muncul dalam ranah publik (baik politik maupun sosial), mengapa public begitu mudah mencari “titik tembak” terhadap kemunculan wanita tersebut ?. “Titik tembak” disini saya pahami sebagai karena factor kewanitaannya, sehingga factor kewanitaan itu menjadi “titik tembak” publik. Publik, disini termasuk kalangan wanita, dan yang pasti adalah sebagian besar kalangan laki-laki.  Selanjutnya, menterjemahkan konsep teror juga begitu dilematis. Karena konsep teror biasanya merujuk kepada upaya untuk menciptakan instabilitas sebuah komunitas ataupun konsensus sosial.[3] Diantara berbagai macam defenisi (baik defenisi etimologis maupun semantik) dari teror tersebut, saya hanya ingin mengambil “benang merah” nya dengan topik makalah kali ini tentang Gender dan Teror Kekuasaan. Saya memahami pengertian teror disini sebagai bentuk kezaliman dan kesewenang-wenangan yang distruktur oleh pemegang kebijakan.[4]  Teror juga dimaknai sebagai bentuk memanfaatkan infra-struktur negara untuk mendiskreditkan secara tidak fair pihak-pihak tertentu dengan menggunakan nilai atau aspek yang didisain sedemikian rupa dengan target merugikan pihak yang didiskreditkan tersebut.   Dalam konteks (teoritis) diatas, maka saya mengambil tiga sample untuk melihat bagaimana kesewenang-wenangan dan ini terus di-blow up – sebuah teknik teror yang sistematis – pada publik yang dilakukan oleh pemegang otoritas politik bangsa ini yang mengesankan kekuasaan mendiskriminasi laki-laki dan wanita.


B. Kesewenangan Kekuasaan (Laki-Laki) yang Terlihat dari Beberapa Kasus
  1. Kasus Alya Rohali[5]
 Pertengahan bulan Mei 1997, berbagai media cetak Indonesia memuat foto “cantik” Alya Rohali, putrid Indonesia ’97. Ia diapit oleh Putri  Thailand dan Filiphina. Ketiganya dalam pakaian renang sebagai peserta kontes Miss Universe 1997 di Las Vegas Amerika Serikat. Pemuatan foto ini menimbulkan reaksi keras public. Tak kurang, Menteri Peranan Wanita kala itu, Ny. Mien Sugandhi, merasa “kebakaran sanggul” (jenggot tidak mungkin). Dalam siaran persnya, Mien Sugandhi mengatakan foto Arya Rohali itu sebagai “keseronokkan” (artinya : tidak pantas dan menjatuhkan martabat, karena bila dibawa kedalam bahasa Malaysia, keseronokkan justru berarti menyenangkan atawa mengasyikkan). Keikutsertaannya dalam Kontes Kecantikan Internasional tersebut dinilai merendahkan harkat martabat wanita Indonesia yang lagi-lagi diperjuangkan Mien Sugandhi via KeMenterian Peranan Wanita-nya.  Menurut ibu menteri, ia telah ditegur banyak kalangan. Dari kasus ini, timbul pertanyaan kritis : Bagaimana persisnya derajat wanita dapat dinaikkan atau diturunkan ? Siapa yang berhak menaikkan dan menurunkannya ?. Rangkaian pertanyaan ini bisa menjadi panjang. Namun yang pasti, telah terjadi kesewenangan (teror defenisi oleh pemegang otoritas kekuasaan).  

Jikalau-lah Alya merendahkan derajat kaum wanita Indonesia, apakah peserta lain dari kontes tersebut tidak juga merendahkan derajat kaumnya di negeri mereka masing-masing. Apakah peserta Kontes Internasional tersebut secara kolektif juga merendahkan derajat kaum wanita di seluruh permukaan planet bumi ini, tanpa terkecuali. Bila tidak, betapa malangnya wanita Indonesia yang mengalami kelainan. Sayangnya, tidak pernah dijelaskan siapa orang-orang yang menegur Ibu Menteri karena penampilan Alya Rohali. Tak jelas persis bagaimana alasan mereka. Atau mungkin kalangan-kalangan yang menegur bu Menteri ini merasa derajatnya direndahkan oleh Arya Rohali. Atau apakah mereka ini merupakan pejabat tinggi Negara, yang biasanya laki-laki, merasa lebih tahu tentang derajat wanita ketimbang Ibu Menteri ? Sebelum ramai-ramai mengecamnya (istilah lain lagi dari terror), perlu diperiksa apakah benar Kontes Miss Internasional ini sekedar melombakan kemolekan tubuh ? Bagaimanakah seandainya kontes semacam itu memang melulu memperlombakan kecantikan fisik ? Mungkin banyak orang Indonesia yang akan menolaknya. Pasti banyak yang berada dibelakang Mien Sugandhi dan menteri peranan wanita seterusnya. Tapi, Alya Rohali hanya menjalani “bagian kecil” dari prosesi yang sangat banyak yang harus dilaluinya. Bukan tubuh, tapi juga brain. Padahal bila kita jujur terhadap realitas sosial (fakta sosial) yang ada, penampilan yang dikecam Mien Sughandi pada Alya Rohali dan (juga pada Nadine Chandrawinata oleh Khofifah Indarparawansa), merupakan pemandangan sehari-hari yang lazim di kota-kota besar negeri ini.  

Penampilan perempuan seperti itu telah menjadi gambar baku dalam poster film di Indonesia, termasuk produksi dalam negeri. Bahkan pada era awal 2000-an, luar biasa parah. Poster-poster film di Padang Theater, misalnya,  membuktikan hal itu, sebagaimana yang saya alami, setidaknya. Di daerah lain, juga berlaku hal demikian. Bahkan, hingga hari ini, ada majalah yang sudah bertahun-tahun secara khusus menampilkan perempuan dalam pakaian “semlehoy” dengan dibungkus misi : “majalah keluarga”.[6] Tidak hanya seperti yang dikenakan oleh Arya Rohali, tetapi jauh lebih berani, vulgar dan ”bertensi tinggi”. Tidak ada kaitan langsung atau alamiah antara tubuh wanita dan martabat kaum wanita. Kaitan itu hanya ada kalau dibuat ada dalam masyarakat. Kesewenangan terhadap wanita, dalam hal ini pelecehan, terhadap martabat wanita telah mewarnai sebagian besar sejarah modern, tetapi ada yang membingungkan. Di satu pihak, pelecehan tersebut secara universal meliputi eksploitasi tubuh wanita. Dipihak lain, tidak semua penonjolan tubuh wanita yang merupakan pelecehan martabat mereka. Pelecehan martabat wanita tidak hanya bercorak eksploitasi jasmaniah.  Akhirnya, tubuh wanita, selalu menjadi “sasaran tembak” kelompok-kelompok kekuasaan karena mereka merasa bahwa eksistensi mereka akan tercederai oleh hal-hal seperti ini. Padahal, bila kita ingin jujur, industri “kemolekan tubuh wanita” itu, baik event maupun majalah, adalah industri yang dikuasai laki-laki.   

Saya hanya membayangkan dan teringat dengan dialog imajiner diatas, bila suatu hari wanita Indonesia – berkaca dari kasus ini – mempertanyakan manakah yang lebih penting diurus : peranan wanita atau pria ? yang menjadi sumber masalah tersebut, apakah kaum pria atau wanita ?. Bila wanita tidak boleh memamerkan semata-mata kehebatan tubuhnya, bagaimanakah dengan pria yang memamerkan kehebatan tubuhnya? Bukan hanya laki-laki yang bergaya seperti Ade Rai dengan menggunakan “kain sembat” , tapi disini juga bisa dicatat, laki-laki yang juga menampilkan kehebatannya : “membanting”, “meninju”, “menonjok” dan “menendang”.  Kita tidak mengetahui, mengapa dahulu tak banyak yang “menggugat” Soekarno kala memamerkan lukisan-lukisan naturalis – wanita semi telanjang. Saya yakin, banyak ulama-ulama yang masuk kedalam istana. Apalagi ulama-ulama yang “getol” dengan konsep Nasakom Soekarno. Hampir tak terdengar, kala Soekarno berkuasa, apakah ada ulama atau tokoh masyarakat yang menggugat Soekarno dengan kalimat : “merendahkan istana Negara”, “merendahkan simbol Negara”, atau “Soekarno merendahkan dirinya sendiri”.[7] Ada dua kemungkinan. Pertama, para ulama dan tokoh masyarakat Indonesia kala itu, “takut” melawan Soekarno dan meneror lukisan-lukisan seperti itu. Atau bisa jadi kemungkinan kedua, para ulama dan tokoh masyarakat tersebut “suka” dengan lukisan-lukisan naturalis tersebut.  

Kasus Arya Rohali dan juga kasus-kasus lain sejenis ini, hanya menempatkan wanita dalam posisi yang “sewenang-wenang” untuk ditafsirkan, diukur dan diparameterkan. Bukan berarti saya menyetujui pornografi. Itu jelas tidak, karena saya tidak menyukai pornografi. Namun yang menjadi catatan kritis disini adalah ketika eksistensi wanita selalu diletakkan dalam ukuran “tubuh”.  Tubuh menjadi sasaran tembak. Mereka diteror dengan  menjadikan tubuh mereka sebagai “titik tembak”, bahkan oleh kekuasaan, atas nama martabat wanita itu sendiri, tanpa melihat, persoalan substansi di seputar kelompok yang mengarahkan sasaran tembak itu – umumnya laki-laki. Sungguh, kata Cleopatra[8], wanita memiliki kelebihan dan kemolekan tubuh yang bisa mengguncang dunia. Mengguncang bisa jadi membuat orang terpana, bisa juga meruntuhkan mereka.

  1. Kasus Pasal Zina Bagi Kepala Daerah
Saya mulai dari potongan berita di vivanews.com, berikut :

“Saya tidak menghambat seseorang, katakanlah Julia Peres ataupun Maria Eva melaksanakan hak-hak konstitusinya. Tapi, saya juga tidak bertentangan dengan konstitusi. Salah satu syarat adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka, pasal zina ini adalah refleksi dari itu. Jadi bukan menghambat hak konstitusi seseorang”[9]

Salah satu berkah reformasi adalah “meratanya” kesempatan bagi setiap warga negara untuk menjadi kepala daerah. Asal sesuai dengan kaedah-kaedah dan aturan konstitusi yang ada. Bila pada masa Orde Baru, mimpi untuk menjadi Kepala Daerah, harus diawali dengan masuk “biduk” Golongan Karya (bukan partai Golkar). Demikian juga, bila ingin menjadi Menteri dan Duta Besar serta pejabat BUMN dan seterusnya. Sehingga, pada masa Orde Baru, sulit kita jumpai – untuk mengatakan tidak pernah – ada Kepala Daerah dari kalangan artis. Kepala Daerah pada masa ini sejatinya adalah politisi, politisi Golkar. Kalau-pun ada, biasanya hanya menjadi anggota Parlemen. Itupun boleh dikatakan tidak ada. Kecuali dari Partai Demokrasi Indonesia – Sophan Sophian.  

Barulah pada tahun 2000-an, bermunculan nama-nama artis yang masuk dalam bursa Calon Kepala Daerah. Ada yang terpilih, ada yang tidak. Ada yang ingin coba-coba, ada yang ingin menaikkan “rating” di dunia keartisannya, ada yang benar-benar serius. Dan sejarah mencatat beberapa nama artis yang bisa menjadi Kepala daerah “produk” era reformasi seperti Rano Karno, Dede Yusuf dan lain-lain. Sedangkan di Senayan, berkibar nama-nama seperti Marissa Haque, Rachel Maryam, H. Qomar “Tiga Sekawan”, Jamal Mirdad, Eko Patrio dan lainnya. Ini kemudian menginspirasi beberapa artis lainnya untuk bersaing dalam pemilihan Kepala Daerah. Akhirnya, public disuguhi tontonan menarik, dimana artis-artis selama tahun 2009-2010, banyak yang mengadu peruntungan untuk (sekedar) menjadi Calon Kepala Daerah. Saya katakan sekedar, karena ada beberapa diantaranya yang gugur dalam proses seleksi. Persoalan financial, saya fikir bukan persoalan bagi artis-artis tersebut. Mereka memiliki uang yang cukup.  Maka., Ayu Azhari (yang juga dikenal sebagai artis seksi) mencalonkan diri menjadi Calon Bupati Sukabumi. Majunya Ayu Azhari yang merupakan kakak dari Sarah dan Rahma Azhari (yang dua ini, tak kalah seksinya pula) menjadi perbincangan public di beberapa kesempatan, terutama di jejaring sosial facebook dan twitter. Para fesbukiyah dan twit banyak yang mendukung, banyak yang menolak.  

Belum habis perbincangan hangat tentang Ayu Azhari, muncul pula Julia Peres yang melejit karena film horror (tapi lebih banyak erotica-sensualitanya) “Hantu Jamu Gendong” itu. Ini menjadi lebih heboh. “Pacar” Gastano (pemain bola LI asal Argentina, saya lupa nama lengkapnya) “membusungkan dada” untuk mencalonkan diri jadi Calon Bupati Pacitan, kampungnya Presiden SBY. Tak tanggung-tanggung, Julia Peres menwarakan pada adik sepupu SBY untuk menjadi Wakilnya. Partai Demokrat diincar jadi “biduk” politik. Julia Peres yang dalam dunia keartisan lebih dikenal sebagai artis “bodi semlehoy” ini mulai berpakaian rapi, tapi tetap lekuk-lekuk tubuhnya terlihat. Ia mulai wara-wiri kesana kemari mencari dukungan. Bahkan, ia minta izin pada salah seorang kiai sepuh Nahdatul Ulama. Sang kiai ini-pun dengan gembira mendo’akannya. Sebagaimana halnya Ayu Azhari, publik pun terbelah. Ada yang mendukung dengan argument bahwa siapapun sama dimata konstitusi, tapi tak sedikit pula yang menentang dengan alas alasan bintang Film Hantu Jamu Gendong ini tak layak untuk dicontoh, karena memiliki track-life sebagai pengumbar syahwat dibandingkan ide-ide cemerlang.   Bahkan di jejaring facebook dan twitter terlihat “modifikasi” foto Julia Peres di berbagai baliho membuat “jakun” anak bujang turun naik. Akhirnya Julia Peres, kandas. Ia kalah dalam proses penjaringan calon. Nampaknya Partai Demokrat tak mau berjudi.  

Cerita Ayu Azhari dan Julia Peres pun lanjut dengan episode yang lebih menggemparkan. Belum hilang ingatan public mengenai Video Hot anggota senior Partai Golkar, Yahya Zaini (waktu itu : Ketua Departemen Bidang Agama Partai Golkar/mantan Ketua HMI dan konon jadi ”nominasi” calon Menteri Agama waktu itu), “lawan mainnya” dalam video hot itu, Maria Eva, mencalonkan diri pula menjadi Calon Bupati di sebuah Kabupaten di Jawa Barat. Hal ini banyak menimbulkan kontroversi di tengah-tengah public. Maria Eva tetap kukuh mencalonkan diri jadi Calon Kepala Daerah. Tapi sebagaimana halnya Ayu Azhari dan Julia Peres, Maria Eva yang juga dikenal sebagai penyanyi dangdut yang tidak begitu terkenal (lebih dikenal karena affairnya), gagal dalam tahap penjaringan. Tapi, keadaan ini tak hanya terputus sampai di Maria Eva. Sebelumnya, artis Primus Yustisio, Penyanyi Dangdut Ayu Soraya dan lain-lain juga kalah dalam pertarungan. Mungkin hanya Andre “Opera van Java” Taulany yang (pernah)  “berkesempatan” bertarung di Tangerang Selatan hingga injury time.

Saya tak ingin mengomentari fenomena sosiologis munculnya artis-artis dalam ranah politik Indonesia. Serta kemenangan-kekalahan mereka  dan seterusnya. Saya hanya ingin menghubungkan dengan lontaran/ide Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi diatas. Pertanyaan kritis yang bisa dimunculkan adalah : “Mengapa tawaran pasal Zina begitu urgen ? Bisakah Mendagri menjamin, calon-calon yang lain bebas dari perzinaan ? Mengapa tawaran tersebut terkesan hanya pada calon wanita ? dan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang pada prinsipnya ingi menegaskan bahwa tawaran controversial tersebut, disamping (menurut sebagian kalangan) diskriminatif, juga hanya ditujukan pada maraknya calon-calon artis “semlehoy” dan identik dengan budaya hippies, maju menjadi calon kepala daerah.  

Tawaran Gamawan Fauzi ini keluar, kala perbincangan terhadap majunya Julia Peres dan Maria Eva. Bukan kala beberapa artis yang lain maju menjadi calon legislative atau Kepala Daerah, dan menjadi “meredup” kala Andre Taulany masih “bersaing” sekarang ini. Publik pun dengan mudah menilai, tawaran Gamawan Fauzi ini hanyalah ingin menjegal atau memberi warning pada Julia Peres dan Maria Eva. Ia tak memberikan “tawaran” lain, misalnya pada salah seorang Bupati di Sumatera Barat yang terpilih kembali menjadi Bupati, padahal baru selesai “membuang dosa” dalam penjara karena kasus korupsi-nya pada jabatan Bupati periode sebelumnya.  Sekali lagi, ini memperkuat anggapan bahwa kesewenangan kekuasaan selalu merugikan kaum wanita. Padahal, wanita dan laki-laki sama dalam hak konstitusi. Tubuh dan keseksian, menjadi “sasaran” tembak. Memang pemerintah berkewajiban mengarahkan masyarakatnya kepada yang lebih baik, tapi pemegang kekuasaan telah menteror dengan memblow-up dan membentuk opini pada public. Bila ingin konsisten, seharusnya tawaran ini dalam aplikasi merata dan tetap ditawarkan hingga sekarang. Sekali lagi, akhirnya telunjuk mengarah kepada pemegang kekuasaan yang dipegang laki-laki. Akhirnya, “Salah satu syarat adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka, pasal zina ini adalah refleksi dari itu”, bagaimana dengan yang nyata-nyata pernah terlibat kriminalitas, bagaimana yang pernah terindikasi shabu-shabu dan seterusnya.

  1. Kasus Anggelina Sondakh
Angelina Sondakh itu cantik. Angelina Sondakh itu manis. Manis dan cantik, itu dua konsep berbeda. Pada Angelina Sondakh, kedua-duanya dimilikinya. Dengan muka tirus oriental, kita merasa nyaman memandangnya. Memandangnya bukan dengan libido, beda dengan memandang Malinda Dee. Semua kita pasti sepakat, apalagi saya. Ditambah lagi, ia smart.  Sekarang ia dianggap sebagai representasi artis dengan otak cemerlang dalam jagad perpolitikan Indonesia. Muda, pintar, bekas Putri Indonesia, artis dan suaminya gagah pula – (almarhum) Adjie Massaid. Ada yang bilang, Partai Democrat beruntung memilikinya.[10]  Anggie, demikian biasa ia dipanggil, juga dikenal santun dan humanis. Ia masuk dalam politikus muda “Negara demokrat” bersama-sama dengan Anas Urbaningrum, Ibas Yudhoyono dan Adjie Massaid.[11] Mungkin karena cantik, santun dan pintar itu-lah, maka Pimpinan Pusat Partai Demokrat mempercayakan padanya posisi Pelaksana Tugas Harian (Plth.) Ketua Partai Demokrat Daerah  Istimewa Yogyakarta.  

Sebagaimana yang kita ketahui belakangan ini, isu yang paling hangat dalam ranah politik Indonesia adalah (perseteruan) SBY versus Sultan Hamengkubuwono X  berkaitan dengan Keistimewaan daerah Yogyakarta. Keistimewaan yang didalam-nya in-clude penetapan Gubernur-Wakil Gubernur secara otomatis bagi Ngarso Dalem Sri Sulthan Hamengku-bowono X sebagai Gubernur dan Paku Alam sebagai Wakilnya. Karena pemerintah memiliki perspektif lain tentang konsep penetapan Gubernur/Wakil Gubernur ini, maka konstelasi politik Yogyakarta menjadi panas. Imbasnya antara lain, mundurnya KGPH. Prabukusomo sebagai Ketua Umum Pimpinan Daerah Partai Demokrat DIY. KGPH. Prabukusomo  merasa Partai Demokrat adalah “aktor utama” penggerogotan dominasi politik Keraton di DIY. Sebagai Ketua Umum Partai penguasa, apalagi Partai Demokrat sebagai partai pemenang pemilu legislatif di Yogyakarta (2009) mengalahkan Golkar[12], tentunya posisi Ketua Umum Partai Demokrat tersebut sangat prestisius dan memiliki bargaining position signifikan.  

Mundurnya KGPH. Prabukusomo sebagai Ketua Umum Pimpinan Daerah Partai Demokrat DIY hanya menimbulkan kontroversi yang tidak begitu lama. Walaupun media massa memblow-upnya, tetap isu ini tidak se-kontroversi, misalnya, isu wikileaks atau kematian mbah Maridjan kemaren. Justru yang menjadi perbincangan hangat di beberapa media massa dan jejaring sosial facebook serta twitter adalah siapa pengganti  KGPH. Prabukusomo tersebut. Orang akan biasa-biasa saja, bila pengganti adik Sulthan Hamengkubowono X ini seperti fungsionaris Pimpinan Pusat Partai Demokrat seperti KGPH. Roy Suryo, yang daerah pemilihannya di Yogyakarta, ditambah lagi keturunan keraton. Diskusi menjadi hangat ketika Angelina Sondakh nan cantik asli Kawanua ini yang menggantikan posisi strategis KGPH. Prabukusomo. Dari berbagai pendapat yang bermunculan dengan naiknya Anggelina Sondakh sebagai Plth. Pimpinan Daerah Partai Demokrat DIY  hampir semuanya menjadikan “kewanitaan” Anggelina Sondakh sebagai “sasaran tembak”. “Kita juga heran, mengapa bung Anas Urbaningrum meletakkan Anggie yang perempuan itu sebagai Plth di DIY. Ia tidak memiliki pengaruh besar. Walaupun dari pusat, ia tidak akan sekharisma KGPH. Prabukusomo yang gesit. Anggie yang wanita tersebut tak akan mampu menggantikan kegesitan KGPH. Prabukusomo”, demikian kata seorang pakar politik dan diamini oleh funsionaris partai lain yang bukan dari Partai Demokrat.[13] Bagi saya, analisisnya ngawur, menyamakan menara pisa dengan petronas, menyamakan pengaruh Fauzi Bahar dengan Eko Patrio di Kota Padang.  

Saya tidak ingin mencatat dengan kritis argumentasi perdebatan-perdebatan yang berlangsung. Mungkin benar, mungkin saja tidak, tapi yang pasti, pendapat tersebut bernuansa politis. Buktinya, ada fungsionaris partai selain demokrat yang berkata sinis. Saya ingin mengatakan, bahwa beberapa hari ini, seandainya otak Angie sehebat Hillary Clinton atawa Sri Mulyani dan sekharisma Michele Obama ataupun Begum Khaleda Zia dari Bangladesh, smart seperti Condoleeza Rize atau Margareth “Iron Woman” Thacer, Indira Gandhi, Evita Peron dan Nicola Markel, tapi Angie yang Sondakh ini akan selalu tetap dianggap debatable memimpin Partai Demokrat Daerah Istimawa Yogyakarta, walaupun hanya Pelaksana Tugas Harian yang nota bene­-nya tidak permanen. Karena ia tak bisa mengalahkan charisma KGPH. Prabukusomo, karena ia “out-groups” DIY dan arena ia adalah seorang wanita. Ya, karena ia seorang wanita. Dan,  kewanitaannya itu diblow-up oleh media massa (setidaknya demikian yang terefleksi dari berbagai pendapat di media massa). Yang memblowupnya adalah para elit politik yang kebetulan memiliki kekuasaan, walau berseberangan dengan partai penguasa. Ini diopinikan kepada publik yang kemudian menjadi teror (kesewenang-wenangan) terhadap Anggie yang (kebetulan) wanita. Untunglah pengganti Mbah Maridjan almarhum laki-laki, kalau wanita, mungkin ia diperbinangkan dengan kewanitaannya sebagai sasaran tembak. Oleh semua orang dengan dimoderasi pemegang kekuasaan (baik media massa maupun politik).

C. Refleksi dan Simpulan

            Saya tidak memberikan kesimpulan yang bersifat teoritis tentang hal-hal diatas. Namun yang pasti adalah, kesewenang-wenangan penguasa dengan mempengaruhi opini public untuk tidak menerima sesuatu hal yang terjadi pada seseorang karena kewanitaannya, sering terjadi dalam sejarah. Kata “wanita” dengan seluruh varian “pembentuk” kewanitaannya seperti kemolekan tubuh, mudahnya bagian tubuh diperlihatkan pada orang lain, karena wanita tak bisa memimpin dan seterusnya, di-blow-up oleh pemegang kekuasaan (bisa media massa, bisa juga pihak otoritatif ataupun elit politik). Blow-up ini merupakan bentuk teror (kesewenang-wenangan) untuk menguntungkan pihak tertentu (dengan tujuan kekuasaan). Harold Laswell, filosof ilmu politik, mengatakan who get what how and when. Tujuan akhir adalah kekuasaan. Bagaimana cara mendapatkannya, maka ada cara. Cara itu pasti mencari kelemahan lawan. Dan tidak fairnya, bila menyangkut wanita, sejarah selalu mencatat, kelemahannya pasti karena kewanitaannya.

Catatan Pendukung :

1.       Megawati Soekarnoputri, sebelum menjadi Presiden RI, dalam bahasa Tipe Ideal-nya Max Weber, telah memiliki investasi politik. Ia memiliki  charisma yang turun karena factor genetic (ascribed, dalam bahasa sosiologinya). Tapi, ketika terjadi persaingan memperoleh kekuasaan, lawan-lawannya, terutama yang berasal dari kalangan agamawan, mencari celah yang tidak fair dengan ungkapan : “arrijaalu qouwwamuuna ‘alan nisaa’. Ini selalu diblow-up oleh lawan-lawan politiknya. Topik itu saja. Topik tersebut membentuk opini bahkan “menteror” masyarakat. Bahkan ada seorang politisi Partai Politik Islam yang antusias memblow-up ini. Siapakah ia ….. kala Gus Dur turun, Megawati jadi Presiden, maka Wakilnya adalah politisi sebelumnya antusias mensosialisasikan arrijaalu qouwwamuuna ‘alan nisaa’. Harold Lasswell, benar.[14]

2.      Nyi Ontosoroh, dalam  Tetralogi[15] Pramoedya Ananta Toer, diceritakan sebagai wanita otodidak, simpanan tentara Belanda, mandiri dan tegar. Dalam sebuah percakapan Nyi Ontosoroh ini dengan anak perempuannya yang kebetulan akan menikah dengan Minke (saya ambil saja substansinya), ia berkata : “kamu harus pintar seperti mami. Belajar tentang hidup. Papimu yang laki-laki itu, kerjanya hanya mabuk, tapi karena ia laki-laki, ia dihormati. Mami mu yang lebih pintar dibandingkan papimu itu, masih dianggap hina oleh orang lain. Karena itu, kamu harus terus belajar untuk pintar karena orang melihat kita bukan pada otak kita, tapi karena kita wanita, itu takdir kita. Kamu harus robah, semampu yang kamu bisa”. Sebuah “jiwa zaman” awal abad ke 20 M., mungkin juga sebelumnya.

3.      Sebelum abad ke-15 M., Dennys Lombard[16] dalam bukunya Nusa Jawa Silang Budaya mengatakan bahwa wanita-wanita nusantara banyak yang bekerja di ranah laki-laki. Sebagai panglima perang dan sebagai perompak ataupun pimpinan kelompok. Bila ditelaah variable ajaran normative agama, maka pola stratifikasi agama Hindu memegang peranan penting menyebabkan hal ini terjadi. Bisa saja, perompak dan wanita yang bekerja di “ranah” laki-laki tersebut berasal dari strata rendah yang tak puas dengan realitas sosial, tapi bisa juga dari strata Brahmana dan Ksatria yang memungkinkan wanita berada dalam posisi sosial demikian. Beberapa ratu kerajaan majapahit dan fenomena Ken Dedes memperkuat hal ini. Lalu, datanglah Islam yang dibawa oleh “laki-laki” dari budaya “patriarkhi” – para pedagang Hadramaut ataupun Persia. Akhirnya, atas nama ajaran normatif-teologis, dibentuk opini yang disosialisasikan/diindoktrinasi (di-blowup) oleh mereka yang memiliki kuasa (katakanlah : elit agama dan elit politik yang dekat dengan elit agama) bahwa suatu kelompok manusia tak layak untuk memimpin karena ia wanita. Cause dan sasaran tembaknya jelas. Walaupun untuk beberapa kasus seperti di Aceh, ada Sultanah, tapi tetap posisinya seumpama Anggelina Sondakh diatas.

Tulisan ini tidak sistematis. Hanya lebih bersifat parsial, terpilah-pilah karena hanya berangkat dari kasus per kasus untuk kemudian, secara kualitatif,  bisa digeneralisir terhadap kasus yang lain dalam perjalanan sejarah gender, khususnya di Indonesia.   Semoga dikritisi.



[1] Goenawan Mohammad, “Mithe Sysiphus”, Catatan Pinggir (Jakarta: Grafiti Press, 1999) hal. 408
[2] Keberadaan Hawa (Eva) di Sorga (Eden) merupakan refleksi dan simbolisasi “bermainnya” kuasa berdasarkan genetically. Hampir seluruh Kitab Suci agama-agama Ibrahim (abrahamic releigion) mengatakan bahwa Hawa merupakan “pelengkap” bagi keberadaan spesies sempurna ciptaan Tuhan. Dalam kitab Perjanjian Lama, dikatakan bahwa Hawa didoktrin oleh sang Pencipta untuk membahagiakan Adam. Secara tidak langsung, Hawa “hadir” sebagai aksesoris kebahagian Adam. Dan itu didoktrin Tuhan. Doktrin ini diterjemahkan – dalam bahasa Eksistensialisme - sebagai bentuk “teror” eksistensi Hawa yang kemudian menjadi justifikasi-historis-teologis. Inilah bentuk dan simbolisasi teror dan kekuasaan pertama dalam sejarah manusia. Lihat, Muhammad Baqr al-Shadr, Falsafatunna, terjemahan, Bandung: Mizan, 1993, hal. 141-143; lihat juga Nawel el-Sa’adawi, Catatan Seorang Perempuan (Buku Mini), terjemahan, Jakarta: PSWUIN Jakarta, 2006. Novel Saman karangan Ayu Utami – dalam bagian-bagian tertentu - juga mendeskripsikan  justifikasi-historis-teologis ini (walau terkesan “olok-olok”). Mengenai dialog-teologis  Abrahamic Religion mengenai  nilai-nilai perrenialis penciptaan Hawa, lihat buku monumental Karen W. Amstrong, Sejarah Agama-Agama, terjemahan, bandung: Mizan, 2005.
[3] Lihat lebih lanjut Edward Said, Terorisme : Sejarah dan Konflik Global, terjemahan, Bandung: Mizan, 1994, hal. 17-33

[4] Pemahaman ini saya ambil dari Nawel el-Sa’adawi, “Wawancara Eksklusif Tempo tentang Gerakan Feminisme di Dunia Arab” bulan September 2008. www.tempointeraktif.com (diunggah tanggal 10 Desember 2010)
[5] Ide tulisan dari beberapa artikel di http.://www.detik.com/ pada Mei 1997. Banyak artikel yang tidak tersusun dengan baik, disebabkan, pada tahun 1996 detik.com baru launching. Diasumsikan banyak data-data berupa tanggal yang tidak tertulis ketika di Search via Google. Kasus seumpama Alya Rohali ini sudah sering terjadi di Indonesia. Sebagaimana halnya yang terjadi pada Putri Indonesia 2000 (?) Nadine Chandrawinata dan yang terakhir ini (2008/2009 : saya lupa namanya, tapi yang pasti ia cantik). Saya mengambil kasus Arya Rohali sebagai “starting” kasus, karena kasus Arya Rohali-lah yang pertama sekali menyedot perhatian public. 
[6] Tentang hal ini, pernah dibahas oleh Dian Nugraha (?), “Semiotika Tubuh dalam Sejarah Film Indonesia”. Saya lupa alamat URL. yang pernah saya ungguh.
[7] Kasus Madame Dewi Syuga  begitu “menggegerkan” jagad politik Indonesia era 1990-an. Padahal, Dewi Soekarno bilang, “seandainya Soekarno hidup, ia pasti tidak akan membuat hal ini menjadi geger”.
[8] Muhammad Ilham, “Seks dan Kekuasaan : Cleopatra” dalam ilhamfadli.blogspot.com diungguh tanggal 13 Desember 2010.  
[9] http.://www.detiknews.com/kontroversipasalzina/html. diunggah tanggal 1 Desember 2010

[10] Kepintaran dan track-record Anggelina Sondakh bisa dilihat di http.://www.anggelinasondakh.com/. Tapi sayang, artikel-artikel buah pemikirannya tidak bisa didownload.
[11]  Istilah ini saya pinjam dari dialog pakar politik Ikrar Nusabakti di Metro TV pasca kemenangan Anas Urbaningrum jadi Ketua Umum Partai Demokrat.
[12]  Padahal Sultan Hamengkubowono X merupakan fungsionaris Partai Golkar, tapi kemenangan fenomenal Partai Demokrat hampir disemua propinsi di Indonesia (kecuali : Sulawesi Selatan, Bali dan Gorontalo) memperlihatkan bagaimana strategisnya posisi ketua umum Partai Demokrat.
[13] Dikutip bebas dari http.://www.detik.com/mengapaanggelinasondakhdianggap taklayak/ html  (berita tanggal 8 Desember 2010), diungguh tanggal 12 Desember 2010
[14] Disadur dari Muhammad Ilham,  Kumpulan Kliping 3 (tidak dipublikasikan)
[15] Lebih lanjut lihat Pramoedya Ananta Toer, Tetralogi Bumi Manusia, Jakarta: Hasta Mitra, 1999
[16] Lebih lanjut lihat Dennys Lombard, Nusa Jawa Silang Budaya (Bagian II), terjemahan, Jakarta: PT. Gramedia, 1999

Minggu, 12 Februari 2012

Moammar Khaddafi (Again)


Amerika Serikat dan Rusia sama saja, yang satu imperialis, lainnya atheis
(Moammer Qaddafi).

Dan ..... almarhum ini, (ternyata) menikmati kedua-nya !






Sumber Foto : antaranews.com & vivanews.com

Harakiri Ala Demokrat

Ditulis ulang : Muhammad Ilham

”Dusta mulia” diizinkan karena memiliki tujuan ”mulia”
(Plato)


Betapa piciknya Partai Demokrat. Kader terlilit korupsi bukan ditepis dan diredam agar tidak berimbas pada partai, tetapi justru berkelahi sendiri. Hanya demi diri dan uang receh mereka rela meluluhlantakkan partai. Ini harakiri gaya Demokrat. Citra buruk sedang digalang Partai Demokrat. Partai ini menuju kehancuran. Itu bukan infiltrasi luar, tetapi karena rendahnya rasa memiliki dari kader partai ini sendiri. Mereka ambisius dan individual. Belum merasa sebagai komunal yang senasib dan sepenanggungan. Adalah ucapan Nazaruddin yang dipersamakan dengan mantra. Yang dikatakan diramaikan di internal partai. Ditafsir dan dikaji untuk dijadikan bahan celotehan. Itu disebarkan ke berbagai sektor. Akibatnya persis mengusik rumah semut. Seluruh anggota partai ribut. Mereka bak gabah diinteri, panik dan kalang-kabut. Uniknya, pengakuan mantan bendahara Partai Demokrat itu hanya berfungsi sebagai stimulan. Yang berkembang kemudian justru isu money politics. Masa lalu ketika partai ini melakukan Kongres di Bandung. Ada yang mengaku dibayar agar memilih Anas. Ada yang gagap menjawab. Tetapi ada pula yang sigap menepis tidak ada duit haram. Pantun berjawab ini pasti kontraproduktif. Kewibawaan partai dipertanyakan. Runtuh kepercayaan rakyat pemilih. Gaya kadernya mirip suami membuka aib istrinya yang selingkuh. Berlagak hero padahal bajingan tengik. Memalukan diri sendiri dengan cara tidak terpuji.

Cap sebagai partai besar dan partai penguasa rasanya tidak layak disandang Partai Demokrat. Partai ini tidak dihuni orang-orang yang punya loyalitas dan dedikasi. Dari kekisruhan yang 'dilestarikan' terkesan partai ini terbanyak menampung para oportunis. Dihuni para pemain yang bermain sekadar mencari jabatan, peluang, dan uang. Jangan tuding pihak luar jika Partai Demokrat amburadul. Kekisruhan itu selalu bersumber dari kader sendiri. Kader yang ada seperti berharap partai ini bubrah. Tiap masalah tidak diselesaikan dalam internal partai tapi ditambah dengan masalah baru. Ya, kader Partai Demokrat memang tipe perindu. Rindu, jika citra buruk itu cepat berlalu. Sebagai kader partai, bicara money politics di era politik transaksional itu seperti orang bloon. Menelanjangi diri sendiri. Sebab itu kohesi tiap pilihan. Apalagi pilihan ketua partai politik. Kemasan 'duit' itu saja yang heterogen. Ini untuk menyamarkan agar uang yang dibayarkan tidak menjerat yang membayar. Amunisi apalagi yang disiapkan kader partai ini untuk mengkerdilkan diri hingga titik nadir? Terus apa pangkal kisruh yang tak kunjung selesai mendera partai ini? Rasanya amunisi yang paling dahsyat nanti adalah yang datang dari forum pendiri partai. Forum ini sepertinya baik-baik saja. Tapi di balik itu tersimpan dendam. Dendam itu membara dalam tumpukan jerami. Terbakar dan membakar apa saja jika ada percikan api. Sebab titah yang selalu datang dari Ketua Dewan Pembina mengucilkan para pendiri partai ini. Mereka merasa tidak dianggap ada. Tidak dianggap penting. Dan dianggap tidak punya peran dalam menjaga eksistensi partai. Itu yang menyakitkan. Kesakitan itu pula yang memperpanjang geger di partai yang sekarang mendapat sinisme baru sebagai partai gudangnya koruptor itu. Mampukah petinggi Partai Demokrat mengakomodasi dan mengobati rasa sakit mereka? Berdasar pengalaman yang sudah-sudah, rasanya kok akan belepotan.

(c) Djoko Suud Sukahar/detik.com
Foto : jppn.com

Sabtu, 11 Februari 2012

11 Februari : Antara Reza Pahlevi dan Hosni Mubarak

Oleh : Muhammad Ilham

Hari ini, tanggal 11 Februari 33 tahun dan tahun kemaren, begitu "keramat". Bukan sebuah kebetulan, setidaknya bagi saudara-saudara kita di Timur Tengah sana. Bermula pada tahun 1979, Syah Reza Pahlevi terpaksa melarikan diri ke luar Iran. Revolusi Islam Iran "menggelora". Syah Reza Pahlevi yang amat sangat dekat dengan Amerika Serikat (plus Israel tentunya) dan (selalu) mengklaim dirinya sebagai penerus Cyrus Agung runtuh karena kharisma Ayatullah Ruhullah Khomeini. Tanggal 11 Februari 2011, Hosni Mubarak "layu" karena Revolusi Rakyat Mesir. Sungguh, faktor kebetulan sulit untuk kita cerna. Faktor "langit" dan campur tangan Tuhan, setidaknya memungkinkan bagi kita mendapat sebuah jawaban, walau kalangan positivis "mencibir" alasan ini.


Februari 1979, seorang penjual koran di Teheran menjajakan koran dengan headline : "Syah Iran ... kabur !"

11 Februari 1979 : Syahreza Pahlevi "jatuh" karena Revolusi yang dipimping Ayatullah Ruhullah Khomeini

Dan Hosni Mubarak ........ jatuh !!
tanggal 11 Februari 2011



Husni Mubarak dalam masa dua periode jabatan Presiden AS (Ronald Reagan)

Husni Mubarak dalam masa satu periode jabatan Presiden AS (George Bush)

Husni Mubarak dalam masa dua periode jabatan Presiden AS (Bill Clinton)

Husni Mubarak dalam masa dua periode jabatan Presiden AS (George W. Bush Jr.)

Husni Mubarak dalam masa dua tahun jabatan Presiden AS (Barrack Husein Obama)

Berikut suasana Peringatan Revolusi Islam Iran, sebagaimana yang dipublish Press TV/internasional :

Rakyat Iran hari ini memperingati 33 tahun Revolusi Islam. Jutaan warga Iran di dalam dan luar negeri menggelar aksi demo untuk memperingati momen bersejarah tersebut. Seperti diberitakan media Iran, Press TV, Sabtu (11/2/2012), demonstrasi tersebut digelar di lebih dari 1.000 kota-kota di Iran serta sekitar 5 ribu desa di seluruh negeri itu. Sementara di Teheran, ibukota Iran, ratusan ribu demonstran sejak Sabtu pagi telah berjalan menuju Lapangan Azadi. Di sana, Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad akan menyampaikan pidatonya. Menurut pejabat-pejabat Iran, lebih dari 300 koresponden asing dan sekitar 1.500 koresponden Iran akan meliput peringatan, seremoni dan demonstrasi tersebut. Perayaan untuk memperingati 33 tahun kemenangan Revolusi Islam ini juga digelar oleh warga Iran di negara-negara lain. Pada tahun 1979 silam atau 33 tahun lampau, rakyat Iran berhasil menggulingkan rezim Pahlevi yang didukung Amerika Serikat. Revolusi besar itu mengakhiri kekuasaan monarki di Iran yang telah berlangsung selama sekitar 2.500 tahun.

Sumber foto : google.picture.com/time.com

Jumat, 10 Februari 2012

Tan Malaka, Syahrir & Hatta : Trio Minangkabau Berseberangan Jalan

Ditulis ulang : Muhammad Ilham

Ah .... sungguh "rahim" Minangkabau pantas berbahagia. Minangkabau yang egaliter mampu melahirkan figur-figur avant garde dalam sejarah pergerakan Indonesia yang tak-lah seragam seumpama Tan Malaka, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir. Mereka bertiga ini didaulat sebagai bagian dari Bapak Revolusi Indonesia selain Soekarno. Tan Malaka yang dari Pandan Gadang, Hatta dari Batuhampar dan Syahrir yang juga kakak Rohana Koedoes dari Koto Gadang ini sama-sama egois. Selalu berselisih paham tentang bagaimana memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Mrazek pernah menarasikan bagaimana "egoisme ideologis" mereka bertiga ketika diskusi mengenai "arah masa depan" republik tercinta. Berawal di Berlin Jerman, di rumah salah seorang dedengkot komunis Hindia Belanda pada tahun 1920-an, Darsono namanya. Di rumah Darsono ini, tiga anak muda mereka bertemu dan berdebat panas. Mohammad Hatta sengaja datang dari Belanda. Tan Malaka juga. Tan berapi-api menjelaskan komunisme yang dasarnya demokrasi tulen. ”Bukankah komunisme itu mengesahkan diktator, Bung? Karl Marx menyebut diktator proletariat,” Hatta, 20 tahun, menyela. ”Itu hanya ada pada masa peralihan,” Tan menukas. Dia melanjutkan, ”Peralihan kekuasaan kapitalis ke tangan masyarakat. Kaum buruh merintis jalan ke arah sosialisme dan komunisme yang terselenggara untuk orang banyak di bawah pimpinan badan-badan masyarakat. Jadi bukan diktator orang-seorang.” Dalam bukunya "Memoir", Mohammad Hatta menceritakan kembali percakapan itu. Dalam buku itu Hatta setuju pada pandangan Tan, yang lebih tua tujuh tahun. Bahkan ia mengomentarinya: jika begitu Tan pasti tak setuju dengan cara otoriter Joseph Stalin memimpin Rusia. Dan itulah perseteruan ideologis duo Minang ini. Hatta sangat menentang komunisme. Ia menganjurkan koperasi dalam menegakkan ekonomi Indonesia. Sebaliknya, Tan percaya, jika digabung, Pan-Islamisme dan komunisme bisa menjadikan Indonesia digdaya. Hatta dan Tan sudah seperti musuh.

Hatta buka kartu kenapa ia selalu curiga dan menentang Tan. Hatta menganggap Tan selalu meremehkannya. ”Dia selalu menganggap kami (Soekarno-Hatta) anak ingusan,” katanya. Hatta, sebetulnya sudah tak senang kepada Tan sejak di Amsterdam. Pada 1927, setahun setelah ”pemberontakan” Partai Komunis Indonesia yang gagal, Hatta meminta tokoh-tokoh komunis menyerahkan pimpinan revolusi kepada tokoh nasionalis. Berbeda dengan Semaun, Ketua PKI, yang langsung teken ketika disodori deklarasi itu, Tan menolak. Penolakan itulah yang ditafsirkan Hatta sewaktu berbicara dengan Soekarno sebagai sikap sentimen Tan kepadanya. Padahal, Tan Malaka hanyalah berpandangan bahwa pemimpin revolusi tak boleh dipegang orang selain komunis. Perbedaan itu melekat hingga Indonesia merdeka. Pada 23 September 1945, sebuah rapat digelar di rumah Menteri Luar Negeri Ahmad Soebardjo. Hatta menawari Tan ikut dalam pemerintahan. ”Tidak, dua (Soekarno-Hatta) sudah tepat. Saya bantu dari belakang saja,” kata Tan. Hatta menganggap penolakan itu sebagai keengganan senior dipimpin orang yang lebih muda. Tak mengherankan ketika Soekarno keceplosan membuat testamen lisan yang isinya akan menyerahkan kekuasaan kepada Tan jika ia ditangkap sekutu, Hatta menolaknya. Ia menambah tiga nama: Sjahrir, Iwa Koesoema Soemantri, dan Wongsonegoro. ”Agar mewakili semua kelompok,” katanya.

Selain dengan Hatta, Tan Malaka juga berselisih paham dengan Sutan Sjahrir, yang juga berasal dari Minang. Menurut Adam Malik dalam Mengabdi Republik (1978), pada awal-awal kemerdekaan Sjahrir menolak bergabung dengan pemerintahan karena belum yakin masyarakat Indonesia menerima sepenuhnya proklamasi Soekarno-Hatta. Setelah yakin Indonesia merdeka secara de jure, Sjahrir—yang menganut ideologi sosial-demokrat—ikut mempertahankan dengan cara yang berbeda. Ketika Belanda akan kembali menghidupkan pemerintah jajahan Hindia, ia ”merapat” ke kubu Inggris-Amerika sebagai ”penguasa” baru nusantara. Sekutu memilih Sjahrir sebagai juru runding karena menganggap ”Bung Kecil” itu berpikiran modern dan disukai Belanda. Sjahrir kemudian gencar mengampanyekan politik diplomasi. Dalam kampanyenya, seperti tertuang dalam pamflet Perjuangan Kita, Sjahrir telak-telak menyatakan akan menyingkirkan semua kolaborator Jepang. Tentu saja ini menohok Soekarno-Hatta. Juga Jenderal Soedirman sebagai salah satu pemimpin tentara Pasukan Pembela Tanah Air (Peta) bentukan Jepang. Perselisihan makin runcing ketika Sjahrir menjadi perdana menteri dan mengubah sistem politik dari presidensial menjadi parlementer. Praktis ia dan Amir Syarifuddin yang berkuasa. Meski tak banyak komentar lisan, dalam Demokrasi Kita, Wakil Presiden Hatta mengecam perubahan itu. ”Kabinet parlementer tak bisa bertanggung jawab sesuai dengan fungsinya,” katanya. Jenderal Soedirman lebih jengkel lagi. Ia pun merapat ke kubu Tan Malaka yang sudah lebih dulu menentang ide Sjahrir. Maka, pada akhir medio 1940, muncul tiga dwitunggal yang punya jalan masing-masing menghadapi politik pecah belah Belanda: Soekarno-Hatta, Sjahrir-Amir, dan Soedirman-Tan Malaka. ”Jika ulah Sjahrir itu makin mengancam persatuan kita, saya tak segan mengambil kebijaksaan sendiri,” kata Soedirman kepada Adam Malik. Soedirman dan Tan Malaka lalu mengumpulkan seluruh elemen politik di Purwokerto, Jawa Tengah. Pertemuan ini menghasilkan faksi Persatuan Perjuangan yang kongresnya dihadiri 141 wakil pelbagai kubu.

Dalam silang-sengkarut itu muncul orang Minang lain yang terkenal sebagai politisi-cum-sejarawan: Muhammad Yamin. Ia aktif di Persatuan, tapi sering jalan dengan sikapnya sendiri. Tanpa konsultasi dengan pimpinan Persatuan, Yamin gencar mengkritik secara terbuka politik diplomasi Sjahrir. Sikap frontal Yamin ini kian memanaskan situasi yang berakhir dengan mundurnya Sjahrir dari kursi perdana menteri pada 28 Februari 1946. Situasi adem itu tak berlangsung lama. Tak lama kemudian Soekarno kembali menunjuk Sjahrir melanjutkan diplomasi. Keputusan ini membuat kubu Soedirman-Tan kembali meradang. Saking marahnya, para pemuda Persatuan sempat menembaki mobil Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin yang akan masuk Istana Negara. Bahkan saling tangkap pun terjadi. Amir memerintahkan tentara menangkap Tan dan tokoh Persatuan lain. Soedirman membalasnya dengan memerintahkan pasukan Peta menangkap Sjahrir. Kedua kubu sama-sama membebaskan sandera ketika Soekarno turun tangan. Tapi konflik tak begitu saja reda, sehingga Tan terbunuh di Kediri pada Februari 1949.

Sejarawan Harry A. Poeze berpendapat, perbedaan trio Minang itu karena mereka lahir dari lingkungan yang berbeda, meski sama-sama belajar Marxisme dan mendapat pendidikan Belanda. Secara adat Tan seorang raja tapi miskin secara ekonomi, sedangkan Hatta-Sjahrir kelas menengah secara ekonomi. Tan orang udik, Hatta dari Bukittinggi dan Sjahrir dari Padangpanjang dari keluarga pedagang. Meski sama-sama dibuang, Hatta-Sjahrir masih menerima penghasilan. Sedangkan Tan tak punya pendapatan pasti dalam pelarian, hidupnya susah, dan ia berteman dengan penyakit, bahkan bergaul dengan romusha di Banten Selatan. Pasase hidup yang membuatnya kian mantap menjadi Marxis dimulai ketika mengajar di sebuah perusahaan perkebunan Belanda di Deli. Ia melihat langsung bagaimana orang sebangsanya ditindas menjalani kuli kontrak. Berbeda dengan Hatta, kendati sering berseberangan, hubungan pribadi Tan dengan Sjahrir relatif bagus. Menurut Poeze, Sjahrir pernah dua kali menawari seniornya itu memimpin Partai Sosialis Indonesia. Seperti biasa, Tan menolak.

::: Sumber : Tulisan ini didasarkan dari : (c) Tempo Edisi Tan Malaka/Agustus 2008. Referensi : Alfian (1981), Mrazek (1991) dan Poetze (1994). Foto : "diolah" Ilham dari www.google.picture.com

Selasa, 07 Februari 2012

Keteladanan Van Lith

Oleh : Muhammad Ilham

van LITH, demikian nama akhir seorang pastor Belanda yang ditempatkan di Tanah Jajahan Hindia Belanda (baca: Indonesia), kurun waktu 1920-an hingga awal 1930-an. Walaupun "anak kandung" kolonial Belanda, ia anti dengan kebijakan Belanda yang kolonialis. Van Lith bersikap santun pada anak negeri. Walaupun ia ditugaskan menyebarkan ajaran Kristiani-Katholik ditengah-tengah penduduk pribumi yang mayoritas beragama Islam dan abangan, namun ia amat toleran dan menentang sikap menindas penjajah kolonial. Karena itulah, tercatat dalam sejarah kolonial Belanda di Hindia Belanda, Van Lith menandatangani dua nota minoritas yang menuntut perwakilan minoritas (dalam hal ini : perwakilan masyarakat Islam sebagai komunitas mayoritas) di dalam satu dewan. Dengan segala resiko, ia kemudian menentang peran mayoritas orang-orang Belanda yang minoritas tersebut di dalam volksraad (Dewan Rakyat) yang akan dibentuk.

Karena sikap Pastor yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi-kemanusiaan tanpa disekat oleh ego primordialisme dan ideologi, ia kemudian amat sangat disegani. Hubungannya dengan tokoh-tokoh Islam kala itu juga baik. Dengan tokoh-tokoh Sarekat Islam, ia memiliki hubungan sosial dan politik yang bagus dan saling menghargai. Ketika akan diadakan pemilihan untuk keanggotaan Volksraad - terjadi sebuah peristiwa sejarah yang cukup membuat kita merenung ..... Van Lith, seorang Pastor dan pemimpin Katholik justru dicalonkan oleh Partai Sarekat Islam. Peristiwa pencalonan pastor Van Lith ini menjadi anggota Volksraad oleh Partai Sarekat Islam Serang, dalam konteks interaksionisme-simbolik memiliki makna simbolis-historis yang amat penting. Tak terbayangkan oleh kita sekarang bahwa didalam situasi masyarakat tahun 1920-an, seorang Pastor dicalonkan untuk mewakili organisasi politik ummat Islam di sebuah lembaga politik yang memiliki posisi dan daya tawar strategis-penting di dalam sistem pemerintahan kolonial Belanda. Sejarah kemudian mencatat .... Van Lith lebih sering "menyuarakan" kepentingan masyarakat Islam dibandingkan ke-egoan-nya untuk menjalankan misi Pastoralnya dan misi nasionalisme-nya. Sebuah teladan dari orang yang bernama .... Van LITH.

Damai Nan Eksotik







Sumber : vivanews.com/image only
(cc) abahiffa.blogspot.com

Sosok SYED Muhammad Naquib Al-ATTAS

Oleh : Muhammad Ilham

Hampir tak ada intelektual muslim dunia yang tidak mengenalnya. Ia digelari sebagai "Pemikir Muslim Cemerlang Abad Modern Asia" dan "Putra Mahkota Intelektual Islam Abad Modern", SYED Muhammad Naquib Al-ATTAS. Naquib al-Attas, lahir di Bogor, Indonesia pada 5 September 1931 dan anak dari leluhur Ba’Alawi, Hadramaut ini mendapat "kiprahnya" di negera seberang, Malaysia. Ia seumpama Syekh Taher Al-Falaki, lahir di Minangkabau, mencapai "maqom" di negeri orang. Nenek al-Attas, Ruqayyah Hanum adalah seorang bangsawan Turki. Kakeknya, Syed Abdullah bin Muhdin al-Attas, adalah seorang kiyai terkenal di Jawa. Sementara itu, ibunya, Sharifah Raguan al-Aydarus berasal dari Bogor, Jawa dan berketurunan raden-raden kerabat Diraja Sunda dari Sukapura. Karya-karya al-Attas sering menjadi rujukan dalam kajian keislaman, khususnya yang berkaitan Asia Tenggara. Beberapa buah bukunya tersebar dan diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain, seperti Arab, Turki, Persia, Urdu, India, Indonesia, Bosnia, dan Albania. Seluruh karya-karyanya ini mengungkapkan diri al-Attas sebagai seorang intelektual muslim dunia tercerahkan. Keberanian meralat orientalis, kegigihannya berkarya, kepandaian memilih perkataan, serta ketajaman fikirannya, semua itu melengkapkan dirinya sebagai seorang yang harus dihargai dalamjejak intelektual muslim duinia abad modern. Tak salah bila Jennifer Webb tak segan-segan mengolongkan al-Attas sebagai satu-satunya pemikir Muslim dalam Powerful Ideas: Perspectives on the Good Society (2002).

Berikut saya publish beberapa (hanya sebagian) tanggapan para sahabat tentang topik tokoh ini di Facebook saya (Muhammad Ilham Fadli) :

Sheiful Yazan :
Akankah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi akan sebesar itu jika dia tidak meninggalkan Minangkabau? Fenomena "nabi" seringkali menjadi besar (setelah berkiprah) di tanah rantau perlu penjelasan psiko-sosio-antropologis mungkin Pak Muhammad Ilham.

Muhammad Ilham :
Tak sepenuhnya benar pak Sheiful Yazan. Memang bila dibaca catatan sejarah "menggetarkan" dari manusia-manusia cemerlang asal Minangkabau yang besar dan membesarkan diri di rantau - dalam istilah Wallerstein, mereka menciptakan sejarah karena keluar dari "relung suci habitat mereka" - seperti Hatta, Syahrir, Natsir, Tan Malaka, Chairul saleh Datuk Paduko Rajo, Yamin, Agus Salim ataupun Syekh Taher Djalaluddin al-Falaki - bisa menjadi benar bahwa "daerah rantau" membesarkan mereka, sebagaimana halnya Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Bahkan Hatta, misalnya, lebih berani menyuarakan "Indonesia Merdeka" ditanah Netherland sana ketika ia kuliah di Rotterdam era 1920-an/1930-an, dan tak "bermantagi" untuk meneriakkan hal serupa di kampung halamannya. Rantau nampaknya memiliki nuansa dan tantangan tersendiri. Tapi bukan berarti, orang2 besar harus berkiprah di rantau. Bak kata teman saya - "merantau itu mudah, tinggal di kampung itu yang sulit". Yang sulit itu pula yang dipilih Inyiak Djambek, Inyiak Djaho, Inyiak Parabek, Inyiak Candang, Inyiak Dotor (HAKA), Mochtar Luthfi, Syekh Mohammad Khatib Ali ataupun Rohana Kudus dan Rasuna Said. Persoalannya adalah "skala prioritas". Bagi Syekh Ahmad Khatib yang pergi karena "ngambek" melihat sistem adat waris Minangkabau, menganggap dirinya ta akan berkembang baik bila pulang ke Minangkabau, sesuatu yang ustru dilakukan oleh murid-muridnya.


Efrin Baka :
Filsafat Baniah agaknyo lah manjadi maliek contoh ka na sudah maliek tuah ka nan manang di Minangkabau ko.


Sheiful Yazan :
Menarik, Pak Muhammad Ilham. Kembali ke Syed Naquib, Bogor sepertinya terlalu nyaman, kurang menantang. Walaupun sempat kembali ke Sukabumi untuk mengaji, Syed Naquib tetap memilih tanah semenanjung untuk menabur benih pemikirannya. Saya baca hal2 yang mirip dengan tokoh2 lain dari tatar Sunda, seperti Ayip Rosyidi yang "besar" di Jepang, atau Syafruddin Prawiranegara yang "besar" di Minangkabau. Yang menarik adalah: kebesarannya di tanah rantau bahkan tidak dikenal di kampungnya. Banyak kawan2 di Jawa Barat bahkan tidak pernah tahu siapa Syed Naquib, seperti juga tidak mengenal Syafrddin. Kenapa begitu?


Muhammad Ilham :
Sebagaimana halnya Chairul Saleh (yang tidak dikenal orang Minangkabau), padahal Datuk Paduko Rajo dilekatkan padanya. Atau katakanlah DN. Aidit (Dja'far Nawawi Aidit/Dipa Nusantara Aidit) anak Haji Tuan Tanah Bangka Belitung asal Danau Maninjau, Haji Aidit. Ada "aroma" air danau Maninjau dalam darah Aidit yang DN itu pak Sheiful Yazan. Kembali lagi pada Al-Attas. Mungkin karena tantangan. Bagi Al-Attas, bisa jadi Bogor tak menarik baginya, sebagaimana halnya Taher Djalaluddin.


Sheiful Yazan :
Makin menarik Pak Muhammad Ilham. Perlu pemetaan tokoh2 centrifugal tersebut. Keterpelantingan mereka oleh tanah kelahirankah, atau apa....
?

Rusydi Ramli :
Rang Minang lebih tumbuh dan berkembang di "tanah Rantau" karena ranah minang "sompik". Maka kalau untuk besar "gadang" tinggalkan kampung.


Muhammad Ilham :
Ada artikel menarik Uwan Suryadi di Padek. Ambo kutip senek: Mungkin tidak berlebihan jika Jeffrey Hadler (2008:180) mengatakan bahwa ”West Sumatra…became an ideological breeder reactor’’ (reaktor pemijahan ideologi) sejak dulu sampai kini. Tuanku Nan Renceh (Islam konservatif), Fakih Saghir (Islam moderat), Haji Abdul Gani Rajo Mangkuto (kapitalis), Tan Malaka dan Upiak Itam (komunis), Sutan Sjahrir (sosialis),…dan kini Alexander Aan (ateis) diyakini hanyalah representatif (wakil yang tampak) dari anggota masyarakat Minangkabau penggandrung berbagai ideologi yang dibesarkan dalam kebudayaan yang intinya mengandung paradoks, dan oleh karenanya terus-menerus berada dalam situasi ”darurat permanen” itu.


Muhammad Ilham :
Pak Sheiful dan pak Rusydi .... bahkan beberapa "hidden communitiies" ada yang mengklaim sebagai AGNOSTIK (dan saya yakin, itu hanyalah bagian dari dinamika pemikiran). Terlepas suka atau tidak suka dengan Alexander Aan, teringat dengan catatan sejarah. Tidakkah masa lalu Minangkabau (era 1920-an/1930-an), Komunis mendapat tempatnya dalam kerangka ideologis ? Pada dasarnya jangan dilihat sebagai sebuah "kecelakaan" tapi kemampuan menjawab tantangan. Pada era itu, ideologi komunis yang dianggap sebagai "biduk militan" dalam melawan Belanda. Sedangkan kaum aristokrat (baik ulama maupun adat) lebih bersifat "elitis" dan hanya bermain dalam ranah yang "nyaman", ranah edukasi dan perdebatan teologis-normatif. Sehingga tak salah bila ideologi "merah" ini menjadi pilihan Datuak Batuah yang "gregetan" melihat kaum ulama pada masa itu hanya berkutat di Madrasah (edukasi), bukan lapangan. Dalam konteks ini mungkin kita bisa melihat fenomena A. Aan !
. .... saya setuju dengan Uwan Suryadi Sunuri, Minangkabau memang "ditakdirkan" dihuni oleh entitas sosial yang tidak ingin seragam. Tuanku Nan Renceh (Islam konservatif), Fakih Saghir (Islam moderat), Haji Abdul Gani Rajo Mangkuto (kapitalis), Tan Malaka dan Upiak Itam (komunis), Sutan Sjahrir (sosialis) .... ditambah Chalid Salim (komunis) semntara kakaknya Agus Salim (sosialis-religius), Hamka-Abdullah Ahmad, Inyiak Djambek cs. (modernis) vis a vis dengan Inmyiak Canduang, Inyiak Parabek cs PADA KURUN WAKTU YANG SAMA dengan ZEITGEIST yang sama pula ...... merupakan MINIATUR dari tipikal masyarakat Minangkabau (mungkin subjektif). Karena itu pula, amat terheran-heran kita bila "orang Minangkabau" di plot hanya menjadi SATU "jenis" ideologi saja. A-HISTORIS kita nampaknya.

Muhammad Ilham
Hahaha..... betul-betul-betul. Pak ! Sikap a-historis selalu melahirkan situasi yang tidak sehat, tidak nyaman, dalam ke-minangkabau-an, ke-islam-an, atau ke-indonesia-an sekalipun. Entitas Minang dipandang dengan kebenaran satu kacamata. Maka jadi kafirlah semua orang yang tidak menyetujui pandangan kacamata kuda itu.


Sumber : Muhammad Ilham Face Book/Februari

Jendela yang (Bukan) Pintu

Ditulis ulang : Imla W. Ilham, S.Ag

Jendela bukan Pintu. Pintu adalah akses utama. Ketika terbuka, isi perut terlihat menganga. Mata pun melotot bebas mengaduk-aduk semua isi. Puas. Terbukanya pintu, membuat angin berbondong-bondong menyeruak masuk. Tidak ada kata antri. Berdampak luas bagi 'hawa' panas penghuni lawas. Hawa dingin mendorong paksa hawa panas untuk menyingkir. Panas tergantikan oleh hawa dingin. Frontal! Adaptasi hawa baru harus berlaku. Jendela bukanlah Pintu. Tidak pernah diketuk jika tidak perlu. Jendela adalah media sirkulasi tetapi harus antri. Sedikit demi sedikit, hawa panas tergantikan hawa dingin. Tidak frontal. Adaptasi bergulir serasi. Walaupun menganga terbuka lebar. Jendela adalah media, untuk mengintip bagian dari isi rumah. Mengangapun mata tidak mampu mengudak-udak isi perut rumah.

Sebaliknya, di balik jendela adalah media menatap isi dunia. Mata menatap luas tanpa batas. Balik jendela adalah media untuk 'sembunyi' bagi orang yang ingin berbagi. Tanpa terkuak utuh, terlihat kasat jati dirinya. Jendela bukanlah aset sirkulasi utama, dan jendela adalah media sempit yang agak rumit. Dari jendelalah, saya ingin berbagi cerita. Karena saya belum mampu, maka saya tidak memilih lewat pintu. Walaupun sempit, semoga saya mampu berbagi sedikit melalui jendela. Bukalah jendela, mari berbagi... !! Dan ...... bila kita berbeda perndapat, semua itu adalah hal yang lumrah karena berbeda itu pada dasarnya indah, sebagaimana halnya foto-foto dibawah ini.





Sumber (c) : djendelahati.blogspot.com
Foto : www.doubleplas.co.uk/google.picture.com

Rabu, 01 Februari 2012

Bukan Hanya Permukaan

Oleh : Muhammad Ilham

Media Televisi sedang "menjaga" kecemburuan publik yang siap meledak, setidaknya demikian kata Cak Nun, suatu waktu.

Sebagai pilar demokrasi, pers memang menjadi harapan terbesar bagi publik untuk terus mengontrol "kurenah" sang penguasa. Dan karena itu pulalah, akhir-akhir ini kita selalu disuguhi tontonan, dialog dan sejenisnya yang terus memupuk kecemburuan itu. Dengan bungkusan jurnalistik yang luar biasa profokatif, beberapa media televisi senantiasa menayangkan kurenah sang penguasa atawa elit politik bangsa loh jinawi ini. Hampir tak ada, gerak-gerik para elit yang tak luput dari pemberitaan. Mulai dari kenaikan gaji anggota DPR, biaya perjalanan dinas Presiden, anggota DPR yang selalu "ngantuk" waktu sidang, affair para menteri hingga kelakuan para bini elit politik negeri ini, dikupas tuntas bak mengupas kehidupan para pesohor (baca : entertain) negeri ini dengan bahasa profokatif. Akhirnya, dalam perbincangan tingkat "lepau"pun, publik memberikan penilaian (dengan tentunya Media Televisi sebagai rujukan) dalam bahasa seperti : "Gaji Presiden Satu Tahun, bila dibelikan beras akan mampu menghidupi sekian keluarga Indonesia", "Biaya perjalanan dinas Presiden satu tahun bisa mendirikan masjid dan musholla sekian buah", dan seterusnya. Publik hanya tahu dengan "rumus matematika" sesederhana itu, karena memang mereka terus "dijaga" oleh media televisi yang menawarkan rumus tersebut. Walau kita terus merasa jengah dengan kelakuan para elit, namun mengajak masyarakat untuk tidak berfikir sesederhana itu, adalah suatu pembelajaran berharga. Media Televisi sebagai media kontrol adalah sebuah keharusan, tapi memupuk pola berfikir masyarakat tidak profokatif dengan dalil-dalil komparatif yang sederhana, adalah juga sebuah kewajiban. Membandingkan biaya perjalanan dinas Menteri dengan berapa roti yang bisa diberikan pada masyarakat, bukan sebuah perbandingan yang mencerdaskan masyarakat itu sendiri.

Orang yang sedang memancing di pinggiran sungai dan senar pancingnya di bawa arus, pasti berfikir bahwa air di tempat itu deras. Sebuah rumus-kalkulasi logis yang sederhana. Karena itu, ia kemudian berpindah tempat,sesuai dengan naluri memancingnya. Tapi ia melupakan, air menjadi deras karena tanahnya terlalu miring. Bahkan ia lupa bahwa air itu mengalir ke bawah, karena tanah dibawah sungai itu menurun. Kala kita menunggu Angkutan Kota di pinggiran jalan, kita hanya melihat bahwa mobil-mobil hilir-mudik terus menerus. Kita melupakan bahwa jalan di depan kita itu berhubungan dengan jalan-jalan lain terus menerus dan membentuk sebuah jaringan. Tanah miring yang menggerakkan air sungai di atasnya dan jaringan Angkutan Kota dan mobil yang hilir mudik adalah hal-hal yang luput dari pandangan karena (terkadang) letaknya tersembunyi atau memang abstrak untuk dibayangkan. Dan ... terkadang, kita hanya melihat di permukaan peristiwa, tapi tidak mengetahui apa yang memungkinkan peristiwa-peritiwa itu terjadi. Mengajak orang untuk selalu menyelami dasar sebuah peristiwa, jauh lebih mencerahkan dibandingkan hanya memaparkan apa yang ada dipermukaan (Semoga saya salah, Wallahu a'lam bish shawab).

:: Mungkin pendapat saya ini tidak sepenuhnya benar. Tulisan ini hanya sebagai "cetusan instan" setelah menonton sebuah dialog di Media Televisi Swasta dimana salah seorang narasumber-nya yang kebetulan masuk dalam ranah intelektual garda depan Indonesia mengatakan, "Coba lihat Presiden, kerjanya hanya mencipta lagu dan mengeluh dan para menterinya hanya sibuk bermain Twitter".

Fasisme Media dan Demokrasi SMS

Ditulis ulang : Muhammad Ilham

Tampaknya mengalahkan ”fasisme” media tidak sesulit menggempur Hitler atau Mussolini. Cukuplah dengan mematikan TV atau memindah ke saluran cerdas. Namun, ”klik” itu membutuhkan disiplin dan intelegensi yang memadai untuk suatu keputusan sadar. Persis itulah yang tidak dimiliki ”warga negara” yang telah berubah menjadi ”konsumen” pasif. Daya sihir reality show berkaitan dengan proses pembodohan dan pendangkalan di luarnya, maka status quo ”fasisme” media sebenarnya dilestarikan oleh ketercabikan politis yang nyata.

Hannah Arendt, korban Nazi Jerman, pernah mengatakan bahwa sikap apatis penduduk terhadap politik telah memberi peluang bagi kebangkitan fasisme. Kehidupan bersama yang tercabik-cabik oleh ekspansi kapitalisme menyisakan onggokan individu-individu apatis dan pasif yang mengalami disorientasi nilai, bahkan kehilangan sense of reality. Celah hampa dalam jiwa para individu yang mencari tambatan kepastian baru itu segera diisi oleh sistem propaganda rezim fasis yang menghadirkan baginya suatu ilusi terencana tempat mereka ”dimanufakturisasi” menjadi kaki tangan loyal rezim. Namun, itu dulu ketika radio masih bersuara parau dengan jangkauan terbatas dan itu juga jauh di seberang benua sana. Saat itu negara perkasa mendikte pasar dan masyarakat. Sekarang, di zaman ponsel di tangan tanpa berisik mengirim jutaan SMS untuk memilih atau mengeliminasi kandidat bintang instan di TV, situasinya tentu berbeda. Kini adalah zaman pasar mendikte negara. Ruang publik bergeser fungsi menjadi ruang iklan, publikasi kepentingan privat. Memang media tidak lagi melayani propaganda, tetapi ia menjadi panggung bagi kepentingan-kepentingan modal. Dan untuk peran barunya ini media membangun watak tiranisnya sendiri: Semua bisa dibuat patuh, dan bila perlu, impian pun bisa diadministrasikan! Reality show, misalnya, menyimpan paradoks. Show adalah show karena dibedakan dari realitas yang bukan keseolahan, melainkan kesungguhan. Namun, jika reality menjadi show, realitas bisa dikomando dalam/oleh show.

”Fasisme” media, bila dominasi media dewasa ini boleh disebut begitu, juga hidup dari populasi yang apatis terhadap politik dan membiarkan diri diseret oleh hasrat untuk mengonsumsi, memiliki dan menikmati lebih lagi dan lagi. Tidak kebetulan bahwa rezim-rezim media meroket pamornya bersamaan dengan kemunculan dari apa yang disebut David Riesman dalam The Lonely Crowd, ”cara hidup yang dikendalikan dari luar” itu, yakni orang-orang kosong yang siap dijerumuskan ke dalam sensasi- sensasi peristiwa media. Entah real atau fiktif, impian atau kenyataan—semua itu sama saja, asal menghasilkan shock, rasa petualangan, pertaruhan atau bahkan teror. Kolaborasi elite media dan investor cepat memakai peluang ini dengan menghadirkan panggung sensasi bagi mereka. Reality show siap mengomando mereka pindah dari keseharian yang menjemukan ke dalam ”impian teradministrasi” yang serba spektakuler. Populasi penonton TV yang didera beban hidup dan kepahitan ingin cepat kaya dan tenar seperti para bintang idola mereka. Media memberi doktrin jalan pintas ke sana: AFI, Indonesian Idol, Mama Mia, Stardut, dan seterusnya. Makin meninggi ke tangga nominasi, makin melambung impian mereka seperti gelembung. Namun, untuk itu kantong dikuras habis untuk menyogok para ”konstituen” mereka dengan pulsa agar memilih mereka. Seperti massa di pertunjukan gladiator Romawi, massa pengirim SMS mengeliminasi para pecundang versi mereka, tentu sesuka hati. Pemenang ciptaan demokrasi SMS yang meniru pola money politics di pemilu dan pilkada itu pun menyentuh langit impiannya, sedangkan gelembung impian si pecundang meletus tanpa bekas seiring dengan kebangkrutannya. Hidup ini nyata dan bukan show, maka kepahitan yang dicecap di luar TV bukan entertainment. Kalah dan menang itu relatif; yang absolut tentu keuntungan yang masuk kas perusahaan penyedia pulsa dan media penayang iklan. Dengan sukses mengontrol massa pemirsa lewat mesin mimpi, media menjadi ”fasistis”: Entertainment menjadi cuci otak untuk patuh pada impian hasil rekayasa rezim media itu.

Namun, bukankah populasi meneladan para pemimpin? Dalam politik yang dikonstruksi media, janji negara untuk kesejahteraan juga dirasa tak perlu menjadi reality karena cukup dipamerkan sebagai show. Parlemen berubah dari institusi perdebatan publik menjadi lembaga show untuk para selebriti partai. Juga forum-forum cepat menyulap keluhan-keluhan warga menjadi entertainment penuh gelak tawa. Lalu ke mana substansi masalah kalau tidak membubung ke puri angan-angan? Untuk politik yang beralih menjadi reality show dan reality show yang beralih menjadi politik itu, ”fasisme” media berutang budi pada penduduk yang dalam keseharian bertubi-tubi dikecewakan oleh politik, mengabaikannya dan lalu menjerumuskan diri ke dalam impian teradministrasi itu.

Sumber : (c) F. Budi Hardiman [Kompas, 6 April 2008]

CHE (juga) Lennon

Ernesto CHE Guevarra dan John LENNON
Mereka berdua Orang Hebat dibidangnya
Memiliki satu kesamaan : "Mati Terbunuh karena mencintai Kemanusiaan"


Foto : global.com

Si Soenting Melajoe

Oleh : Muhammad Ilham

Bundo Kanduang itu bukanlah Limpapeh Rumah Gadang, wanita santun, ramah penurut, suka dirumah tak banyak ota. Bundo Kanduang seumpama Rasuna Said, Rohana Kudus dan sejenis mereka ......... garang, kritikal !
(Gusti Asnan)


Kecuali nama sepotong jalan kecil teduh di Padang dan usaha keripik balado yang produknya kerap dibawa keluar kota sebagai oleh-oleh, tidak banyak yang tahu tentang Roehana Koeddoes. Tidak banyak pula yang tahu, ketika Raden Ajeng Kartini, menulis berlembar-lembar suratRoehana School. Nama Roehana memang tidak begitu dikenal di tengah hiruk-pikuk perayaan emansipasi kaum perempuan. Tidak banyak pula dokumentasi yang mencatat kiprahnya sepanjang lebih dari 80 tahun masa hidupnya. Dalam catatan sejarah pers Indonesia, Roehana Koeddoes disebut sebagai wartawati Sumatra Barat pertama, yang menerbitkan koran perempuan Soenting Melajoe pada 1912. Buku Roehana Koeddoes, Perempuan Sumatera Barat, karya Fitriyanti yang terbit pada 2001, mengungkap bahwa Roehana sudah melahirkan dua karya besar yang melampaui jamannya.

Pertama kegigihannya memperjuangkan pendidikan bagi perempuan Minangkabau di awal abad 19 dengan membangun sekolah keterampilan Kerajinan Amai Setia dan Roehana School dan kedua terbitnya surat kabar yang ia bangun dan pimpin sendiri. Dalam buku Tanah Air Bahasa terbitan 2007, yang menghimpun tokoh dan kejadian penting dalam 100 tahun, Roehana disebut sebagai tokoh yang berhasil menyuarakan perubahan bagi perempuan. Roehana percaya surat kabar adalah alat yang ampuh untuk menyebarkan gagasan yang bisa mempengaruhi pikiran perempuan. Lahir di Kotogadang, kampung sunyi di Sumatra Barat, pada 20 Desember 1884, Siti Roehana adalah anak perempuan tertua Moehammad Rasjad Maharadja Soetan, seorang jaksa yang acap berpindah-pindah kota. Meski hidup sederhana, keluarga Roehana terpandang dan terpelajar. Sutan Sjahrir, perdana menteri pertama Indonesia, adalah saudara Roehana satu ayah. Ayahnya menikah dengan ibu Sjahrir setelah Kiam -ibu Roehana-- meninggal. keluhan dari kamar pingitannya di Jepara, Jawa Tengah, kepada teman-temannya di Belanda, Roehana Koeddoes sudah mendirikan sekolah perempuan bernama Dengan Haji Agus Salim, Roehana juga bertalian darah. Kakek Roehana dan Agus Salim bersaudara kandung. Roehana anak kesayangan Rasjad. Tidak heran jika di tengah keluarganya, Roehana dipanggil dengan sapaan "Roehana anak ayah."

Sejak kecil, Roehana yang disapa dengan panggilan "One" oleh ayah dan adik-adiknya, gemar membaca buku dan koran, juga menulis, di samping kepandaian putri lainnya seperti menyulam terawang khas Koto Gadang. Meski tidak bersekolah-- karena anak perempuan Minangkabau di masa itu umumnya tidak dikirim ke sekolah formal-- Roehana cepat sekali menyerap berbagai ilmu. Buku-buku mahal, yang dipesankan sang ayah jauh-jauh dari Singapura dilahapnya dengan cepat. Sejak kecil, kemampuan memimpin Roehana sudah tampak. Ia menjadi guru kecil bagi teman-temannya. Padahal, ketika itu, Roehana baru berusia 8 tahun. Di usia itu, ia sudah mahir menulis dalam bahasa Melayu, Arab, dan Arab Melayu. Kegiatan ini rupanya berlanjut hingga dewasa. Di usia 24 tahun, ketika menikah dengan keponakan ayahnya, Abdoel Koeddoes, yang aktivis dan notaris yang gemar menulis kritik terhadap pemerintah kolonial Belanda di koran-koran lokal, niat untuk memajukan kaum perempuan kian kencang. Beruntung Roehana mendapat dukungan suami yang berpikiran maju dan tidak segan mendukung cita-citanya. Ketika mendirikan sekolah Kerajinan Amai Setia untuk mendidik perempuan agar mahir baca-tulis, menjahit, menyulam, pengetahuan akhlak agama, dan pengetahuan umum lainnya pada 1911, sang suami juga menyokongnya. Ketika ia mengeluhkan soal tidak adanya koran khusus untuk perempuan di Minangkabau, suaminya bahkan menggerakkannya untuk membangun sendiri koran perempuan itu. Bagi Roehana, membaca koran ibarat meminum air laut. Makin banyak diminum, makin haus. Roehana kemudian berkirim surat pada Datuk Sutan Maharadja, pemimpin redaksi surat kabar Oetoesan Melajoe, yang acap dibacanya. Sutan Maharadja adalah penghulu adat yang berkiblat ke barat. Pikirannya maju dan sangat menentang penjajahan. Ia juga sangat memperhatikan emansipasi perempuan. Anaknya Zubaidah Ratna Djuwita acap membantu sang ayah di koran, yang berkantor di Padang ini. Surat Roehana pada Sutan Maharadja itu berisi permohonan agar ia bersedia mendanai berdirinya koran pertama untuk perempuan di Minangkabau. Datuk sangat terkesan membaca surat Roehana. Ia datang ke Koto Gadang untuk menemui Roehana.

Dari pembicaraan dengan Roehana, Datuk bersedia menerbitkan sebuah koran perempuan, yang diberi nama Soenting Melajoe. Sunting artinya perempuan. Niatnya, koran ini diperuntukkan bagi perempuan di merata tanah Melayu. Di suratkabar ini, Roehana jadi pemimpin redaksi. Ia dibantu Ratna Djuwita. Untungnya, Roehana tidak perlu pindah ke Padang, cukup mengirim tulisannya dari Koto Gadang. Soenting Melajoe memang bukan surat kabar perempuan pertama di Tanah Air. Pada 1903, Tirto Adhi Soerjo sudah membikin koran Poetri Hindia. Ia menempatkan istrinya untuk membantu. Tapi peran Roehana jadi penting karena dialah perempuan Indonesia pertama yang memprakarsai berdirinya sebuah koran perempuan dan menjadi pemimpin redaksi. Dalam suratkabar itu, Roehana menyoroti kehidupan perempuan dari kelas ekonomi menengah dan bawah. Dalam tulisannya, Roehana mengimbau agar perempuan tidak mau lagi jadi pemanis dalam rumah tangga. Ia juga tidak segan-segan mengkritik poligami. Dalam satu tulisan, Roehana menyeru agar poligami dihentikan karena merugikan perempuan dan keluarga. Sudah jamak, jika ada perempuan yang terlalu maju untuk jamannya, jika ada perempuan yang berhasil, makin besar tantangannya. Aktivitas Roehana tidak lepas dari gunjingan dan tuduhan. Mulai dari penggelapan uang hingga tuduhan berselingkuh dengan pejabat kolonial Belanda. Maklumlah, ketika itu tenun terawang bikinan sekolah Roehana laku di kalangan petinggi Belanda. Tidak tahan dengan kondisi ini, Roehana pindah dari kampungnya menuju Bukittinggi. Di sana ia mendirikan Roehana School. Hingga usia tua, Roehana tinggal berpindah-pindah mengikuti anak tunggalnya Djasma Juni. Meski sudah sepuh, Roehana tetap mengikuti perkembangan pers. Dua tahun setelah ia meninggal pada 17 Agustus 1972, Roehana mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah Sumatra Barat sebagai wartawati pertama. Pada 1987, ia mendapat gelar penghargaan perintis pers oleh Dewan Pertimbangan Persatuan Wartawan Indonesia. Hingga kini, namanya belum juga diakui sebagai pahlawan nasional. Roehana Koeddoes, dengan segudang jasanya itu, hanya dikenal sedikit orang lewat sepotong jalan kecil teduh di Padang.

Sumber Utama : korantempo.com/html/April 2007

2011 : Arab Spring


Tahun 2011 adalah ARAB Spring
Sejarah tahun ini, adalah sejarah para "Diktator" Timur Tengah
"dihumbankan" dalam TONG Sejarah.


Sumber foto : time.com

Catatan Banjir Bandang

Pesisir Selatan, Kambang
Jelang Hari Raya Idhul Adha
dan ..... banjir bandang itu menjadi catatan sejarah !










Foto : Mhd. Ilham & Aldes W. Mutri/2011