"Menggugat" Kartini

Oleh : Muhammad Ilham   

Artikel ini dipubish di padangmedia.com yang merupakan tanggapan dari artikel  Arjuna Nusantara "Jangan Jadi Kartini" di rubrik Opini Harian Padang Ekspres 23/4/2012       

“Jangan Tiru Kartini”, kata Arjuna Nusantara dalam artikelnya di Padang Ekspres 23 April 2012 yang lalu. Memanfaatkan momentum Hari Kartini 21 April 2012, pimpinan Suara Kampus IAIN Imam Bonjol Padang ini, ingin “menggugat”  keabsahan figur Kartini sebagai icon emansipasi wanita Indonesia. Bahkan sedikit profokatif – “Kartini Anak Manja lagi tak tahu secara baik tentang agama (Islam)”, lanjut Arjuna. Arjuna tidak salah. Ia sedang mempraktekkan apa yang dikemukakan oleh filosof Karl R. Popper, “cari angsa putih dalam kerumunan angsa yang semuanya hitam, agar ilmu makin berkembang”.  “Jangan Tiru Kartini” adalah bagian dari mempertanyakan kehadiran sosok historis  Kartini ditengah-tengah konsensus anak bangsa yang mendudukkan Kartini sebagai icon emansipasi wanita Indonesia.  Bagi saya, mempertanyakan justru membuat sosok historis Kartini menjadi lebih “hidup”. Ketika  “si putri sejati”  ini dipualam-kan, di-prasasti-kan bahkan dimitoskan, ia akan menjadi kerdil. Kita tidak lagi mengetahui proses, langgam dan latar perjuangannya yang menjadi nilai-nilai inspiring bagi generasi berikutnya. Dalam konteks ini, seharusnya artikel “Jangan Tiru Kartini” kita tempatkan.  Namun mengkerdilkan kehadiran  seorang figur historis, tanpa memahami proses, langgam dan latar dimana figur itu hidup dan berproses, rasanya juga tidak adil. Melihat Kartini dari “kacamata” Rahmah el-Yunusiyyah, Rohana Kudus apalagi Cut Nya’ Dien yang maskulin itu, (sekali lagi) rasanya juga tidak adil. Dalam konteks ini pula, kita juga ingin mengkritisi pandangan-pandangan yang selama ini menggugat keabsahan posisi historis Kartini.      

Catatan sejarah memang memperkatakan Kartini demikian adanya. Ia tampil dalam panggung sejarah, tidak seperti  Rohana Kudus, Rahmah el-Yunusiyyah, Rasuna Said ataupun semaskulin Cut Nya’ Dien.   Bak kata salah seorang sejarawan,  “wanita yang emansipatoris itu, bukan wanita lembut diam di rumah, wanita santun, ramah penurut, tapi wanita yang tegas lagi kritikal”. Kalau defenisi ini yang ingin kita pegang, nampaknya Kartini tak masuk kategori pionir wanita emansipatoris. Siti Manggopoh, Cut Nya’ Dien atau Rasuna Said, adalah contoh yang paling pas.  Tapi seperti itukah kita melihatnya ? Untuk itu, saya mulai dengan contoh lain, tentang Soekarno - Hatta.  Kalau Soekarno hidup pada era sekarang nan kritis ini, tentu Soekarno akan dicela-sinis bahwa masyarakat tidak akan "kenyang" dengan pidato menggelora. Tapi karena Soekarno hidup pada "zamannya", masyarakat Indonesia menjadi terkesima pada seorang orator ulung. Konon, sejarawan, tepatnya biografer, spesialis Soekarno - Cyndi Adams - begitu terkesima dengan "langgam" kata indah nan menggelegar Putra Ida Ayu Rai ini. Soekarno memang ditakdirkan punya kemampuan olah verbal luar biasa. Ia ekspressionis seperti Hitler yang "bergetar" kala pidato di depan Gestapo. Soekarno diterima dengan hangat melalui pidatonya dan hingga sekarang masih inspiratif itu, karena memang ia hidup pada masa teknologi audio-visual (lagi) absen. Ini menyebabkan pesan-pesan politik berlangsung secara lisan, karena itu-lah tokoh yang muncul megah-meriah dihadapan rakyat adalah para singa podium. Karena itu pula-lah, Soekarno bisa menggeser posisi Hatta yang "dingin" serta "rasional", bahkan di kampung halamannya sendiri. Lihatlah, bagaimana kedatangan Soekarno ke Sumatera Barat (kala itu : Sumatera Tengah) disambut dengan gegap gempita. Kedatangannya membawa pesan pada masyarakat Minangkabau kala itu, sebuah kehadiran "pidato" luar biasa.   

Fachry Ali pernah menukilkan dalam sebuah artikelnya dengan mengutip laporan "pandangan mata" Kedaulatan Ra'jat tanggal 7 Juni 1948. "Satu kilometer menjelang Solok, penyambutan rakyat luar biasa meriahnya. Sesampai di kota, rombongan Presiden Soekarno tenggelam dalam lautan manusia yang bergelombang-gelombang itu. Mereka menantikan pidato luar biasa dari seorang Presiden yang dikenal sebagai ahli pidato". Sambutan spontan luar biasa, jauh dari Tanah Jawa, yang membuktikan bahwa Soekarno milik "semua tanah" Indonesia. Hatta yang rasional dan dingin itu tak disambut segempita Soekarno. Bahkan tokoh proklamator yang oleh Michael Vatikiotis dianggap sebagai "Ayam Gadang Minangkabau" ini dianggap terlampau rasional pada masa itu. Seandainyalah Hatta hidup pada masa sekarang yang lebih mengedepankan rasionalitas dan moralitas, tentu ia akan disambut gegap gempita, oleh ranah sosial politik Indonesia sekarang. Bukan pidato menggelora. Sayang Hatta hidup pada masa dulu.   

Dalam konteks di atas, Kartini juga harus kita tempatkan pada ranah sosial budayanya. Ia hidup dalam masyarakat tipikal feodal murni. Bukan hidup dalam ranah haru biru konflik-peperangan Aceh yang melahirkan Cut Nya’ Dien.  Atau ranah dinamika-dialektik  a-la Minangkabau yang memunculkan Rohana Kudus, Rahmah el Yunusiyyah, atau Rasuna Said.  Rohana Kudus, misalnya,  memiliki kesempatan untuk berkiprah dalam dunia yang dianggap sebagai “dunia laki-laki” pada masanya, dunia pendidikan dan pers. Alam budaya Minangkabau pada masa itu membolehkan dan memungkinkan  Rasuna Said, saudara perempuan satu ayah Sutan Syarir ini,  berbuat demikian.  Rohana Kudus  anak Moehammad Rasjad Maharadja Soetan yang Jaksa itu, memperjuangkan pendidikan bagi perempuan Minangkabau di awal abad 19 dengan membangun sekolah keterampilan Kerajinan Amai Setia dan Roehana School. Ia berasal dari keluarga terpandang-terdidik, dan besar kemungkinan memiliki “DNA pergerakan”.  Demikian juga halnya dengan Rahmah el-Yunusiyyah yang hidup dalam era “keemasan” dunia pendidikan Minangkabau awal abad ke 19, dengan epicentrumnya Padang Panjang. Saudara laki-lakinya, Zainuddin Labay el-Yunussiy, dikenal sebagai pionir-penggagas lembaga pendidikan modern pada masanya, adalah mentor Rahmah.  Dan, amat tidak mengherankan apabila pendiri Diniyyah Schooll ini, berkiprah total mengikuti jejak dan “langgam” mentornya pula. Sementara Cut Nya’ Dien, tidak akan mungkin tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pemimpin perang Aceh yang heroik, apabila kita tidak memahami kondisi historis dan sosial cultural masyarakat Aceh masa itu. Cut Nya’ Dien ditempa oleh “masanya” untuk harus mengangkat pedang dan senjata melawan colonial Belanda. Ia tidak dibesarkan dalam lingkungan “emas dunia pendidikan” Padang Panjang dan tidak memiliki mentor seumpama Zainuddin Labay el-Yunusiyy. Cut Nya’ Dien ditempa oleh mentor tipe lain, suaminya, Teuku Umar Johan Pahlawan dan aura Hikayat Perang Sabil yang menggetarkan.   

Karena itulah, memahami Kartini, dan kemudian membandingkannya dengan Rahmah el Yunusiyyah, Rohana Kudus apalagi dengan Cut Nya’ Dien, sepertinya membandingkan Soekarno dengan Hatta pada masanya. Kartini harus kita tempatkan dalam nilai-nilai feodal masyarakat Jawa pada awal abad ke-19 tersebut.  Dalam kungkungan budaya feodal itulah, Kartini justru memiliki kepedulian besar terhadap kaumnya, walaupun itu hanya terefleksi dalam surat-suratnya dengan Stella Zeehenlander yang fenomenal itu. Surat-surat yang luar biasa inspiratif. Meskipun hanya berpendidikan SD, lingkup pemikiran Kartini meluas melampaui lingkungan kamar dan rumahnya. Bila dibandingkan Cut Nya’ Dien yang berperang ataupun Rahmah yang mendirikan sekolah, tentu “bobot” kiprah Kartini bias dipertanyakan. Apalah daya surat menyurat itu ?.   

Saya teringat dengan Karl Marx, bahwa  “Kebenaran sebuah teori bukan terletak pada betul atau tidaknya teori tersebut dari aspek ilmu pengetahuan, akan tetapi terletak pada apakah teori itu menggerakkan orang untuk melakukan perubahan atau tidak". Sebagai salah satu orang yang terkemuka di zamannya, melalui surat-suratnya ke orang Belanda (dalam bahasa Belanda), surat-surat Kartini telah mampu menjadi “penggerak” dan  menjadi corong kondisi rakyat Hindia Belanda.  Surat-surat Kartini bukanlah surat-surat biasa sebagaimana halnya dalam sejarah, kita juga mengenal adanya foto yang juga menjadi corong dan perubah pergerakan sejarah ummat manusia.  Perang Vietnam “berakhir”, setelah dipublishnya foto Eddie Adams (fotographer Associated Press)  yang “memberitakan” Jenderal Nguyen Ngoc Loan, kepala kepolisian Vietnam Selatan menembak kepala seorang komandan gerilyawan vietkong. Foto Eddie Adams tersebut hanyalah satu, oleh seorang wartawan yang tidak memiliki daya tawar tinggi seperti Presiden Amerika Serikat kala itu – Nixon.  Eddie Adams memperoleh penghargaan jurnalisme tertinggi, Pulitzer, lewat foto yang diambilnya ini. Namun lebih dari itu, foto ini mengubah opini masyarakat Amerika terhadap Perang Vietnam, memicu gerakan anti perang dan menginspirasi lahirnya generasi bunga di Amerika waktu itu. Demikian halnya dengan surat-surat Kartini tersebut. Kartini langsung berkorespondensi dengan “penjajahnya”,  sesuatu yang tidak dilakukan wanita-wanita Indonesia tangguh lainnya. Kartini memberitakan nurani paling dalam dan menjadi miniatur harapan-harapan anak bangsa terjajah. Dalam konteks ini, posisi historis Kartini harus kita tempatkan.      

Sayang sekali, ayahnya yang bertindak sebagai pembuka gerbang kesempatan bagi Kartini untuk mengecap dunia luar adalah sekaligus penutup gerbang tersebut.  Kartini dinikahkan dengan Bupati Rembang yang sudah memiliki tiga istri.  Kartini nampaknya tidak bisa “melawan” mainstream budaya-nya kala itu. Tapi ini bukan berarti Kartini lemah atau manja. Ketergantungannya dan penghormatannya yang luar biasa pada ayahnya tersebut sehingga mau dipoligami (contradiction interminis dengan konsep emansipasi secara “umum”), harus dilihat dalam konteks budaya dimana Kartini hidup. Sama halnya ketika kita mempertanyakan legalitas moral  Islam Politik Kekhalifahan Dinasti Umayyah, Abbasiyah dan Turki Utsmany yang selalu dibangga-banggakan oleh sebagian besar ummat Islam, karena praktek hedonis yang membudaya dari para Sultannya, seperti memiliki ratusan selir dalam harem-harem nan sensual. Mereka ini adalah pemimpin Islam politik sedunia lho, pada masa mereka.  Kartini, Rahmah el-Yunusiyyah, Rohana Kudus, Cut Nya’ Dien dan wanita-wanita tangguh lainnya adalah actor sejarah.  Saya lebih suka melabelkan mereka dengan istilah ini. Aktor sejarah adalah insane-insan yang memiliki implikasi positif terhadap gerak langkah perubahan masyarakat, sedangkan pahlawan, lebih bertendensi politis. Karena itu, bagi saya, selalu mengkritisi kehadiran aktor sejarah, adalah sebuah keharusan. Bukan memitoskan, karena memitoskan seseorang akan membuat kita menjadi insane yang tidak waras, kata Bung Hatta.  Dengan selalu mengkritisinya, maka kita bisa mendialogkan nilai-nilai inspiratif seorang actor sejarah yang hidup pada masa lalu dengan “dunia kita” pada masa sekarang, dengan tentunya bersikap adil, empati dan kontekstual. “Ashbabun” actor sejarah itu, juga harus kita pertimbangkan supaya kita tidak terjebak dalam proses pengkerdilan ataupun pemitosan.

Foto 01 : Partitur lagu "Ibu Kita Kartini" (sumber : hadisutrisno.com)

Foto 02 : RA. Kartini bersama suami (sumber : id.wikipedia.org)

JANGAN JADI KARTINI :  
Oleh : Arjuna Nusantara (Padang Ekspres/24-4-2012)

Hampir semua media menerbitkan tulisan yang sifatnya menabikan Raden Ajeng Kartini. Penulis merasa risih. Di sini, penulis mencoba menganalisa keperempuanan Kartini sebagai perempuan tangguh dan pahlawan, dengan melihat sejarahnya dan membandingkan dengan keperempuanan tokoh-tokoh perempuan Minangkabau. Kartini hanya perempuan manja dan tak paham agama. Kartini hidup dengan segala fasilitas terhebat ketika itu. Buktinya, menurut sebagian orang, Kartini bisa mengirim surat ke Belanda. Selain itu, Kartini selalu ditemani pembantu. Namun, dengan fasilitas sekelas bangsawan itu, membuatnya terkekang. Tak bisa memenuhi keinginannya untuk melakukan hal yang dianggapnya bermanfaat di luar rumah, seperti melanjutkan pendidikan. Tidak paham agama. seperti diceritakan oleh Wikipedia, dalam suratnya kepada para sahabat di Belanda, Kartini tidak setuju dengan poligami dalam bahasa mempertanyakan agama yang memperbolehkan berpoligami, sehingga itu menjadi alasan bagi kaum Adam untuk berpoligami. Ini keluar dari pikiran seorang Kartini karena, ayahnya menikah dengan perempuan lain untuk mendapatkan posisi Bupati. Kartini tidak tahu, bahwa dalam Islam, agamanya sendiri, membolehkan berpoligami jika seorang laki-laki bisa berlaku adil. Bagi seorang Bupati seperti Adipati Ario Sosroningrat ayah Kartini, penulis kira mustahil baginya tidak bisa berlaku adil. Dan Kartini, ketika akan menikah dengan bupati Rembang KRM Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat, mulai menyadari dan menerima dijodohkan –yang sebelumnya menolak budaya jodoh menjodohkan. 

Kartini punya buah pikiran tentang nasibnya dan perempuan Jawa lainnya. Ini dipengaruhi oleh bacaan tentang surat kabar Eropa yang mengisahkan kehidupan sekuler di sana. Perempuan bebas tanpa batas. Tak ada kekangan keluarga, tak ada kekangan budaya, dan tak ada kekangan agama. Ini yang didamba oleh seorang Kartini sebelum ia sadar ketika menjadi istri ketiga dari Bupati Rembang. Renungkan, seorang keturunan Jawa, yang hidup di bumi nusantara, yang berbudaya timur menginginkan kehidupan bebas seperti kaum muda Eropa. Hanya karena, tidak diizinkan melanjutkan pendidikan ke Belanda. Ia menceritakan keluh kesahnya pada teman-teman Belandanya. Lalu dibukukan JH Abendanon, Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Belanda ketika itu. Setelah menikah, dengan dukungan suami, Kartini mendirikan sekolah. Dan kemudian muncul ke permukaan, RA Kartini seorang tokoh emansipasi perempuan. Diagung-agungkan. Bahkan seperti dinabikan oleh sebagian kalangan. Tidak masuk akal, karena Kartini tidak pernah berbuat apa-apa terhadap bangsa ini, selain memperlihatkan keluh-kesahnya melalui surat yang dibukukan dan mendirikan sebuah sekolah untuk perempuan. Dan surat itu pun diragukan, ”siapa yang bisa membuktikan, surat Kartini itu benar adanya? Hadirkan!”. Dan benarkah, Kartini, anak seorang bupati tidak diizinkan sekolah karena budaya Jawa yang melarang anak-anak perempuan bersekolah? Setelah ini, penulis akan paparkan perempuan dari negeri kita Ranah Minang yang punya pemikiran lebih hebat tentang emansipasi dan jasa terhadap kemajuan pendidikan perempuan serta kemerdekan yang lebih pantas disebut tokoh ketimbang Kartini.  

Sebelum mengkaji tokoh perempuan Minangkabau, mari kita lihat realita sosial perempuan masa kini memahami emansipasi, khususnya emansipasi yang berkiblat ke pemikiran Kartini. Kartini ingin bebas seperti perempuan Eropa. Eropa yang notabene sekuler. Kalau memang Kartini sempat berkeinginan seperti itu, mungkin disebabkan oleh kekangan orangtua dan dorongan jiwa remaja yang penasaran. Tapi, pemikirannya tentang kemajuan perempuan, itu bagus dan perlu didukung. Penulis ingin mengarahkan keinginan Kartini untuk bebas itu adalah dalam hal pendidikan. Bukan bebas sebebas-bebasnya seperti budaya Eropa. Sekarang, kita menyaksikan, perempuan-perempuan Indonesia memahami hal negatif dari pemikiran Kartini, bebas. Bebas di seluruh aspek. Buktinya, anak-anak sekarang tak mau ditunjuk-ajar dan diatur oleh orangtua. Akibatnya, banyak remaja perempuan Indonesia hilang kegadisannya sebelum menikah. Menurut penelitian Komnas Perlindungan Anak di 33 provinsi pada bulan Januari-Juni 2008, menyimpulkan empat hal; pertama, 97 persen remaja SMP dan SMA pernah menonton film porno; kedua, 93,7 persen remaja SMP dan SMA pernah ciuman, meraba alat kelamin dan oral seks; ketiga, remaja SMP tidak perawan; dan terakhir, 21,2 persen remaja mengaku pernah aborsi. (dikutip: Majalah Cegak, Maret 2012).

Kasus seks bebas, perselingkuhan, itu hanya dua contoh dampak buruk dari kesalahpahaman terhadap emansipasi Kartini. Barangkali, ini tak akan terjadi jika budaya Indonesia dipertahankan sesuai suku masing-masing. Mungkin ini juga tidak akan terjadi, jika Kartini tidak diagungkan. Karena pemikiran emansipasinya tidak didukung dengan nilai-nilai Islam. Bahkan, menurut salah satu isi suratnya, Kartini mengatakan bahwa ia hanya Islam keturunan. Kami bernama orang-orang Islam karna kami keturunan orang-orang Islam, dan kami adalah Islam hanya pada sebutan belaka, tidak lebih (Kompasiana.com). Rohana Kudus dan Rahmah El Yunusiyah adalah perempuan Minang yang tepat dijadikan contoh dalam emansipasi wanita, khususnya Bundo Kanduang (sebutan untuk perempuan Minang). Rohana mempunyai pandangan yang jelas dan positif terhadap emansipasi. Menurutnya, ”Perputaran zaman tidak akan pernah membuat perempuan menyamai laki-laki. Perempuan tetaplah perempuan dengan segala kemampuan dan kewajibannya. Yang harus berubah adalah perempuan harus mendapat pendidikan dan perlakukan yang lebih baik. Perempuan harus sehat jasmani dan rohani, berakhlak dan berbudi pekerti luhur, taat beribadah yang kesemuanya hanya akan terpenuhi dengan mempunyai ilmu pengetahuan”. Begitu juga dengan Rahmah, ia dikenal sebagai tokoh perempuan yang religius. Terbukti dengan pendidikan utama di sekolah yang didirikannya adalah pendidikan agama. Bahkan, pada 1935, dalam Kongres Perempuan di Jakarta, Rahmah memperjuangkan ide tentang busana perempuan Indonesia hendaknya memakai selendang (kerudung). Ide ini menggambarkan pandangan hidupnya yang religius, dan sedapat mungkin berusaha memberikan ciri khas budaya Islam ke dalam kebudayaan Indonesia.

Rahmah dan Rohana sama-sama memperjuangkan pendidikan perempuan dengan tidak mengurangi ajaran-ajaran Islam. Rohana seorang anak pegawai di masa belanda. Kreatif, itulah kepribadiannya. Sama dengan Kartini, Rohana juga belajar dari buku bacaan yang diberikan oleh ayahnya. Dari bacan-bacaannya, Rohana yang peduli dengan pendidikan perempuan, lahir sebagai wanita Minang yang menguasai berbagai ilmu dan bahasa. Di samping itu, Rohana juga ahli dalam menyulam dan menjahit. Ia belajar dari istri orang Belanda atasan ayahnya ketika bertugas di Alahanpanjang, ia kembali ke kampung halaman dan mendirikan sekolah setelah menikah dengan Abdul Kudus, dalam usia 24 tahun. Di kampungnya, Rohana mendirikan sekolah keterampilan khusus perempuan pada 11 Februari 1911 yang diberi nama Sekolah Kerajinan Amai Setia. Di sekolah ini diajarkan berbagai keterampilan untuk perempuan, keterampilan mengelola keuangan, tulis baca, budi pekerti, pendidikan agama dan Bahasa Belanda.   Hasil kerajinan dari sekolah tersebut, diekspor ke Eropa. Sekolahnya berkembang pesat. Perkembangan itu membuat petinggi Belanda terkagum-kagum. Jika Kartini rajin menulis surat kepada teman-temannya, Rohana juga rajin menulis puisi dan artikel. Kiprah Rohana menjadi topik pembicaraan di Belanda. Berita perjuangannya ditulis di surat kabar terkemuka dan disebut sebagai perintis pendidikan perempuan pertama di Sumbar. Dari kegemarannya menulis, akhirnya diterbitkan surat kabar yang diberi nama Sunting Melayu pada 10 Juli 1912. Surat kabar pertama di Indonesia yang dikelola oleh perempuan, mulai dari pemimpin redaksi, redaktur, dan penulisnya. Kemampuan menulisnya ia gunakan untuk membakar semangat kaum muda dengan tulisan-tulisan yang provokatif. Ia bahkan ikut dalam menyelundupkan senjata.

Sama dengan Kartini dan Rohana, Rahmah juga mempunyai sekolah yang didirikan atas keprihatinannya terhadap pendidikan kaum perempuan. Diniyah School Putri yang kini dikenal dengan Diniyah Puteri. Sekolah yang didirikan 1 November 1923 ini terkenal di Nusantara bahkan mancanegara. Keberhasilan Rahmah dalam mengelola Perguruan Diniyah Putri ini menarik perhatian Rektor Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Dr Syaikh Abdurrahman Taj. Maka pada 1955 dia mengadakan kunjungan khusus ke perguruan ini. Di kemudian hari, ia mengambil sistem pendidikan Diniyah Putri ini untuk mahasiswinya. Pada saat itu, Universitas Al-Azhar belum memiliki lembaga pendidikan khusus untuk perempuan. Tidak lama setelah itu berdirilah Kulliyat al-Banat, sebagai bagian dari Universitas al-Azhar Kairo. Sebagai penghargaan, Rahmah diundang berkunjung ke universitas itu. Dalam kunjungan balasannya (1957) yang dilakukan sepulang menunaikan ibadah haji, Rahmah dianugerahi gelar Syaikhah oleh Universitas al-Azhar Kairo. Dengan gelar tersebut kedudukan Rahmah setara dengan Syeikh Mahmoud Syalthout, mantan Rektor al-Azhar, yang pernah berkunjung ke Indonesia tahun 1961. Hamka, yang mengaku sebagai adiknya, sangat mengaguminya dan mengatakan bahwa gelar tertinggi itu biasanya dikenakan bagi seorang laki-laki pakar ilmu agama (Syeikh). Sepengatahuannya selama beberapa ratus tahun ini, hanya Rahmahlah yang memperoleh anugerah gelar penghargaan tersebut di dunia Islam (aisyahiadha.wordpress.com)

Perempuan Minang, jangan jadi Kartini, tapi jadilah Rohana Kudus dan Rahmah El Yunusiyah. Dengan tanpa bermaksud meremehkan Kartini, Rohana dan Rahmah tetap lebih hebat dari Kartini. Meskipun tanggal lahir Kartini dijadikan hari besar, tetap saja kebesaran Rohana dan Rahmah tidak terkalahkan oleh Kartini. Siapa berani membantah?

Rohana Koedoes : Si Soenting Melajoe

Oleh : Muhammad Ilham

Kecuali nama sepotong jalan kecil teduh di Padang dan usaha keripik balado yang produknya kerap dibawa keluar kota sebagai oleh-oleh, tidak banyak yang tahu tentang Roehana Koeddoes. Tidak banyak pula yang tahu, ketika Raden Ajeng Kartini, menulis berlembar-lembar suratRoehana School. Nama Roehana memang tidak begitu dikenal di tengah hiruk-pikuk perayaan emansipasi kaum perempuan. Tidak banyak pula dokumentasi yang mencatat kiprahnya sepanjang lebih dari 80 tahun masa hidupnya. Dalam catatan sejarah pers Indonesia, Roehana Koeddoes disebut sebagai wartawati Sumatra Barat pertama, yang menerbitkan koran perempuan Soenting Melajoe pada 1912. Buku Roehana Koeddoes, Perempuan Sumatera Barat, karya Fitriyanti yang terbit pada 2001, mengungkap bahwa Roehana sudah melahirkan dua karya besar yang melampaui jamannya.

Pertama kegigihannya memperjuangkan pendidikan bagi perempuan Minangkabau di awal abad 19 dengan membangun sekolah keterampilan Kerajinan Amai Setia dan Roehana School dan kedua terbitnya surat kabar yang ia bangun dan pimpin sendiri. Dalam buku Tanah Air Bahasa terbitan 2007, yang menghimpun tokoh dan kejadian penting dalam 100 tahun, Roehana disebut sebagai tokoh yang berhasil menyuarakan perubahan bagi perempuan. Roehana percaya surat kabar adalah alat yang ampuh untuk menyebarkan gagasan yang bisa mempengaruhi pikiran perempuan. Lahir di Kotogadang, kampung sunyi di Sumatra Barat, pada 20 Desember 1884, Siti Roehana adalah anak perempuan tertua Moehammad Rasjad Maharadja Soetan, seorang jaksa yang acap berpindah-pindah kota. Meski hidup sederhana, keluarga Roehana terpandang dan terpelajar. Sutan Sjahrir, perdana menteri pertama Indonesia, adalah saudara Roehana satu ayah. Ayahnya menikah dengan ibu Sjahrir setelah Kiam -ibu Roehana-- meninggal. keluhan dari kamar pingitannya di Jepara, Jawa Tengah, kepada teman-temannya di Belanda, Roehana Koeddoes sudah mendirikan sekolah perempuan bernama Dengan Haji Agus Salim, Roehana juga bertalian darah. Kakek Roehana dan Agus Salim bersaudara kandung. Roehana anak kesayangan Rasjad. Tidak heran jika di tengah keluarganya, Roehana dipanggil dengan sapaan "Roehana anak ayah."

Sejak kecil, Roehana yang disapa dengan panggilan "One" oleh ayah dan adik-adiknya, gemar membaca buku dan koran, juga menulis, di samping kepandaian putri lainnya seperti menyulam terawang khas Koto Gadang. Meski tidak bersekolah-- karena anak perempuan Minangkabau di masa itu umumnya tidak dikirim ke sekolah formal-- Roehana cepat sekali menyerap berbagai ilmu. Buku-buku mahal, yang dipesankan sang ayah jauh-jauh dari Singapura dilahapnya dengan cepat. Sejak kecil, kemampuan memimpin Roehana sudah tampak. Ia menjadi guru kecil bagi teman-temannya. Padahal, ketika itu, Roehana baru berusia 8 tahun. Di usia itu, ia sudah mahir menulis dalam bahasa Melayu, Arab, dan Arab Melayu. Kegiatan ini rupanya berlanjut hingga dewasa. Di usia 24 tahun, ketika menikah dengan keponakan ayahnya, Abdoel Koeddoes, yang aktivis dan notaris yang gemar menulis kritik terhadap pemerintah kolonial Belanda di koran-koran lokal, niat untuk memajukan kaum perempuan kian kencang. Beruntung Roehana mendapat dukungan suami yang berpikiran maju dan tidak segan mendukung cita-citanya. Ketika mendirikan sekolah Kerajinan Amai Setia untuk mendidik perempuan agar mahir baca-tulis, menjahit, menyulam, pengetahuan akhlak agama, dan pengetahuan umum lainnya pada 1911, sang suami juga menyokongnya. Ketika ia mengeluhkan soal tidak adanya koran khusus untuk perempuan di Minangkabau, suaminya bahkan menggerakkannya untuk membangun sendiri koran perempuan itu. Bagi Roehana, membaca koran ibarat meminum air laut. Makin banyak diminum, makin haus. Roehana kemudian berkirim surat pada Datuk Sutan Maharadja, pemimpin redaksi surat kabar Oetoesan Melajoe, yang acap dibacanya. Sutan Maharadja adalah penghulu adat yang berkiblat ke barat. Pikirannya maju dan sangat menentang penjajahan. Ia juga sangat memperhatikan emansipasi perempuan. Anaknya Zubaidah Ratna Djuwita acap membantu sang ayah di koran, yang berkantor di Padang ini. Surat Roehana pada Sutan Maharadja itu berisi permohonan agar ia bersedia mendanai berdirinya koran pertama untuk perempuan di Minangkabau. Datuk sangat terkesan membaca surat Roehana. Ia datang ke Koto Gadang untuk menemui Roehana.

Dari pembicaraan dengan Roehana, Datuk bersedia menerbitkan sebuah koran perempuan, yang diberi nama Soenting Melajoe. Sunting artinya perempuan. Niatnya, koran ini diperuntukkan bagi perempuan di merata tanah Melayu. Di suratkabar ini, Roehana jadi pemimpin redaksi. Ia dibantu Ratna Djuwita. Untungnya, Roehana tidak perlu pindah ke Padang, cukup mengirim tulisannya dari Koto Gadang. Soenting Melajoe memang bukan surat kabar perempuan pertama di Tanah Air. Pada 1903, Tirto Adhi Soerjo sudah membikin koran Poetri Hindia. Ia menempatkan istrinya untuk membantu. Tapi peran Roehana jadi penting karena dialah perempuan Indonesia pertama yang memprakarsai berdirinya sebuah koran perempuan dan menjadi pemimpin redaksi. Dalam suratkabar itu, Roehana menyoroti kehidupan perempuan dari kelas ekonomi menengah dan bawah. Dalam tulisannya, Roehana mengimbau agar perempuan tidak mau lagi jadi pemanis dalam rumah tangga. Ia juga tidak segan-segan mengkritik poligami. Dalam satu tulisan, Roehana menyeru agar poligami dihentikan karena merugikan perempuan dan keluarga. Sudah jamak, jika ada perempuan yang terlalu maju untuk jamannya, jika ada perempuan yang berhasil, makin besar tantangannya. Aktivitas Roehana tidak lepas dari gunjingan dan tuduhan. Mulai dari penggelapan uang hingga tuduhan berselingkuh dengan pejabat kolonial Belanda. Maklumlah, ketika itu tenun terawang bikinan sekolah Roehana laku di kalangan petinggi Belanda. Tidak tahan dengan kondisi ini, Roehana pindah dari kampungnya menuju Bukittinggi. Di sana ia mendirikan Roehana School. Hingga usia tua, Roehana tinggal berpindah-pindah mengikuti anak tunggalnya Djasma Juni. Meski sudah sepuh, Roehana tetap mengikuti perkembangan pers. Dua tahun setelah ia meninggal pada 17 Agustus 1972, Roehana mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah Sumatra Barat sebagai wartawati pertama. Pada 1987, ia mendapat gelar penghargaan perintis pers oleh Dewan Pertimbangan Persatuan Wartawan Indonesia. Hingga kini, namanya belum juga diakui sebagai pahlawan nasional. Roehana Koeddoes, dengan segudang jasanya itu, hanya dikenal sedikit orang lewat sepotong jalan kecil teduh di Padang.

Sumber Utama : korantempo.com/html/April 2007

Tan Malaka Memikirkan Indonesia (1)

Ditulis ulang : Muhammad Ilham

Bila revolusi dalam sejarahnya dikatakan acapkali “memakan anaknya sendiri”, maka itu ungkapan, mengena benar untuk Tan Malaka. Sosok yang rekam jejaknya nyata, ada, namun kemudian seakan memitos karena dihilangkan/ditiadakan dalam sejarah pembentukan dan perkembangan republik ini. Setelah masa reformasi sosoknya mengemuka kembali. Ada yang masih mengidentikannya sebagai seorang komunis –dipahami awam sebagai negatif; bahkan sebaliknya, ia dikultuskan melalui berbagai ekspresi budaya pop berupa kaus, pin, dan pamflet (mungkin bisa saja kelak nyaris senasib dengan si ikon revolusi dari Amerika Latin, Ernesto ‘Che’ Guevara). Pada masa kolonial Belanda, Tan Malaka dikenal sebagai pedagog, pemikir, hingga petualang politik yang menjadi ancaman serius bagi politik kolonialisme. Tan pun diburu oleh agen-agen spionase di dalam dan luar negeri. Dan hingga selepas masa revolusi, sekalipun Tan telah tiada, jati dirinya malah tenggelam (baca juga: ditenggelamkan) dalam masa pemerintahan Orde Lama (Orla) hingga Orde Baru (Orba). Fakta-fakta seputar avonturisasi pemikiran dan politiknya sejak masa pergerakan nasional hingga masa revolusi menguap dalam buku-buku pelajaran sejarah. Wajar, nama Tan Malaka pun menjadi tabu dibaca apalagi untuk lebih diketahui.

Selibat pengalaman pribadi yang pernah bersentuhan dengan dunia penyuntingan naskah-naskah pelajaran sejarah, hanya sedikit saja nama Tan Malaka didapati dalam materi pergerakan nasional Indonesia; itupun paling hanya di seputar hubungannya dengan ISDV, PKI, dan peristiwa pemberontakan 1926. Pada materi pendudukan Jepang hingga kemerdekaan, namanya langka/nyaris tak banyak ditemukan. Padahal hingga 1949 (tahun Tan dieksekusi), perannya dalam upaya menggapai kemerdekaan hingga jejaknya dalam masa revolusi sangatlah penting. Hingga masa reformasi pun tabu itu masih hidup. Buktinya saja warta belakangan ini seputar pelarangan Opera Tan Malaka yang diputar di stasiun televisi lokal (di Batu, Kediri, dan Sumenep) yang mana “disarankan” untuk tidak ditonton. Agaknya alasan klise : Tan komunis. Premisnya, jika ia dibaca dan ditonton, dicemaskan ideologi kiri itu kembali berkembang di Indonesia. Kenyataan yang sebetulnya kontras dengan pemikiran anti-dogmatis Tan terhadap ideologi apapun itu. Pemikirannya inilah yang menjadi asas ideal Tan mengonsepsi kebangsaan Indonesia sebagaimana terbaca dalam karya-karyanya. Wajar jika Muhammad Yamin (1990) menjulukinya sebagai : “Bapak Republik Indonesia”.

Nama Ibrahim Datuk Tan Malaka atau Tan Malaka memang tertelan oleh kebesaran nama seperti Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir yang lebih dikenal sebagai founding fathers republik ini. Tan yang terlahir di Minangkabau – sebagaimana dikatakan sahabatnya Djamaludin Tamin – pada Juni 1897, dari segi usia lebih tua dari Soekarno (lahir 1901), Hatta (1902), dan Sjahrir (1909). Begitupun dengan kiprahnya berorganisasi dan kisah petualangan politiknya malang-melintang di dalam dan –lebih banyak dihabiskan– di luar negeri itu, membuat kisah Tan lebih menarik perhatian Hasbullah Parindurie untuk menuangkannya dalam cerita bersambung bertajuk Spionnage Dienst dalam surat kabar Pewarta Deli sepanjang Juli – September 1934. Cerita bersambung itu pun dibukukan dalam tajuk Patjar Merah Indonesia; novel yang berkisah kehidupan (setengah) nyata Tan di Thailand, Singapura, Kamboja, dan Hongkong sepanjang 1930 – 1932. Sebegitu rawannya jika bersentuhan dengan Tan termasuk membaca tulisan-tulisannya yang agitatif, membuat Hasbullah mesti menyamarkan nama Tan Malaka dengan nama-nama Vichitra, Tan Min Kha, dan Patjar Merah. Hasbullah sendiri membuat pseudonim untuk dirinya selaku penulis novel tersebut dengan nama Matu Mona. Meski Soekarno, Hatta, dan Sjahrir sama-sama merasakan dibui dan menjadi eksil karena terjerat hukum politik pemerintah kolonial Belanda, perjuangan politik Tan memang paling dramatik. Sebagai avonturir di Hindia dan mancanegara, ia merasakan hidup dari penjara ke penjara. Itulah yang membuat Hasbullah terpikat meromankan perjuangan politik Tan.

Sebagai seorang Minang, Tan kecil hidup dalam dan ditanamkan nilai-nilai tradisi Islam yang kuat. Selepas menamatkan Kweekschool pada 1913, kemudian ia melanjutkan studinya ke Haarlem, Belanda. Di Belanda itulah Tan mulai mengenal dunia politik (baca: sosialisme). Sekembalinya ke Hindia pada 1919, ia mulai menerapkan pengetahuan politiknya untuk menghadapi Pemerintah Kolonial Belanda. Tan mulai menapaki dunia politik di Hindia. Diskusi-diskusinya dengan Semaun (wakil ketua Indische Sociaal Democratische Vereeniging) seputar pergerakan revolusioner menginspirasinya untuk melawan kolonialisme di Hindia Belanda. Cara yang dilakukannya adalah mengorganisasi para pemuda, memberi pendidikan politik bagi anggota Partai Komunis Indonesia dan Sarekat Islam (SI). Pendidikan lebih diutamakan Tan ketimbang bernafsu mengumpulkan massa, sebagaimana dikatakannya dalam Dari Pendara ke Pendara (jilid I, 2000), bahwa : “mengajari anak-anak Indonesia saya anggap pekerjaan tersuci dan terpenting.” Pergerakannya di ranah pendidikan dilakoninya sejak menjadi guru bagi anak-anak buruh di perkebunan teh Belanda di Deli, lalu diteruskan pada 1921 dengan mendidik anak-anak anggota SI di Semarang. Pendidikan bagi Tan adalah pemberi jalan bagi para muridnya untuk mendapatkan : pekerjaan di lingkungan kapitalisme, kebebasan mendirikan perkumpulan-perkumpulan, dan perbaikan nasib hidup. Tan memandang pendidikan sebagai jalan bagi kemerdekaan jiwa-jiwa orang Indonesia untuk menggapai kemerdekaan bangsanya. Hal menarik dari Tan adalah tidak taklidnya ia terhadap nilai suatu ideologi tertentu sebagai sarananya untuk menggapai kemerdekaan yang dicita-citakannya. Gelagat mental dan pemikirannya boleh dikatakan terbangun dari alam pikiran akan nilai dan tradisi Islam masa kecilnya. Maka itu, menginjak usia 50 tahun dengan pengetahuan isi kepalanya yang makin memejal, pandangan kritis Tan atas ideologi perjuangannya tersirat dalam Islam dalam Tinjauan Madilog (2000 [1948]).

Menjadi realistis jika membaca pandangan Tan atas Pan-Islamisme yang menyeruak di dunia Islam yang menurutnya suatu kesempatan untuk dikolaborasikan dengan komunisme melawan kezaliman dan kelaliman kolonialisme. Hanya saja, pandangannya acap tak sejalan dengan rekan-rekan komunisnya. Tak heran jika dalam sebuah tulisannya, Alfian (1977) menajukinya Tan Malaka Pejuang Revolusioner yang Kesepian. Meski lebih sebagai seorang berwatak soliter, aktivitasnya yang berupaya menggabungkan komunis dengan Islam tetap menjadi ancaman serius bagi pemerintah Hindia Belanda yang lalu menangkap dan mengasingkannya ke Belanda pada 1922. Sejak itulah petualangan politik Tan dimulai di Eropa. Kecakapan Tan berideologi dan berpolitik teruji dengan nyarisnya ia menjadi calon kuat anggota parlemen Partai Komunis Belanda. Tan bahkan juga ditunjuk sebagai wakil Komunis Internasional (Komintern) untuk kawasan Asia Timur. Sejak 1923 – 1925 Tan berpindah ke Kanton dan di sana ia menuntaskan bukunya Naar Republiek Indonesia (Menuju Republik Indonesia, 1924). Posisinya yang penting di Komintern dimanfaatkan benar oleh Tan dalam kongres Komunis Internasional untuk memberikan advis bagi para peserta kongres akan pentingnya kerjasama komunisme dengan Islam dalam menghadapi kapitalisme kolonial. Meski mendapat aplaus meriah, namun gagasannya tak didukung kongres. Sama halnya dengan reaksi rekan-rekan komunisnya di Indonesia tatkala Tan tidak sejalan dengan rencana gerakan tahun 1926; tahun yang bertepatan tatkala Tan yang tengah berada di Singapura menulis buku Massa Actie. Dalam perhitungan politik Tan, gerakan itu belumlah memadai jika baru sebatas berlandas pada situasi revolusioner, soliditas kepemimpinan PKI dan massa yang mendukungnya, serta program-program revolusi. Tan mengatakan gerakan itu sebagai tindakan abortif yang diramalkan berbuah kegagalan, sebagaiman dalam Massa Actie (Aksi Massa [2000])-nya dikatakan: “selama orang percaya bahwa kemerdekaan akan tercapai dengan jalan ‘putch’ atau anarkisme, hal itu ‘hanyalah impian seorang yang lagi demam. Dan pengembangan keyakinan itu di antara rakyat merupakan satu perbuatan yang menyesatkan, sengaja atau tidak.”

Maka itu Tan memutuskan hubungan dengan tokoh-tokoh sentral PKI: Sardjono, Musso, dan Alimin yang melalui Keputusan Prambanan merekayasa rencana gerakan. Alhasil, kalkulasi Tan atas gerakan 1926 terbukti sebagai prematur yang hasilnya : “bunuh diri” bagi pergerakan nasional. Pemerintah kolonial dengan mudahnya memadamkan gerakan itu serta menangkap dan menahan para penggiat politik, meskipun nyatanya tidak semua adalah elemen PKI. Tak sedikit yang diasingkan ke Digul. Pun tak sedikit pula yang disiksa dan dibunuh. Kecewa atas kepandiran rencana tokoh-tokoh PKI yang berbuah kelumpuhan seluruh pergerakan nasional, membuat Tan yang ketika Juni 1927 tengah berada di Thailand mendirikan Partai Repoeblik Indonesia (Pari) bersama sahabatnya Djamaluddin Tamin dan Soebakat. Lagi-lagi konsepsi “Repoeblik Indonesia” menyembul, menegaskan kembali gagasan Tan sebagaimana tertera dalam bukunya yang terbit tiga tahun sebelumnya (baca: Naar Republiek Indonesia). Penerawangan Tan atas masa depan Indonesia melalui buah pikirnya ini mendahului para calon pendiri Republik Indonesia yang saat itu masih berpilin di tataran organisasi, belum mengonsepsikan secara terang-terangan istilah “Republiek Indonesia.” Dus, wajar saja Muhammad Yamin (1990) menjulukinya “Bapak Republik Indonesia” dan memisalkan Tan tak ubahnya Thomas Jefferson dan George Washington merancang Republik Amerika Serikat atau Andrés Bonafacio dan Jose Rizal meramalkan Philipina sebelum revolusi di negara itu pecah. Selama kurun 1927 – 1942 Tan berpindah-pindah, dari Filipina, Shanghai, Hongkong, Pulau Amoy, Burma, dan Malaysia. Setelah 1942 barulah Tan kembali ke Indonesia dengan sebagian besar hayatnya dihabiskan di Pulau Jawa. Sebagai seorang pelarian politik, Tan juga incognito ulung yang mengoleksi berbagai nama: Elias Fuentes, Estahislu Rivera, Hasan Gozali, Ossario, Oong Soong Lee, Tan Ho Seng, Ramli Hussein, dan Ilyas Hussen; pun dengan beragam profesi (wartawan, guru, hingga kerani). Tan bukan berarti tenang selepas 20 tahun ia meninggalkan Indonesia dengan banyak malang-melintang di dunia politik mancanegara. Kegelisahannya atas nasib perjuangan kemerdekaan Indonesia belum bisa pupus, sebagaimana pemikirannya tertuangkan dalam Madilog (Materialisme-Dialektika-Logika). Sebuah karya filsafat yang dikerjakannya di sebuah gubuk di Rawajati, Jakarta, terhitung delapan bulan, 720 jam, atau kira-kira tiga jam sehari (15 Juli 1942 – medio tahun 1943).

Sumber : (c) Fadly Rahman/2011. Photo : tempo.com

Tan Malaka Memikirkan Indonesia (2)

Ditulis ulang : Muhammad Ilham

Madilog adalah cara berpikir Tan yang menautkan ilmu bukti melalui penyesuaian dengan akar kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan mondial. Tidak sepenuhnya memang Tan menyelisihi filsafat materialisme yang sebatas menganggap materi dan kenyataan menampak (fisikiah) sebagai yang ada dan utama; namun dalam Madilog, Tan menekankan bukti (meliputi budi, kesatuan, pikiran, dan inderawi) sebagai yang utama. Bukti merupakan fakta. Adapun fakta menjadi fondasinya ilmu bukti. Melalui Madilog, Tan bukan cuma memikirkan realita Indonesia pada masa hidupnya. Namun layaknya seorang futuris, ia membenturkan kontemplasi filsafatnya ini untuk masa depan Indonesia. Dan gagasan dalam Madilog-nya menerap dan jalin-menjalin sebagai sebuah pola yang konsisten dan konsekwen (ilmiah dan Indonesia sentris) melalui karya-karya lainnya yang secara holistik memikirkan berbagai permasalahahan Indonesia berikut implementasinya. Maka boleh dibilang pemikirannya tidak lekang dimakan jaman. Avonturisasi politiknya di mancanegara selalu licin. Tapi ironis, di tanah airnya sendiri Tan justru tetap bergerak secara klandestin. Tak banyak diketahui dalam buku-buku pelajaran sejarah bahwa Tan-lah yang menggerakkan massa untuk menggelar rapat raksasa di Lapangan Ikada pada 19 September 1945. Soekarno mengagumi pemikiran Tan yang banyak menginspirasi perjuangan Revolusi Kemerdekaan.

Dalam salah satu artikel Kisruh Ahli Waris Obor Revolusi yang dimuat Majalah Tempo edisi khusus Tan Malaka (2008), disebutkan begitu kagumnya dengan pemikiran Tan Malaka, Soekarno pernah membuat sebuah testamen ahli waris revolusi untuk Tan jika terjadi sesuatu pada diri Soekarno - Hatta. Ketika masa Revolusi Kemerdekaan, Tan lebih memilih jalannya sendiri membentuk Persatuan Perjuangan (PP) pada 1 Januari 1946 untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan sekutu. Namun niatnya disalahartikan sebagai sebentuk jalan mengkudeta Soekarno – Hatta. Tan dibui, berpindah-pindah di penjara Jawa Tengah dan Jawa Timur hingga lepas pada September 1948 sejalan dengan tuntasnya naskah Dari Pendjara ke Pendjara yang ia tulis. Sebagai responsnya atas situasi politik Indonesia akibat Perjanjian Linggajati (1947) dan Renville (1948), Tan merintis Partai Murba pada November 1948. Tan –lagi-lagi– dituding mengkudeta pemerintah. Pada 21 Februari 1949 akhirnya Tan tewas di tangan orang sebangsanya sendiri dan di tanah airnya sendiri. Sejatinya, sejarah tentang seorang tokoh pendiri bangsa lazimnya menyampaikan pesan-pesan moral dan edukasi untuk generasi sesudahnya. Tapi bukanlah sejarah namanya jika kepentingan atas masa lalu sarat juga dengan kepentingan-kepentingan politis yang memungkinkan citra tokoh itu untuk dibelokkan, dikaburkan, bahkan dihilangkan. Asa hidup di alam kemerdekaan berupa keterbukaan dan kejujuran mengungkapkan masa lalu pun kadang terhadang oleh narasi-narasi besar (grand narratives [baca: negara]). Sebagaimana hal itu didapati dari sepinya jejak pemikiran Tan Malaka dalam buku-buku pelajaran sejarah seputar gagasannya mewujudkan republik ini. Sebagai sosok pejuang sekaligus pemikir yang lain dari keumuman eksponen pergerakan nasional, jalan hidup Tan yang asing dan banyak mengasing itu pun membuat Matu Mona mengiaskan dalam karya Patjar Merah Indonesia­-nya dengan julukan mysteryman. Senyata dengan jejak kehidupannya yang asing dan banyak mengasing. Dan dalam penulisan sejarah Indonesia modern, memori kolektif masyarakat Indonesia –khususnya siswa-siswa sekolah– terhadap sosok Tan Malaka tidaklah sebagus dibandingkan terhadap Soekarno, Hatta, dan Sjahrir. Konteks bagus itu pun tak lebih hanya sebatas mengenal nama, kedudukan, dan momen seputar sang tokoh.

Napak Tilas periodesasi kiprah Tan Malaka (sumber : tempo.com)/perbesar : klik gambar

Jejak pemikiran para tokoh pendiri bangsa sebagai hal yang lebih hakiki untuk diteladani justru menguap dalam teks-teks pelajaran sejarah yang diproduksi untuk kepentingan pendidikan nasional. Meski begitu, dalam wacana sejarah selama beberapa dasawarsa terakhir ada pergeseran nilai terkait subjek, perspektif, dan pendekatan masa lalu yang menjauhi narasi-narasi besar. Pergeseran itu dimaklumi juga terjadi karena ketidakpuasan terhadap narasi besar dalam mengendalikan dan memproduksi teks-teks sejarah. Ketika teks tidak berbunyi sebab ada yang ter/di-sembunyikan, maka medium seni visual (seperti fotografi, film, dan teater) menjadi alternatif menggali hakikat dan pemahaman masa lalu melalui pendekatan subaltern (Nordholt & Steijlen [2007]; rujuk juga Nordholt, Purwanto, & Saptari [2007]). Jelas ini menjadi penting sebagai sebentuk penyi(ng)kapan terhadap narasi besar dalam menarasikan masa lalu, yang mana salah satunya menyangkut citra tokoh semisal Tan Malaka ini.

Setidaknya patut disyukuri adanya ikhtiar menempatkan Tan Malaka berdasarkan sejarah dalam konteksnya (historicizing history), selain melalui teater juga film sebagai alternatif yang baik untuk membangunkan masyarakat dari amnesia sejarah. Saya tidak ada hasrat berlebih untuk terlalu menyoalkan masih ditemukan kelemahan historical mindedness dalam film karya kawan-kawan dari Institut Kesenian Jakarta tersebut. Tapi dengan menyisipkan beberapa perkataan yang lekat dengan cerminan jiwa dan pemikiran Tan Malaka dalam mengecam taklid buta dan fanatisme sempit terhadap ideologi atau kepercayaan apapun dalam fragmen-fragmen film tersebut, telah menyambung lidah “bapak republik” itu untuk mengedukasi mental dan sikap rakyat Indonesia yang hidup pada alam kekinian. Misalnya perkataan Tan (adalah pola pikir madilognya [rujuk juga perkataan ini dalam Alfian. 1977]) di hadapan anak-anak kecil yang diajari berhitung: “Akuilah dengan hati bersih bahwa kalian dapat belajar dari orang Barat. tapi jangan sekali-kali kalian meniru dari orang Barat. Kalian harus menjadi murid-murid dari Timur yang cerdas…”

Secara generis, perkataan itu sebetulnya akan terus patut dan layak dipakai kapanpun sebagai pandangan dan kedudukan bangsa Indonesia untuk menilai, menghadapi, dan terlibat dalam kumparan masalah nasional dan dunia. Tidak terjerembab dalam banalitas hubungan kebudayaan Barat dan Timur serta punya prinsip dalam menghadapi benturan peradaban antarkedua kutub tersebut. Relasi ideal antara Barat dan Timur memang menjadi salah satu pokok pemikiran Tan Malaka. Seperti halnya juga Sutan Sjahrir atau Sutan Takdir Alisjahbana, Tan Malaka –seperti halnya Sjahrir– agaknya gelisah juga dengan tabiat dan sikap kaum bumiputra yang mana satu pihak begitu mengagungkan adiluhungnya dominasi Barat secara taklid sehingga tanpa disadarinya merendahkan diri sendiri sebagai seorang Indonesia. Pihak lain terpenjara dalam kekolotan alam pikiran Timur yang masih dikuasai mitos dan menolak sama sekali segala hal berbau Barat sebagai yang dinilai sesat dan menyesatkan. Permasalahan itu pun kini masih hadir dalam wajah baru, tapi esensinya tak banyak berubah jika menyelami dalam-dalam perkataan Tan Malaka tersebut. Sejarah yang memihak untuk Tan Malaka jelas melebihi apresiasi pemerintah yang pada 1963 sebatas memberinya gelar pahlawan kemerdekaan nasional. Menghadirkan kembali gagasan-gagasan jenialnya tentang Indonesia, tentunya jauh lebih penting melebihi gelar kepahlawanan. Pemikirannya yang mengajarkan: anti-dogmatisme, berpikir kritis, anti-kekerasan sebagai siasatnya melawan kezaliman dan kebodohan pada masa hidupnya, amatlah patut direnungkan untuk memikirkan Indonesia yang saat ini mendambakan integrasi bangsa. Dan jelas, dengan mengubur pemikirannya sama saja ibarat mengubur kebangsaan Indonesia yang masih berlanjut ini.

Sumber : (c) Fadly Rahman/2011.

Bos "Mafia" Koto Gadang : Haji Abdul Gani Rajo Mangkuto

Ditulis ulang : Muhammad Ilham

Rusli Amran (1986:201) menyebut orang ini sebagai kingmaker yang tak ada duanya di Sumatra Barat selama paroh kedua abad ke-19. Abdul Gani (lahir di Kotogadang tahun 1817) sudah dari kecil mendapat pendidikan Belanda, berkat bantuan Asisten Residen Steinmetz yang, selain penganjur utama pembukaan sekolah rakyat di darek, juga berhasil memadamkan Pemberontakan Batipuah berkat bantuan penduduk Kotogadang. Abdul Gani kecil jadi pembantu di rumah Steinmetz. Rupanya dia cerdas dan rajin. Tahun 1856 dia disuruh membantu Van Ophuijsen membuka sekolah guru yang baru didirikan di Fort de Kock. Ia mengajar sebentar di sekolah itu, tapi kemudian cabut dari sekolah itu dan mendalami dunia swasta. Dengan dekingan Steinmentz Abdul Gani berhasil jadi pakus (pakhuis) kopi, jabatan basah pada waktu itu yang banyak sabetannya. Tak lama kemudian Abdul Gani sudah jadi orang kaya dan disegani. Dengan bantuan Steinmetz, dia bersama saudaranya, Abdul Rahman Dt. Dinagari Urangkayo Basa, berhasil menempatkan banyak sanak familinya di sekolah-sekolah rakyat yang baru dibuka dan juga kursi-kursi empuk di jajaran administrasi lokal bentukan Belanda seperti kepala laras, pakus, penghulu kepala, jaksa, jurutulis, dll. Di mana saja di Sumatra Barat ada sanak familinya yang berkuasa. Berkat naluri bisnisnya yang tajam dan karena berkonco pelangkin dengan para pejabat Belanda, Abdul Gani berhasil meluaskan usaha bisnisnya: ia memenangkan tender pengangkutan kopi di beberapa trayek. Ibarat bos mafia, ia menempatkan orang-orangnya di mana-mana untuk melancarkan usaha bisnisnya. Para pejabat Belanda tak tahan godaan uang semirnya. Belakangan usaha bisnisnya makin melebar, termasuk jasa pengangkutan jemaah haji ke Mekah. Para pebisnis Indo, Cina dan Belanda sendiri gentar juga menghadapi bisnis Abdul Gani. Sumatra Courant edisi 18 Oktober 1876 pernah memuat laporan yang mengandung nada kekhawatiran para pengusaha swasta Belanda menghadapi sepak terjang bisnis Abdul Gani.

Uang dan politik sudah lama berkelindan. Mirip dengan Pilkada sekarang, Abdul Gani menantang Kepala Laras IV Koto, Datuak Kayo, dalam pemilihan kepala laras. Orang ini menyombong bahwa Abdul Gani, walau kaya berlindak, tak akan berhasil menyingkirkan kandidatnya yang tak lain adalah kemenakannya sendiri. Waktu itu perebutan jabatan kepala laras di Minangkabau sangat panas dan penuh intrik: tak lalu dandang di air di gurun ditanjakkan. Abdul Gani menang : calonnya, yaitu kemenakannya sendiri, St. Janaid, yang baru berumur 16 tahun, diangkat menjadi Kepala Laras IV Koto. Ibarat sebuah rezim yang ditumbangkan, keluarga Datuak Kayo yang sedang menjabat mendadak disingkirkan, digantikan oleh anggota keluarga Abdul Gani. Mereka yang dilengserkan antara lain Jaksa St. Salim di Padang. Saudara Dt. Kayo itu digantikan oleh saudara Abdul Gani, Abdul Rahman Dt. Dinagari. Abdul Gani meninggal di Kotogadang tanggal 29 Januari 1907. Rusli Amran (1986:205) yang menjadi rujukan tulisan ini menulis: Abdul Gani wajib dicatat sebagai “anak Minang terkaya di zamannya”. Bisnis dan politik perkoncoan dari dulu sudah ada dan modus operandinya sama saja. Belum yakin jugakah Anda bahwa sejarah sebenarnya memang berulang?

Sumber : (C) Suryadi : Leiden-Belanda. Foto : Rusli Amran : 1986. Artikel ini telah dipublish di Harian Singgalang, 27-3-2011

Keteladanan Umar bin Khattab : Orang Membangun Tempat Ibadah dan Ada yang Menghancurkannya, tapi Siapa yang Membersihkannya?"

Oleh : Muhammad Ilham

Telah terbit di Harian Padang Ekspress/Jum'at, 1 April 2011

Sejarah dipenuhi dengan cerita membangun dan menghancurkan, tapi siapakah yang membersihkannya (Rabindranath Tagore).

Aku ingin meletakkan sekuntum sajak/di makam Nabi/supaya sejarah menjadi jinak/dan mengirim sepasang merpati/tanpa kepongahan dan jumawa diri/ (Kuntowijoyo : Makrifat Daun)

Tentang kesederhanaan dan kezuhudan, bacalah Umar bin Khattab. Kenisbian sebuah jabatan, selamilah Umar bin Khattab. Pada Umar bin Khattab, kita juga temukan tentang sebuah perspektif - "beratnya amanah". Khalifah ke 2 Khulafaur Rasyidin ini ibarat sebuah contoh tentang bagaimana seharusnya menjadi seorang pemimpin. Tak ada yang tak kenal dengan putra Khattab ini. Sejarah mencatat, tegas orang-nya, pintar otak-nya. Dikenalnya "Fiqh Umar" dalam tradisi Fiqh Islam merupakan refleksi dari kejeniusannya. Ketegasan, tidak usah ditanyakan. Sebelum masuk Islam, ia adalah "penentang" terkeras nabi Muhammad. Melebihi Abu Lahab dan Abu Jahil. Putra Abdullah ini bahkan terkesan belum berani secara terang-terangan menyiarkan Islam. Seketika, karena ketersentuhan hatinya mendengar lantunan ayat Al-Qur'an dari adiknya, Umar masuk Islam. Disamping tentunya, begitu mengagumi moralitas Muhammad. Masuknya Umar dalam barisan awal pemeluk Islam, Nabi Muhammad menjadi "lebih berani". Perkembangan Islam pada periode Mekkah pasca masuk Islamnya Umar ini, walau tidak sensasional dibandingkan periode Madinah, setidaknya Muhammad lebih lempang "bergerak". Umar memberikan raga-bathinnya untuk membela misi suci Muhammad. Ia ibarat Merah Silu yang berganti nama dengan Malikul Saleh, ketika masuk Islam. Samudera Pasai "terislam"kan. Si Merah Silu menjadi pembela eksistensi Islam periode awal di ranah Sumatera, mungkin Indonesia.

Diantara sahabat nabi yang mulia, mungkin Umar-lah yang dikenal "bagak" dan garang. Beda dengan Abu Bakar yang bijak, Utsman yang pragmatis dan arif serta Ali bin Abi Thalib nan zuhud lagi smart. Walau demikian, kegarangan Umar lebih pada tempatnya. Ia menangis tersedu sedang mendengar rengekan anak-anak "tengah malam" yang kelaparan, sehingga ia "membongkar" Baitul Mal untuk mengambil gandum, dan mengantarkannya endiri. Ia tersenyum kala wanita Yahudi buta, menyumpahinya sambil si wanita Yahudi ini dituntunnya berjalan. Ia-lah yang dihardik seorang "pengelana" ketika bertanya tentang dimana tempat tinggal "sang Presiden" Umar. Kebetulan, Umar sedang tidur-tiduran di bawah pohon korma dengan baju yang pantas untuk "direndahkan". Ia-lah, pada suatu ketika dengan jalan kaki, setelah turun dari ontanya, memasuki gerbang Yerusalem. Ya ... datang dengan jalan kaki untuk menghilangkan kesan sebagai seorang penakluk. Umar berhasil menaklukkan kota suci Yerusalem pada sekitar abad ke-7 pada masa kekhalifahannya. Ia masuk ke gerbang Yerusalem bukan bak raja-raja kala itu, penuh dengan kejumawaan dan simbol-simbol kemegahan, dan tentunya dengan tampilan sebagai pemenang. Umar tidak. Memasuki Yerusalem tanpa pembantaian dan penghancuran, sebagaimana halnya Hulagu Khan - si cicit Jengghis Khan - kala menaklukkan Baghdad. Sebagaimana juga jauh sebelumnya, kala seorang Fir'aun pernah menyerbunya, kekuasaan Babilonia melindasnya, Roma membumihanguskan dan Persia memporakporandakan kota ini. Tapi, Umar yang Amirul Mukminin dari sebuah peradaban baru yang menggetarkan, melebihi getaran Julius Caesaer dan Alexander Agung ini, memasuki Yerusalem dengan pakaian lusuh dan memandangi dengan hormat kota yang baru ditaklukkannya.

Penguasa Yerusalem kala itu, Patriarkh Sophronius dengan takut menemui Umar di Bukit Zaitun. Ketakutan Sophronius ini beralasan karena nama Umar yang didengarnya selama ini, memang pantas untuk ditakuti. Umar menyambutnya sebagai sahabat. Mereka membicarakan tentang perdamaian, terutama keamanan kaum Nasrani dan keselamatan gereja mereka. Umar yang dikenal sebagai pemimpin lurus ini, mengiyakan dan mengatakan, "pegang janji saya". Kala, gerbang Yerusalem dibuka, peristiwa bersejarah-pun terjadi, inilah kali pertama seorang Muslim menjejakkan kaki di sebuah kota yang hanya sebelumnya dikenal oleh kaum Muslimin sebagai kota yang hanya ada dalam kisah Isra' Mikraj.

Dengan penuh kesabaran, Umar mengikuti Sophronius membawanya ke tempat-tempat suci Kristen. Umar juga melihat letak Kenisah Sulaiman. Kala ia memasuki Kenisah ini, Umar terpaksa memasukinya dengan menunduk bahkan merangkak. Lorong itu dipenuhi oleh tahi-tahi manusia dan hewan yang telah mengering. Buah dari "kebencian" antar Yahudi dan Kristen. Sang Amirul Mukminin menyingkirkan kotoran-kotoran tersebut. Membersihkannya, semampu yang ia lakukan dan membuat Sophronus terpana. Letak Kenisah Sulaiman ini berada di sebuah tempat yang luas. Tempat yang dikenal suci, sehingga kemudian dalam tradisi Islam dikenal dengan sebutan Haram as-Sharif. Umar kemudian mendirikan satu bangunan yang amat sangat bersahaja : sebuah masjid dari kayu, yang kemudian dikenal dengan "Masjid Umar", walau Umar tak pernah sekalipun berwasiat untuk memberikan label masjid itu dengan namanya. Menurut Marshal G. Hodhgson dalam bukunya The Venture of Islam (telah diterjemahkan Mizan), "Masjid Umar" ini kemudian dibangun ulang dengan kemegahan oleh salah seorang khalifah dinasti Umayyah, Abdul Malik bin Marwan, pada akhir abad ke-7. Sesuatu yang pada prinsipnya ditentang oleh Umar sendiri, karena awal ia mendirikan "masjid kayu" ini, ia sama sekali bukan untuk menandingi Masjidil al-Aqsha. Sementara Abdul Malik dan Marwan memugar dengan penuh kemegahan Masjid Umar tersebut bermotif politis, ingin menandingi kota Mekkah. Abdul Malik ingin seperti Abrahah yang berusaha memindahkan Hajar Aswad ke Yaman, agar posisi strategis Mekkah berkurang. Abrahah "habis" karena Ababil Tragedy, sementara kreasi Abdul Malik, setidaknya, menjadi tinggalan sejarah yang banyak dikunjungi wisatawan terutama untuk muhibbah religius. Tapi tetap, keinginan Abdul Malik tak kesampaian.

Dalam sebuah catatan pinggirnya, Goenawan Mohammad pernah mengatakan bahwa bangunan-bangunan besar sering hanya bisa ditopang oleh kekuasaan yang mutlak dan akumulasi dana yang mencekik. Masjid dan sejenisnya memang bisa menjadi sesuatu yang berlebihan, sebagai isyarat tentang iman, sekaligus juga tentang kepongahan. Keganjilan manusia adalah ketika ia bersikap demikian juga dalam hubungannya dengan Tuhan, padahal sebenarnya tak seharusnya pongah. Dan Umar bin Khattab menaklukkan dan membangun "sesuatu", bukan dengan kepongahan. Sejarah panjang ummat manusia mencatat : "Orang membangun tempat ibadah dan ada yang menghancurkannya, tapi siapa yang membersihkannya?".

Pahlawan dan Kepahlawanan

Oleh : Muhammad Ilham

Setiap pemberontakan, apabila sudah ada komitmen untuk bersatu, apapun latar belakangnya, dianggap subversif. Itu diktum yang sudah menjadi hukum dalam dunia politik. Mengapa Kahar Muzakkar memberontak ? J. Soumokil melawan, Dewan Banteng karengkang, Buya Daud Beureuh marah pada Soekarno yang dianggapnya munafik, Hasan Tiro dan Ahmad Zaini serta Malik Mahmud mendirikan GAM dan masuk hutan Aceh dan lari ke Swedia dan seterusnya, Natsir serta Syafruddin Prawiranegara dan Soemitro Djojohadikusumo masuk dalam lingkaran “PRRI” dan seterusnya? Justifikasi historis tak diperlukan. Dalam dunia politik, mereka pemberontak. Kita tidak tahu, kapan gelar pahlawan akan diberikan kepada mereka. Mungkin nanti atau tidak sama sekali. Padahal, ada alasan-alasan “rasional” untuk setidaknya kita bisa memahami latar belakang mengapa mereka berseberangan dengan pemegang tampuk politik masanya. Mungkin “ketidakpuasan” atau alasan koreksi terhadap kebijakan pusat yang tak adil.

Tapi sudahlah, jelang 17 Agustus selalu ada Pahlawan-Pahlawan baru dalam “belantara politik Indonesia”. 10 November menjadi hari “keramat” untuk para Pahlawan. Selalu ada pahlawan yang “datang”, walaupun terkadang pahlawan itu (di)muncul(kan) belakangan. Benarkah kita butuh Pahlawan ? Tokoh-tokoh yang termasyhur, para pemimpin rakyat dan komandan pasukan ? Jika masa lampau dengan label kepahlawanan macam itu yang akan kita kenang, barangkali sejarah kita cukup selesai dengan serangkaian hidup orang-orang besar. Bukan itu sebenarnya yang kita butuhkan. Pahlawan adalah domain politik. Sejarah tidak pernah satu kalipun memberikan label pahlawan. Sejarah hanya mengenal “aktor sejarah”. Aktor-aktor tersebutlah, pada prinsipnya yang akan memberikan “warna” sejarah. Warna yang diterima pada masanya, tapi kemudian ditolak pada masa generasi setelah ia lewat. Dan mungkin, warna itu diterima secara bergairah kembali dua atau tiga generasi berikutnya. Pahlawan bukan malaikat. Pahlawan adalah manusia. Hidupnya dipenuhi dengan perspektif. Suatu perspektif tidak akan pernah diterima secara bulat-menyeluruh. Ia terikat dengan zaman. Karena itu, terkadang kita tidak adil melihat seorang anak manusia dari perspektif kita atau “kekinian”. Parahnya lagi, tanpa menggunakan parameter yang jelas. Siapa yang bisa menjamin Sukarno adalah manusia yang sempurna, apalagi dilihat dari perspektif sekarang.

Mengapa kita marah-bergejolak ketika ada yang “menggugat” kepahlawanan Imam Bonjol ? Siapa yang meragukan dedikasi total Tan Malaka terhadap Indonesia, walaupun oleh Rudolf Mrazek dan Poetze, sang putra Pandan Gadang Suliki ini dianggap pernah berusaha “mengkudeta” supremasi ketokohan Sukarno-Hatta. Siapa yang tidak kenal DN. Aidit ? Dipa Nusantara Aidit atau Danu Nusantara Aidit atau Dja’far Nawawi Aidit atau apalah namanya. Bersama-sama dengan “teman-teman mudanya”, seperti Soekarni dan Chairul Saleh, anak muda kelahiran Bangka Belitung dari ayah yang merupakan keturunan Maninjau ini, menculik Sukarno Hatta dan “memaksa” Dwi Tunggal ini memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Melalui biduk “ideologi komunis” beliau mengaktualisasikan potensi politiknya. Dalam usia yang relatif “hijau”, 27 tahun, ia mengambil alih kepemimpinan PKI dari Muso. Bersama dia, ada Lukman yang 30 tahun, Sudisman 31 tahun dan Nyoto 25 tahun. Dalam bukunya Indonesian Communism under Soekarno, Rex Mortimer mengatakan bahwa Aidit adalah figur yang menjunjung idealismenya, dan “miskin” dengan bumbu-bumbu politik seperti yang familiar terjadi pada sat sekarang yaitu uang dan seks. Sejarah menunjukkan bahwa Aidit kemudian “terjerambab” dalam kesalahan pilihan ideologis. Kemudian, ia bukan pahlawan. Kemudian ia terhina. Kemudian ia seakan-akan bukan bahagian dari “kita”. Ini bukan profokatif dan saya tak memiliki kepentingan politis apapun terhadap Aidit dan “anak cucu” ideologisnya. Saya pun tak memiliki referensi yang bisa meyakinkan saya untuk kagum pada Aidit. Tapi setidaknya, itulah yang namanya ketidakdilan sejarah (baca: sejarah versi pemegang kekuasaan).

Coba lihat ending film The Lion of Desert, film biografi kepahlawanan Ahmad Mochtar (yang ini pahlawan Libya melawan Italia yang dibintangi Antony Quinn), dengan senyuman bahkan sempat bercanda dengan seorang anak kecil, dengan kepala tegak penuh martabat, Ahmad Mochtar menuju tiang gantungan yang telah dipersiapkan oleh Italia di bawah hegemoni politik sang megalomaniac “Benneditto Mussolini”. Diantara euforia pimpinan militer Italia menyaksikan kematian tragis musuh bebuyutan mereka tersebut, ada seorang elit militer Italia kala itu terpana-terpukau dan berlinangan air matanya melihat Ahmad Mochtar “kembali ke haribaan Tuhan”. Bukan kematian tragisnya yang membuat sang tentara menangis, tapi keyakinan dan idealisme Ahmad Mochtar-lah yang dikaguminya. Dalam keadaan yang bisa “menjilat”, beliau justru “pergi” karena membela keyakinannya. Karena itu, kepemimpinan dan figur yang baik itu bukan ditentukan atau dinilai dari keberanian bertindak. Kepemimpinan yang baik terjadi ketika sebuah tindakan merupakan bagian dari hidup yang utuh yang mengaktualisasikan diri …. Good leadership concist of doing less being more, setidaknya demikian nasehat Ahlan Ahmad Sahlan (diplomat Dinasti Abbasiyah yang diperankan oleh Antonio Banderas) dalam film The 13th Centuries Warrior.

Rasanya, tokoh-tokoh diatas dan begitu banyak aktor-aktor sejarah Indonesia lainnya adalah orang yang memiliki integritas. Integritas itulah yang pahlawan, bukan “haru biru” peperangan. Dari integritas itulah generasi berikutnya mampu mendapatkan “pelajaran berarti” agar yang namanya Pahlawan tersebut memiliki makna. Natsir, dan Datuk Batuah dan lain-lain adalah orang-orang yang pantas dan harus kita hormati dan hargai bukan karena mereka tidak dijadikan Pahlawan versi pemerintah sebagaimana kita juga kita menghormati Muhammad Hatta, Agus Salim dan lain-lain bukan karena gelar pahlawan mereka. Integritas dan totalitas perjuangan mereka yang memang akan terus kita kagumi. Karena itulah warisan paling berharga dari mereka. Sudah sepantasnya kita memandang putra-putra terbaik sejarah Indonesia dengan cara itu. Karena nilai-nilai substantif dari kepahlawanan itu bukan dari tampilan heroisme ataupun kepiluan episode pengorbanan hidupnya, akan tetapi pada kekuatannya untuk mempertahankan nilai-nilai integritasnya Sebuah catatan akhir, Tao - sang filsuf Cina Klasik mengatakan : “Seorang pemimpin yang baik adalah ibarat sebuah danau. Dia tak lasak seperti sungai di gunung, tapi tak dalam. Dia tak berada di puncak yang tinggi, tapi menampung. Dia tahu bahwa sumber airnya adalah air yang datang dari jauh di pedalaman, sebuah telaga tak bermula dari air yang tergenang setelah kebetulan hujan”.

(Artikel ini pernah diterbitkan di Padang Ekspres, 11 Nopember 2009)

Mengenang Hatta : "Kisah yang Tertinggal di Sudut Rotterdam"

Ditulis ulang : Muhammad Ilham

Tak ada terik pada siang itu-sebuah hari dalam musim gugur, September 1921. Angin dingin menelusup lewat sela-sela kancing jas seorang pemuda yang berdiri dengan pikiran berkecamuk di satu sudut Rotterdam. Pemuda berusia 19 tahun itu bernama Mohammad Hatta. Sebagai mahasiswa baru di Rotterdamse Handelshogeschool-sebuah sekolah ekonomi bergengsi-ia mesti membeli sejumlah buku. Tapi dana beasiswa belum diterimanya. Uang saku yang dibawanya dari kampung tak seberapa. Baru sepekan dia tiba di Belanda-negeri yang 8.000 mil, dari Bukit Tinggi, tempat ia lahir dan dibesarkan. Tanpa uang di saku, ia mendekati rak buku besar di De Westerboekhandel, sebuah toko buku tua di kota itu. Ia mengambil Hartley Withers, Schar, dan beberapa buku karangan T.M.C. Asser. Ia tak tahu dengan apa semua buku itu harus dibayar. Beruntung, pemilik toko buku itu tahu bagaimana harus bersikap pada mahasiswa miskin dari Dunia Ketiga.

Dalam buku Mohammad Hatta Memoir, Bung Hatta menulis, "Dengan De Westerboekhandel aku adakan perjanjian bahwa buku-buku itu kuangsur pembayarannya tiap bulan f 10. Aku diizinkan memesan buku itu terus sampai jumlah semuanya tak lebih dari f 150". Toko buku itu nyaris sudah pupus pada musim panas tahun ini. "Apa? De Westerboekhandel? Teruslah berjalan sampai bertemu Albert Heijn. Di dekat-dekat situlah," kata perempuan muda yang funky itu setengah berteriak. Rambutnya dicat hijau, alisnya dicukur habis, diwarnai dengan pensil kebiruan. Ia mengenakan banyak piercing-anting-anting yang dicocokkan dari bibir hingga lubang hidung. Dia bekerja di sebuah kedai kopi yang juga menjual daun ganja. Secangkir kopi panas mengepulkan asap, menebarkan aroma yang sedap. Bau ganja menyengat hidung. Inilah Rotterdam 2002. Di Nieuwe Binnenweg di Rotterdam barat tempat kafe itu berada, berjejer bangunan aneka rupa. Ada rumah tinggal, kafe, kedai sayur milik orang Turki serta Maroko. Di sebelahnya terdapat toko audiovisual, salon, pusat kesehatan Cina, restoran India, gereja, toko kayu, dan toko barang antik. Di tengahnya terdapat jalur trem yang lalu lintasnya padat. Cuaca panas bulan Juni meruapkan hawa yang pengap. Dan Rotterdam bersimbah cahaya berlimpah-limpah dari matahari yang seakan cuma sejengkal dari kepala. Orang ramai. Perempuan berjalan kaki dengan gaun berkait seutas tali di pundak. Bayangan tubuh mereka terpantul pada tembok-tembok kaca. Albert Heijn, toko yang ditunjuk perempuan itu, adalah sebuah supermarket besar. Tapi tak ada toko buku tua bersejarah itu. "Westerboekhandel? Tuh, di sebelah," kata lelaki setengah baya yang bekerja di sebuah toko kayu tak jauh dari Albert Heijn. "Tapi toko itu sudah tutup satu bulan yang lalu," katanya. Sebagai gantinya, tegaklah sebuah kafe internet. Interiornya telah dirombak. "Kami menyesuaikannya dengan keperluan bisnis kami," kata satu karyawan kafe itu. Tapi bangunan luarnya tak berubah. Pintu masuk terletak di sebelah kiri, agak menjorok ke arah jalan terletak dua jendela besar. Langit-langitnya tak terlalu tinggi sehingga tak banyak cahaya masuk. Hangat tubuh Hatta seakan terasa masih ada di sana. Rotterdam, seperti juga banyak kota di Eropa, sebetulnya sebuah negeri yang tak banyak berubah. Nama jalan, susunan rumah, pasar, dan sekolah, jika tak hancur karena perang, umumnya masih ada hingga kini. Dan Hatta menghabiskan sebagian hidupnya di negeri yang tak berubah itu.

Di sana ia mendapat gelar doktor ekonomi dan menggembleng dirinya sebagai aktivis gerakan. Ia menjadi Ketua Indonesische Vereeniging dan sempat lima setengah bulan dipenjara karena dituduh menentang pemerintah kolonial. Berkeliling Eropa-selain menelusuri Belanda-Hatta telah merasakan jauhnya hidup di rantau sejak usia belasan. Dia tiba di negeri itu 5 September 1921 dengan menumpang kapal Tambora milik Rotterdamse Lloyd, yang memasuki Eropa melalui Marseille, Prancis. Kapal uap itu merapat di Nieuwe Waterweg, sebuah pelabuhan di Rotterdam. "Ketika sampai, kulihat banyak penumpang yang bingung, banyak yang gugup. Apakah ini pembawaan kaum Indo Belanda, bimbang kalau menghadapi suasana baru," tulis Hatta dalam bukunya. Di Rotterdam, mula-mula ia meng-inap di rumah seorang kenalan. Setelah itu-seperti juga pelajar inlander lainnya-ia menetap sementara di Tehuis van Indische Studenten, sebuah asrama khusus bagi mahasiswa Hindia Belanda yang terletak di Jalan Prins Mauritsplein. Ini sebuah asrama supermurah. Sewa per hari plus tiga kali makan hanya f 3 (sekarang sekitar Rp 3.000). "Pada Minggu tengah hari kami mendapat jatah nasi goreng, sedangkan pagi dan malam makan roti seperti orang Belanda," tutur Hatta. Asrama itu dikelola Van Overeem, se-orang perempuan yang pernah menjadi guru di Hindia Belanda. Atasan Van Overeem adalah dua orang direktur yang juga pensiunan guru di Indonesia. Keduanya bertanggung jawab terhadap Minister van Kolonien, semacam menteri untuk tanah jajahan. Sejarawan Belanda Harry Poeze mencatat asrama ini-sebuah bangunan besar dan megah-dibuka pemerintah Belanda pada 15 Maret 1921.

Di dalamnya ada ruang makan yang menampung 15-20 orang, ruang rapat yang luas, dan kamar tidur untuk 15 orang. Tehuis adalah bangunan terbesar di pertigaan Prins Mauritsplein, Frederik Hendriklaan, dan Prins Mauritstraat-tiga jalan besar di Rotterdam. Saat ini Tehuis telah menjadi kantor sebuah perusahaan telekomunikasi. Hampir tak ada yang berubah pada bangunan itu. Masih ada tembok bata dan halaman-yang dulu pernah ditumbuhi bunga warna-warni. Tak jauh dari situ terdapat toko tembakau yang didirikan pada 1777 dan dikelola turun-temurun oleh tujuh generasi. "Saya tak tahu Tehuis voor Indische Studenten. Mungkin opa saya yang tahu, tapi ia sekarang tak berada di rumah," kata pria penjaga toko itu. Seorang nenek lain yang melalui jalan itu juga menggeleng ketika ditanya tentang Tehuis. Di Tehuis, Hatta hanya tinggal beberapa lama. Seperti anak kos pada umumnya, ia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia kerap menginap di rumah sesama pelajar Indonesia: Nazir Pamuntjak, Dahlan Abdullah, Ahmad Soebardjo, Hermen Kartasasmita, Darmawan Mangoenkusumo, serta aktivis pergerakan yang lain. "Suatu malam kami berkumpul di Jalan Bilderdikjstraat 1 di Leiden. Kami bicara tentang otonomi bagi Hindia Belanda," tulis Hatta dalam memoarnya. Yang banyak bicara adalah Darmawan dan Nazir. Darmawan belajar teknologi di Delf. Adik dr. Tjipto Mangunkusumo ini, menurut Hatta, adalah seorang yang radikal. Ia tak percaya pada taktik kerja sama dengan Belanda. Hatta menulis tentang diskusi itu: "Sebagai orang yang baru datang dari Tanah Air, aku diam saja. Diskusi itu berakhir pada pukul 12 malam." Bilderdikjstraat letaknya tak jauh dari kampus Universitas Leiden. Rumah pertama di jalan itu tampak kusam dan tak terawat. Jendela-jendela besar di bangunan berlantai dua itu ditutupi tirai tipis berwarna putih. Kaca jendela berdebu. Gerumbul perdu tumbuh di depannya. Tak ada sepeda atau mobil yang parkir di situ. Berawal dari pertemuan-pertemuan kecil di tempat itulah Perhimpunan Indonesia berdiri. Mula-mula bernama Indische Vereeniging, lalu Indonesische Vereeniging sebelum beralih nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Perubahan nama itu menunjukkan meningkatnya keberanian para aktivis untuk menggunakan kata Indonesia sebagai nama organisasi.

Selain menjalin gerakan, mereka juga menerbitkan banyak publikasi. Satu di antaranya Gedenkboek Indonesische Vereeniging-buku yang terbit pada April 1924, seiring dengan ulang tahun organisasi itu. "Aku masih sempat membuat karangan untuk buku peringatan itu dalam bahasa Melayu. Judulnya, 'Indonesia di Tengah-Tengah Revolusi Asia'," kenang Hatta. Terbitnya buku itu disambut oleh kritik keras pers Belanda. Mereka menuduh de Inlandsche studenten telah dihinggapi semangat revolusioner yang susah dikikis. Publikasi lainnya adalah Hindia Poetra. Beberapa dokumen menyebut rumah yang kerap dijadikan kantor redaksi publikasi itu adalah sebuah kediaman di Jalan Schoone Bergerweg 51. Ini adalah rumah tinggal Hatta yang terakhir sebelum ia kembali ke Indonesia. Di sana, ia berbagi kamar dengan Zainuddin, anak Haji Rasjid Pasar Gedang. Zainuddin adalah teman lama Hatta di Padang yang juga bersekolah di Belanda. "Untunglah, kamar itu besar. Lebarnya sama dengan lebar kamar duduk yang bentuknya segi empat," kata Hatta. Angin musim panas kembali mendesir pada siang bulan Juni silam. Beberapa orang lelaki Turki, Maroko, serta pria berkulit hitam berjalan menenteng tas belanjaan. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Beberapa anak kecil tengah bermain-main. Rumah bernomor 51 di Jalan Schoone Bergerweg itu sepi-sepi saja-seperti tak berpenghuni. Di pintu, tertempel label nama M. Nasrullah. Meski dibel berulang-ulang, tak ada orang yang membuka pintu. Beberapa orang di sekitar situ mengaku tak mengenal Nasrullah. Siapa pun penghuni flat itu, mestinya ia adalah orang yang beruntung: sebuah sejarah pernah dicatat di sana. Sejarah memang dicatat di sepanjang jalan-jalan di Leiden, Den Haag, dan Rotterdam. Rotterdamse Handelshogeschool, kampus Hatta, kini berubah menjadi Rotterdamse Lyceum & Jeugd Theater Hoofplein, sekolah setingkat SMP dan tempat belajar teater untuk remaja. Letak gedung berlantai tiga ini menjorok agak ke dalam. Kesibukan lalu lintas di Sungai Maas, dengan beberapa kapal kecil yang lalu-lalang, hanya terdengar lamat dari sana. Di depannya terletak sekolah tinggi kelautan dan sebuah gereja Katolik. Hatta menyimpan banyak cerita di negeri Belanda. Di sana ia bergaul dengan banyak orang dan belajar menjadi manusia. Di sana ia berdebat, bertemu dengan tokoh komunis seperti Semaun dan Tan Malaka, belajar berorganisasi, juga merasakan bui kolonial untuk pertama kali. "Dua polisi datang ke rumahku membawa surat perintah. Aku dibawa ke penjara di Casius-straat. Bersama aku ditahan juga Nazir Pamuntjak, Ali Sastroamidjojo, dan Abdul Madjid Djojoadiningrat," tulis Hatta di kemudian hari. Di pengadilan Hatta justru dibela oleh dua orang pengacara sosialis, Mr. Mobach dan Mr. Duys. Hatta dibebaskan 5,5 bulan kemudian karena terbukti tak bersalah. Ia belakangan populer di kalangan kelompok sosialis di sana. Hatta meninggalkan Belanda pada 20 Juli 1932 dengan menumpang kapal Jerman Saarbrucken yang berlayar melalui Paris, Genoa, lalu melaju hingga Singapura. Di Negeri Singa itu, "Ke mana-mana aku selalu diikuti polisi rahasia," kata Hatta. Di Jakarta ia diperiksa ketat. Ia memang hanya membawa pakaian. Bukunya yang 16 peti dikirim terpisah. Itu memang bukan perjalanan Hatta yang terakhir ke Belanda. Setelah itu berkali-kali ia mengunjungi negeri sejuta kanal itu untuk menghadiri perundingan Indonesia-Belanda. Terakhir pada November 1949, Hatta pergi ke Belanda untuk pulang dengan senyum kemenangan. Konferensi Meja Bundar berakhir dengan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia. Di tangga pesawat di Bandara Schipol, Hatta dengan didampingi istrinya, Rahmi, melambaikan tangan. Hatta mengenakan mantel hingga lutut, Rahmi bersarung kebaya dan menggapit tas tangan warna muda. Ada nada puas pada senyum mereka. Di Belanda Hatta memulai sejarahnya dari Nieuwe Binnenweg dan mengakhirinya di Schipol. Di Indonesia, sejarahnya tak pernah berakhir. Bahkan setelah 100 tahun.

(c) Tempo/kiriman dari seorang kawan yang juga koresponden Tempo

Revolusioner yang Gugur Dalam Kesepian : Pemikiran Sutan Syahrir dalam "Perdjoeangan Kita"

Ditulis Ulang  : Muhammad Ilham

Bagai meteor, Bung Kecil muncul di pentas Republik demikian cepat di usia belia, lalu hilang sekejap. "Kegagalan Partai Sosialis dalam pemilihan umum secara pasti menutup pintu Sjahrir untuk kembali ke kedudukan tinggi dalam pemerintahan," Sang Meteor telah hilang di angkasa luas (Rosihan Anwar)

Sutan Sjahrir mendesak Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan walau dia sendiri absen dari peristiwa besar itu. Dia memilih jalan elegan untuk menghalau penjajah. Yakni melalui diplomasi: cara yang ditentang ”Bapak Revolusi” lain. Ideologinya, antifasis dan antimiliter, dikritik hanya untuk kaum terdidik. Maka dia dituduh elitis. Sejatinya, Sjahrir juga turun ke gubuk-gubuk, berkeliling Tanah Air menghimpun kader Partai Sosialis Indonesia . Sejarah telah menyingkirkan peran besar Bung Kecil—begitu Sjahrir biasa disebut. Meninggal dalam pengasingan, Sjahrir adalah revolusioner yang gugur dalam kesepian (TEMPO : 2009)


Sebagaimana halnya “Indonesia Menggugat” bagi Soekarno, maka Sutan Syahrir juga memiliki “Perdjoeangan Kita”. Dalam buku kecil yang “hampir” dilupakan dalam sejarah dan mungkin tidak lagi diingat oleh generasi muda sekarang, si-Bung Kecil Sutan Sjahrir ini mengatakan, “Di seluruh kehidupan rakyat kita, terutama di desa, alam kehidupan serta pikiran orang masih feodal. Penjajahan Belanda berpegang pada segala sisa-sisa feodalisme itu untuk menahan kemajuan sejarah bangsa kita. Penjajahan Belanda itu mencari kekuatannya dengan perkawinan ratio-modern dengan feodalisme Indonesia, menjadi akhirnya contoh fasisme yang terutama di dunia ini. Fasisme di tanah jajahan jauh mendahului fasisme Hitler ataupun Mussolini. Sebelum Hitler mengadakan kamp konsentrasi Buchenwald atau Belzen, Bovan-Digul sudah lebih dahulu diadakan. Oleh karena itu, maka pergerakan rakyat kita dari sejak mula di dalam menentang penjajahan asing sebenarnya menentang feodal-birokrasi, dan akhirnya otokrasi dan fasisme jajahan Belanda”. Pendapat yang menimbulkan kebencian terhadap Sjahrir dari pihak politisi ialah “bahwa revolusi kita harus dipimpin oleh golongan demokratis yang revolusioner dan bukan oleh golongan nasionalistis yang pernah membudak kepada fasis-fasis lain, fasis kolonial Belanda atau fasis militer Jepang. Orang-orang ini harus dianggap sebagai pengkhianat perjuangan. Sekalian politieke collaboratoren dengan fasis Jepang harus dipandang sebagai fasis sendiri”.

Sebagaimana yang diutarakan oleh wartawan senior Rosihan Anwar yang juga dianggap sebagai ”anak ideologis” putra Koto Gadang ini, akibat pendapat tadi beberapa menteri kabinet Soekarno seperti Mr. Ahmad Subardjo, Mr. Iwa Kusumasumantri, Abikusno mengambil sikap oposisi frontal terhadap PM Sjahrir. Wartawan yang meliput sidang KNIP (Komite Nasio-nal Indonesia Pusat) yang berfungsi sebagai parlemen bulan November 1945 di mana beleid politik PM Sjahrir dibicarakan tentu ingat bagaimana Abikusno Tjokrosuyoso mantan Menteri Pekerjaan Umum “mengamuk” dalam ruangan bekas AMS Salemba Batavia, hanya karena dianggap sebagai kaki tangan Jepang. Menurut Sjahrir, gerakan kebangsaan yang memabukkan dirinya dengan nafsu membenci bangsa-bangsa asing untuk mendapat kekuatan niscaya pada akhirnya akan berhadapan dengan seluruh dunia dan kemanusiaan. Nafsu kebangsaan yang pada mulanya dapat merupakan suatu kekuatan itu, mesti tiba pada satu jalan buntu dan akhirnya mencekik dirinya sendiri dalam suasana jibaku. Kekuatan yang kita cari adalah pada pengorbanan perasaan keadilan dan kemanusiaan. Hanya semangat kebangsaan yang dipikul oleh perasaan keadilan dan kemanusiaan dapat mengantar kita maju di dalam sejarah dunia. Nyata pula bahwa kaum pemuda, terutama yang terpelajar yang sekarang berkobar-kobar dengan semangat kebangsaan tak akan dapat menjalankan terus kewajibannya sebagai perintis, jika semangat kebangsaannya itu tidak diisi dengan semangat kerakyatan dan semangat kemasyarakatan, demikian tulis Sjahrir pada tahun 1945. Kendati itu cerita dan masalah dari 60 tahun yang lampau, namun pokok-pokok pikiran yang diutarakan oleh Sjahrir tadi masih relevan sebagai bahan masukan untuk memahami dan menilai keadaan kita dewasa ini. Peringatan Sjahrir terhadap bahaya dan ancaman fasisme, keprihatinannya terhadap sikap dan mentalitas fasis yang berkembang di kalangan pemuda masa itu, tidak boleh kita abaikan begitu saja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa fasis berarti penganut fasisme, dan kata fasisme bermakna prinsip atau paham golongan nasionalis ekstrem kanan yang menganjurkan pemerintahan otoriter. Tidak usahlah kita menggunakan istilah fasis melulu dalam kaitan dengan suatu paham atau prinsip serta sistem politik tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari orang bisa berkata “Kamu fasis”, dan yang dimaksudnya ialah “Kamu tidak demokratis, tukang paksa, abang kuasa, mau menang sendiri, penindas.” Dalam hal ini kata “fasis” telah memperoleh perluasan makna, melampaui makna orisinalnya, namun intisari pengertiannya masih ada.

Sejarah sudah mencatat dengan baik, bahwa negeri Nazi-Jerman tahun 1930-an adalah contoh tempat sikap fasis dipraktikkan dengan gencar. Pemuda Hitler dan Pasukan Kemeja Coklat yang bertindak sebagai tukang pukul memaksa rakyat untuk tunduk dan patuh pada perintah. Semboyan mereka ialah “Marschieren oder Krepieren”, artinya berbaris atau mati. Kaum fasis selalu melakukan kekerasan terhadap orang atau golongan yang tidak mereka sukai. Mengapa kita teringat buku kecil Sjahrir tahun 1945 “Perdjoeangan Kita” yang menyebutkan soal fasis? Karena pada hakikatnya hal itu 60 tahun kemudian belum hapus dalam masyarakat kita. Tabiat dan sikap fasis adalah salah satu warisan dari zaman dulu. Kalau kita baca berita tentang Farid Faqih seorang aktivis sosial dari sebuah LSM datang ke Aceh turut memberikan bantuan kepada para korban tsunami telah ditahan oleh militer karena dituduh mengambil barang milik orang lain, lalu digebuk ramai-ramai oleh perwira dan perjuritnya, apakah kejadian itu suatu manifestasi kemarahan dan letupan emosional semata-mata di pihak militer bersangkutan? Menjelang berakhirnya rezim Orde Baru Soeharto, tatkala terjadi demo-demo mahasiswa dan rakyat terhadap pemerintah, maka terdengar berita tentang penculikan-penculikan yang dilakukan oleh sekumpulan militer yang mendapat didikan khusus memadamkan huru hara di kota-kota (ingat kasus penculikan aktifis era 1998). Ternyata korban banyak yang hilang, tidak diketahui lagi selama-selamanya, dan mereka yang bisa keluar bercerita tentang siksaan-siksaan badan yang mereka alami. Bukankah ini juga manifestasi sikap fasis? .... Akhirnya, pantas untuk kita kutip pendapat Rosihan Anwar bahwa terkadang kita tidak boleh menutup mata terhadap peristiwa kekerasan. Kita harus jujur mengakui sikap fasis adalah sebuah tabiat yang kita warisi. Kalau sudah mengakui itu, maka usaha kita berikut ialah bersama-sama menghilangkan segala yang bersifat fasis, dan belajar melaksanakan kehidupan yang beradab dan berperikemanusiaan.

Sumber : Rosihan Anwar (2008) dan Tempo, Agustus 2009 

Understanding Sutan Syahrir

Ditulis ulang : Muhammad Ilham

We have seen that Sjahrir’s career was a long struggle to achieve a set of ideals which were formed at an early stage, and which remained constant in their essence throughout his life, but were tempered by experience. Despite his intellectual brilliance and his many achievements the final phases of his career were unsuccessful, and ended in deep personal suffering. The failure of the Socialist Party to find a durable place in Indonesian politics was the central feature of this period of his career. To make sense of this failure in biographical terms, we must examine several aspects of his personality and style of action. Finally, although it is necessarily a rather speculative enterprise, it is worth asking whether alternative strategies might have produced any different result. We have already seen that education was the medium of Sjahrir’s personal advancement in his early years, and that he was driven by a strong pedagogical impulse. Indeed, education was to him the essential task. In his own words, it was “the greatest work there is”. This preoccupation is apparent in his rhetoric, in his mode of political action and in his personal relations. Sjahrir’s rhetoric reveals a teacher rather than an orator. His political utterances reflect his pedagogical preoccupation, as he constantly employs the language of the schoolroom, both lexical and structural, to make his thinking clear.

The rhetorical style of a politician like Sjahrir could easily be a study in itself, but here only a few points need be noted. Implicit in his recorded thought is the idea that political ends can best be sought by teaching, convincing, demonstrating the validity of one’s views. For instance, he often speaks of ideas he believes in, like socialism and democracy, as ajaran, which may be translated as “doctrine” but has the essential meaning of “teaching”. For him political conflict was largely a contest between teachings. At the root of this is a belief that consciousness can determine or at least strongly influence action. If people can be educated, convinced, made aware, then desirable actions will follow. At the same time, since rational understanding and planning should link desirable actions with desirable results, education becomes the key to progress. Thus political action becomes inseparable from the educational project. Hence for Sjahrir, socialism is “a teaching and a movement seeking justice in human life”.The rational approach contained in Sjahrir’s effort to teach is reflected in the literal quality of his language. In this he contrasts starkly with many Indonesian politicians, notably Sukarno. Sjahrir rarely uses symbolic techniques to convey meaning, and rarely slips into the use of slogans. He consciously rejected slogans, seeing them as a poor if superficially attractive substitute for explanation. His arguments are therefore generally concrete and immediate in their content and logical in their structure, and resemble nothing so much as thoughtfully constructed lectures, which indeed they are. Longer pieces are carefully divided into manageable, tightly argued sections. He often describes general conditions before moving on to specifics, and he gives his audience considerable help by frequent definitions, use of topic sentences and generous use of introductory and summary phrases which help the audience keep track of the development of his argument, such as “We will now consider a number of things which we believe to be important factors...” or “Now that we have explored and stated frankly what we regard as shortcomings...we may draw the conclusion that...”

It is easy to see how closely Sjahrir’s rhetoric resembled the academic discourse in which he had so excelled as a youth. This was not wholly unconscious; indeed, this kind of political language was a source of some pride to him. Tas remembers Sjahrir’s pleasure in remarking after his 1955 speaking campaign that “all my speeches were lessons” to which the people had listened with patience.’

One possible interpretation of Sjahrir’s preoccupation is to view education as a quasi-reproductive activity. This has a psychological as well as a sociological aspect. Education may be considered as a social process which not only contributes to the development of the individual’s knowledge, skills and attitudes but also acts as a conduit for the perpetuation or reproduction of norms and values, of ideology. To the extent that ideology is intimately connected with an individual’s identity, as Erik Erikson suggests, the kind of political education which Sjahrir strove to impart involves an attempt to reproduce an aspect of the educator’s identity. According to such an interpretation, Sjahrir’s educational work was not only the implementation of a rationally arrived at strategy of political action, but also the fulfilment, perhaps dimly conscious, of a drive towards a quasi-parental nurturing relationship with his followers.

From a historical angle, this pedagogical concern can also be linked to the educational heritage of the Kota Gedang tradition. A major concern of parents in the Kota Gedang lineages was to achieve educational openings for their children, especially because of the connection between education and government employment. Their patronage of the many private schools which sprang up around the turn of the century, as well as their dominant position in the Dutch schools, even beyond their own region, demonstrates this. Thus a strong connection was established between promotion of a child’s formal educational career and the quality of parental nurture. To such a way of thinking, to leave a child in unschooled ignorance might be an unconscionable neglect. More generally, a deep concern for the work of nurturing is discernible in Sjahrir’s life quite apart from his educational principle. This is reflected in his love of children, his reluctance to cause or allow suffering in others, and broadly in his attitude towards the Indonesian people. In his letters it is clear that he does not love the people because of identification or kinship, but because they are “the sufferers and the losers”, the victims of colonialism and other avoidable evils. He feels “sympathy for the underdog”, but as a detached person who sees the people as “them”. An endearing aspect of Sjahrir’s character is his love of children. He had only two children of his own, but was regarded as an adoptive father by many others. Even during his brief, youthful sojourn in Holland he adopted a child. During his exile, during the years of occupation and revolution, and later after his second marriage he sought out the company of children and is said to have always taken an unaffected delight in their company. And he was not simply with them; rather he invested energy and emotional commitment. Tas calls his way of playing with them “a passion, an act of release”. This may be interpreted as a search for a lost childhood, though not necessarily for a distinctively Minangkabau childhood as Mrazek suggests. In the company of children, Sjahrir could find the psychQlogical strength he needed to manage the complexity and hostility of adult life, an emotional framework in which relationships were simple and supportive. But most of all it bespeaks a simple joy in the creative work of nurture. Sjahrir’s long-term view of events and his unbending adherence to certain principles inevitably engendered conflict, and sometimes personal animosities, with colleagues more inclined to pragmatism and less concerned with democratic ideals. In particular, he was brought into deep conflict with Sukarno and with the elitist politicians concentrated in the PNI. The Sjahrir-Sukarno antagonism was personal, cultural and political, and went back all the way to Sjahrir’s days in the Pemuda Indonesia in Bandung. They clashed in public as early as 1928, when Sukarno addressed a youth gathering which Sjahrir was chairing. In the course of the debate Sukarno entered into a disagreement with a woman delegate, Suwarni; he raised his voice, and swore in Dutch. Sjahrir, a mere nineteen years old, intervened in her defence, scolding Sukarno for speaking Dutch at a nationalist gathering, and for using coarse language to “a daughter of Indonesia”.

Sukarno accepted the younger man’s reprimand but cannot have forgotten it. Twenty years later, prisoners of the Dutch at Prapat, the two grated on each other. Sukarno’s vanity irked Sjahrir, who was unable to restrain himself and treated the president to a stinging outburst. Even Sukarno’s singing in the bathroom provoked Sjahrir to his own flurry of coarse Dutch. When Sjahrir received his letter of appointment as adviser to an Indonesian negotiating team, his first reaction on seeing Sukarno’s signature was, “Who is he? Why does he have to appoint me?” Hatta reports that the story got back to Sukarno, who was suitably insulted. Arnold C. Brackman remembers witnessing a heated exchange between the two men when working as a journalist in Yogyakarta in 1948. Sjahrir repeatedly derided Sukarno, whose anger grew as the conversation went on, especially as Sjahrir deliberately spoke English so that their guest would see the president’s discomfort, while Sukarno replied in Dutch. Sukarno needed the approval of others and his rank and position were vitally important to his sense of self. Sjahrir’s repeated barbs cannot have failed to engender deep hostility. Hence Sukarno was easily susceptible to suggestions that Sjahrir might be disloyal to the state as well as to himself, not that the distinction was always obvious : “And what actually did Sjahrir do for the Republic? Nothing except criticize me,” he wrote later. Another aspect of the Sjahrir-Sukarno relationship is their relative generational position. Sukarno was born in 1901, Sjahrir in 1909. Sukarno’s generation of tertiary educated politically active Indonesians - those whose college days were in the early and mid 1920s - was somewhat larger than Sjahrir’s, because of the restrictions on study in Holland after 1925, and the crackdown on political activity in the early thirties. Only Sjahrir’s precocity allowed him to achieve a leadership position by the time the repressive wave began in earnest. He was, after all, only twenty-four at the time of his exile. This created an interesting position for him in terms of his inter-generational relations, since he was junior to Sukarno and many of the other nationalists (who were rather hierarchically minded) yet in a good position to appeal to the youth of the “Generation of ‘45”. In a sense he formed a bridge between two generations, but did not actually seem part of either. This was a great strength for him in building his youthful supporter base, but it must have created some resentment in the minds of many older nationalists. Certainly there was deep antagonism between Sjahrir’s rationality and Sukamo’s use of emotion and symbols in his politics. This antagonism was made into an irreparable breach by the personal hostility which broke out between the two men by 1948. Likewise his distaste for the elitist nationalists of the PNI, and for the communists, which Sjahrir had learned in his student days in Holland grew as the years passed, and ultimately became impossible to repair. His dislike had much to do with a determined clinging to his principles, but the result was to leave Sjahrir in a rather isolated position which severely damaged his political prospects.

(c) Lindsay Rae ...... (kiriman/posting dari seorang kawan via Inbox FB Muhammad Ilham Fadli