Tampilkan postingan dengan label Tokoh. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Tokoh. Tampilkan semua postingan

Jumat, 12 Juli 2013

Nelson "Statesman" Mandela

Oleh : Muhammad Ilham 

Nelson Mandela @ Madiba, siapa yang tak kenal dengan beliau. Tokoh anti apartheid dan  mantan Presiden Afrika Selatan  yang menjadi icon perlawanan diskriminasi ras ini  adalah contoh terbaik politisi (politician) yang mampu bermetamorfosis dengan paripurna menjadi seorang negarawan (statesman). Mandela mengajarkan bahwa seorang politisi itu bukanlah seorang insan yang pendendam, hedonis dan munafik atas nama ideologi ataupun agama. 

Melihat "catatan hidup" Mandela, saya kemudian teringat dengan teoritisi ilmu politik, Samuel P. Huntington (1993 : 77) yang mengatakan bahwa demokrasi tak akan pernah mencapai paripurna jika para politikusnya gagal bertransformasi menjadi seorang negarawan. Point-nya, melihat dinamika dan praktek demokrasi di Indonesia belakangan ini - yang teramat sulit, untuk tidak mengatakan tidak ada negarawan seumpama Mandela - rasanya demokrasi masih dalam tahap "jualan politik" ataupun "eksperimen trial and error". Padahal, Indonesia pernah dalam sejarah mempraktekkan demokrasi secara paripurna, walau dalam waktu yang tak terlalu lama, ketika para negarawan-negarawan seperti Mohammad Hatta, St. Syahrir, IJ. Kasimo, Agus Salim, Mohammad Natsir dan lain-lain mewarnai pentas politik Indonesia. Mereka ini, bisa dikatakan sama, bahkan lebih dibandingkan dengan Nelson Mandela. 


wallpaperschould.com

Rabu, 26 Desember 2012

Pramoedya Ananta Toer : "Saya Bukan Nelson Mandela"

Ditulis ulang : Muhammad Ilham 

(c) nasional-list
Saya bukan Nelson Mandela. Dan Goenawan Mohamad keliru, Indonesia bukan Afrika Selatan. Dia berharap saya menerima permintaan maaf yang diungkapkan presiden Abdurrahman Wahid, seperti Mandela memaafkan rezim kulit putih yang telah menindas bangsanya, bahkan memenjarakannya. Saya sangat menghormati Mandela. Tapi saya bukan dia, dan tidak ingin menjadi dia. Di Afrika Selatan penindasan dan diskriminasi dilakukan oleh kulit putih terhadap kulit hitam. Putih melawan hitam, seperti Belanda melawan Indonesia. Mudah. Apa yang terjadi di Indonesia tidak sesederhana itu: kulit cokat menindas kulit coklat. Lebih dari itu, saya menganggap permintaan maaf Gus Dur dan idenya tentang rekonsiliasi cuma basa basi. Dan gampang amat meminta maaf setelah semuanya yang terjadi itu. Saya tidak memerlukan basa basi. Gus Dur pertama-tama harus menjelaskan dia berbicara atas nama siapa. Mengapa harus dia yang mengatakannya? Kalau dia mewakili suatu kelompok, NU misalnya, kenapa dia berbicara sebagai presiden? Dan jika dia bicara sebagai presiden, kenapa lembaga-lembaga negara dilewatinya begitu saja? Sekalipun dalam kapasitasnya sebagai presiden, Gus Dur tidak bisa meminta maaf. Negara ini mempunya lembaga-lembaga perwakilan, dan biarkan lembaga negara seperti DPR dan MPR mengatakannya. Bukan Gus Dur yang harus mengatakan itu. Yang saya inginkan adalah tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Orang seperti saya menderita karena tiadanya hukum dan keadilan. Saya kira masalah ini urusan negara, menyangkut DPR dan MPR, tetapi mereka tidak bicara apa-apa. Itu sebabnya saya menganggapnya sebagai basa basi.

Saya tidak mudah memaafkan orang karena sudah terlampau pahit menjadi orang Indonesia. Buku-buku saya menjadi bacaan wajib di sekolah-sekolah lanjutan di Amerika, tapi di Indonesia dilarang. Hak saya sebagai pengarang selama 43 tahun dirampas habis. Saya menghabiskan hampir separuh usia saya di Pulau Buru dengan siksaan, penghinaan, dan penganiayaan. Keluarga saya mengalami penderitaan yang luar biasa. Salah satu anak saya pernah melerai perkelahian di sekolah, tapi ketika tahu bapaknya tapol justru dikeroyok. Istri saya berjualan untuk bertahan hidup, tapi selalu direcoki setelah tahu saya tapol. Bahkan sampai ketua RT tidak mau membuatkan KTP. Rumah saya di Rawamangun Utara dirampas dan diduduki militer, sampai sekarang. Buku dan naskah karya-karya saya dibakar. Basa basi baik saja, tapi hanya basa basi. Selanjutnya mau apa? Maukah negara mengganti kerugian orang-orang seperti saya? Negara mungkin harus berutang lagi untuk menebus mengganti semua yang saya miliki. Minta maaf saja tidak cukup. Dirikan dan tegakkan hukum. Semuanya mesti lewat hukum. Jadikan itu keputusan DPR dan MPR. Tidak bisa begitu saja basa basi minta maaf.

Tidak pernah ada pengadilan terhadap saya sebelum dijebloskan ke Buru. Semua menganggap saya sebagai barang mainan. Betapa sakitnya ketika pada 1965 saya dikeroyok habis-habisan, sementara pemerintah yang berkewajiban melindungi justru menangkap saya. Ketika dibebaskan 14 tahun lalu, saya menerima surat keterangan bahwa saya tidak terlibat G30S-PKI. Namun, setelah itu tidak ada tindakan apa-apa. Dalam buku saya “Nyanyi Sunyi Seorang Bisu” yang terbit pada 1990 juga terdapat daftar 40 tapol yang dibunuh Angkatan Darat. Tapi tidak pernah pula ada tindakan. Saya sudah kehilangan kepercayaan. Saya tidak percaya Gus Dur. Dia, seperti juga Goenawan Mohamad, adalah bagian dari Orde Baru. Ikut mendirikan rezim. Saya tidak percaya dengan semua elite politik Indonesia. Tak terkecuali para intelektualnya; mereka selama ini memilih diam dan menerima fasisme. Mereka semua ikut bertanggung jawab atas penderitaan yang saya alami. Mereka ikut bertanggung jawab atas pembunuhan-pembunuhan Orba. Saya sudah memberikan semuanya kepada Indonesia. Umur, kesehatan, masa muda sampai setua ini. Sekarang saya tidak bisa menulis-baca lagi. Dalam hitungan hari, minggu, atau bulan mungkin saya akan mati, karena penyempitan pembuluh darah jantung. Basa basi tak lagi bisa menghibur saya.

Sumber :  [nasional-list] Pramoedya Ananta Toer: "Saya Bukan Nelson Mandela"

Kamis, 20 Desember 2012

Harga Diri dan Magnitude Soekarno

Oleh : Muhammad Ilham

Bangsa yang tidak percaya diri untuk tegak mandiri, tidak percaya pada kekuatannya sendiri, menjadi bangsa penjiplak, maka bangsa itu tidak bisa menjadi bangsa merdeka !  
(Pidato HUT Proklamasi, 1963) 

Biarlah foto-foto ini "berbicara", bagaimana seorang "Putra Fajar" menjadi magnet bagi kawan dan lawannya di dunia internasional. Memang banyak orang mengatakan, bahwa Soekarno adalah Presiden ultra-flamboyan - dalam bentuk lain dari "pencitraan" - tapi harga diri dan kemandirian merupakan kata kunci dari perjuangannya. Ia merasakan derita dan mengeluarkan "peluh keringat" untuk sebuah bangsa bernama Indonesia. Ia dan bangsanya tak ingin jadi "pinggiran", ia ingin jadi "ingatan" orang banyak, menjadi "magnet" bagi pemimpin dunia lainnya. Dan, Indonesia berawal dari harga diri yang tercabik dan dihinakan oleh yang namanya kolonialisme - buah dari "kapitalisme", karena itulah, "muka tengadah" arah kedepan sambil tertunduk melihat "masa lalu" menjadi icon pemikiran putra tersayang Idayu Agus Rai ini.


(c) historia-online.com

Presiden Sukarno berdiri berdampingan dengan 4 pemimpin negara Non Blok setelah mereka selesai mengadakan pertemuan. Dari kiri kekanan : Pandit Jawaharlal Nehru (Perdana Menteri India), Kwame Nkrumah (Presiden Ghana), Gamal Abdul Nasser (Presiden Mesir), Bung Karno, dan Tito (Presiden Yugoslavia).  Kelima pemimpin negara non blok ini mengadakan pertemuan yang menghasilkan seruan kepada Presiden AS, Eisenhower (Presiden AS) dan Perdana Menteri "Uni Soviet"/Rusia, Nikita Khruschev, 
agar mereka melakukan perundingan diplomasi kembali 
(Foto: 29 September 1960).

Sabtu, 01 Desember 2012

Gus Dur dan Soetan Bathoegana

Oleh : Muhammad Ilham

Saya masih menyimpan sebuah kliping majalah Forum Keadilan tahun 1999, dengan judul "Gus Dur : Demokrasi yang baik adalah ketika kita menghargai hak-hak minoritas". Kalimat dalam tanda kutip itulah pada prinsipnya menjadi "substansi" dari pemikiran Gus Dur.  

Gus Dur atawa Abdurrahman Wahid telah ”menutup” catatan hidup yang ditorehkannya secara empiris-personal dua tahun yang lalu, lebih kurang. Namun, catatan hidupnya tetap memberikan pengaruh bagi pencerahan bangsa, entah sampai kapan. Sebagai figur bangsa, bagi saya pribadi, Gus Dur bukanlah sosok ideal bagi saya untuk dikagumi secara utuh. Tapi pada bagian-bagian tertentu, Gus Dur bagi saya sangat inspiratif, luar biasa dan pantas untuk saya ceritakan pada anak cucu saya kelak. Sebagai tokoh yang sangat kontroversial (bagi ”ranah” Indonesia), kehadiran seorang Gus Dur justru memberikan pencerahan bagi peradaban Indonesia dan mungkin kaum muslimin di seluruh dunia. Mungkin banyak pemikirannya yang hingga hari ini belum bisa diterima oleh semua pihak, tapi bukan berarti pemikirannya itu ”tidak akan pernah” diterima. Terkadang, lontaran pemikiran seseorang bisa mendahului zaman. Nurcholish Madjid @ Cak Nur adalah contoh terbaik. Pemikiran Cak Nur tersebut justru terasa ”hidup” bagi kita setelah ia meninggal. Sosok seorang Gus Dur nampaknya membekas begitu mendalam di benak orang-orang yang pernah mengenalnya. Gus Dur sebagai seorang cendekiawan dan pejuang demokrasi yang berperan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sejarah mengenal, se-kontroversial apapun seorang putra KH. Wahid Hasyim ini, tapi semua orang bersepakat bahwa ia adalah pejuang demokrasi yang pandai dalam membina hubungan beragama di Indonesia. "Beliau tokoh besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungannya dengan negara dan agama, khususnya agama Islam sangat luar biasa," kata Adnan Buyung Nasution suatu waktu, dulu. Dengan kemampuannya, suami Sinta Nuriyah ini mampu membangun hubungan yang sangat demokratis antara negara dan agama. Padahal, dua hal tersebut merupakan salah satu hal yang paling sulit untuk disinergikan.

Pada masa Orde Baru, ketika militer sangat ditakuti, Gus Dur pasang badan melawan dwi fungsi. Sikap itu diperlihatkan ketika menjadi Presiden dia tanpa ragu mengembalikan tentara ke barak dan memisahkan polisi dari tentara. Dwifungsi tamat. Gus Dur adalah pejuang paling depan melawan radikalisme agama. Ketika radikalisme agama sedang kencang-kencangnya Gus Dur menantangnya dengan berani. Dia bahkan mempersiapkan pasukan sendiri bila harus berhadapan melawan kekerasan yang dipicu agama. Fenomena paling hebat adalah ketika Gus Dur yang buta dan berkursi roda mengalahkan lawan-lawannya yang sehat dalam perebutan kursi Presiden Indonesia keempat. Banyak yang menganggap terpilihnya Gus Dur waktu itu sebagaii ironi besar bangsa Indonesia berpenduduk lebih dari 200 juta. Tetapi ironi sesungguhnya, dan itu sangat fenomenal, adalah kehebatan seorang buta dan lumpuh yang mampu melumpuhkan keperkasaan orang-orang sehat dan cerdas. Di kalangan pengagum fanatiknya Gus Dur adalah dewa. Dia juga pejuang yang tidak mengenal hambatan. Dengan selentingan kesukaannya 'begitu aja kok repot' Gus Dur tidak menggampangkan persoalan. Justru itu memperlihatkan kejeniusan seorang Gus Dur menyelesaikan banyak hal pelik dengan mudah.

Soekarno tak pernah, Soeharto apalagi, Habibie belum. Baru Gus Dur membuat sesuatu yang bersejarah ini: di depan sebuah pertemuan internasional di Bali, dialah presiden Indonesia pertama yang bisa membuat hadirin tertawa. Para kepala negara terdahulu berpidato dengan gagah, serius, atau mendayu-dayu. Tanpa humor. Tapi Gus Dur tidak. Presiden yang hampir buta itu berbicara tentang dirinya dan juga tentang wakil presidennya, Megawati, yang enggan berkomentar. “Kami berdua akan jadi sebuah tim yang sempurna,” katanya dalam bahasa Inggris yang bagus, tanpa teks. “Saya tak bisa melihat, dia tak bisa omong.” Para hadirin tergelak mendengar olok-olok itu. Harian Financial Time beredar ke seluruh dunia dan menulis tentang Gus Dur yang “memikat” (to charm) dunia. Selama bertahun-tahun retorika Indonesia adalah retorika kekuasaan. Di mimbar, Bung Karno bergemuruh seperti gelombang samudra magis yang berseling petir. Pidato Soeharto datar-lurus seperti barisan tentara yang maju dengan disiplin. Habibie memberi sambutan dengan nada naik-turun seperti sebuah kapal udara ringan yang melintasi perbukitan. Samudra, tentara, pesawat terbang—semua itu kiasan untuk bermacam daya yang menaklukkan. Sebaliknya, retorika Gus Dur adalah retorika pertemuan. Ah ..... sudahlah, membicarakan Gus Dur memang memikat. Kelemahannya juga memikat, apalagi tentang kelebihannya.

Indonesia beruntung memiliki orang-orang besar, mengapa kita harus pula memperhinakan mereka ? Bukankah kelebihan dan kelemahan orang-orang besar yang pernah "dihadirkan" Tuhan dalam negri Sumpah Palapa ini menjadi pertanda dan pesan dari Tuhan .... "belajarlah kalian dari kelebihan dan kelemahan tokoh-tokoh kalian tersebut", (mungkin itu, yang mungkin dikatakan Tuhan. Wallahu a'lam).

Saya teringat dengan sebuah cerita yang  saya kutip dari :  http://imlawifrailham.blogspot.com/2009/12/tak-semua-hal-harus-dilayani.html, begini :

Karena letih menjadi rakyat biasa, maka suatu hari, seekor babi hutan membuat sebuah keputusan "fenomenal" ..... ia memproklamirkan diri menjadi raja hutan. Tanpa pikir panjang, ia kemudian bangkit dari kubangan tempat ia beristirahat, menuju singa, raja binatang buas dan menantangnya untuk bertempur. Tentu saja singa hanya memandang sekilas kepada makhluk bau ini, mengabaikannya tanpa ekspresi emosi, walaupun sang babi menggugat "otoritas" dan "kedaulatan politik"nya. Singa kemudian berlalu tanpa perlu membalas tantangannya. Cerita ini, walaupun sederhana dan pendek, justru memberikan pelajaran bagi kita bahwa orang yang bijaksana itu tidak menghabiskan waktu mereka hanya untuk melayani gangguan orang-orang bermental rendah. 

______ Seandainya Gus Dur hidup hari ini, ia tidak akan menganggap apa yang diucapkan Soetan Bathoegana itu sebagai penghinaan. Bathoegana itu kecil. Karena defenisi orang BESAR menurut cerpenis Leon Tolstoy adalah : "selalu memikirkan hal yang besar, dan tidak menganggap hal kecil itu sebagai sebuah hal yang substansial". 

Referensi : Forum Keadilan (1999 : persis edisinya, saya lupa), MS. Hikam (2003)
Foto : nu.org.id

Kemerdekaan Itu Hak Seluruh Bangsa

Oleh : Muhammad Ilham

Soekarno tahun 1962-pun pernah "bersumpah" tentang Palestina. Putra Sang Fajar ini konsisten dengan konstitusi negara, dimana ia menjadi salah satu "mastermind"-nya - UUD 1945 - "bahwa penjajahan harus dihapuskan di atas dunia karena tidak sesuai dengan pri-kemanusiaan dan pri-keadilan". 

sumber foto : (cc : zen mehbob)

Selasa, 13 November 2012

Melihat HAMKA dari Approach Model

Oleh : Muhammad Ilham

Artikel ini, telah dipublish di Iran Indonesian Radio & Padang-Media.com (12/11/2012)




Dalam tradisi ilmu antropologi dan sosiologi dikenal adanya pendekatan approach model (model penghampiran), menghampiri seorang tokoh dalam konteks "kehadirannya". Bila hal ini dilakukan terhadap figur seorang Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), maka pertanyaan yang mengemuka adalah : "Seandainya HAMKA bukan anak Dr.H. Abdul Karim Amrullah atau Inyiak Rasul, apakah ia bisakita pahami seperti sekarang ini?". Mengutip David Learner yang memperkenalkan pendekatan ini, maka asumsi dasarnya tidak hanya terbatas pada terdapatnya hubungan genealogis antara anak dan ayah yang memiliki pengaruh tertentu terhadap perkembangan seseorang. Paling tidak, dari "garis keturunan" ayahnya, maka HAMKA berasal dari keturunan "menengah". Konsep "menengah" tidak dipahami sebagai suatu keluarga atau masyarakat yang berasal dari strata sosial ekonomi (sebagaimana halnya yang dipahami dalam sosiologi sebagai sektor primer), tapi untuk kasus HAMKA lebih kepada sektor "jasa" (tertier). Dengan demikian, maka HAMKA agak berbeda dengan anak-anak yang lahir pada waktu itu. Lingkungan HAMKA kala ia lahir dan tumbuh berkembang memungkinkan ia untuk memaksimalkannya secara kreatif dan optimal. Perkembangan inilah yang kemudian menuntun perkembangan pribadinya hingga tua. 

"Faktor Anak" dari Inyiak Rasul merupakan variabel penting lainnya dalam kehidupan HAMKA. Sang ayah, Inyiak Rasul, merupakan sistem lingkungan dimana sang Ayah menjadi faktor pembentuk lingkungan tertentu yang sangat mempengaruhi kesadaran intelektual HAMKA dan masyarakat sekitarnya, sebagaimana yang ditulis HAMKA dalam bukunya yang "unik-fenomenal", Ayahku. Kehadiran Inyiak Rasul dalam masyarakat Minangkabau kala itu telah melahirkan dan menstimulus lahirnya dinamika-dinamika tertentu. Konflik-konflik pemikiran "kaum muda-kaum tua" - sebagaimana yang dikatakan oleh Taufik Abdullah dan Deliar Noer - hampir secara keseluruhan dimotori oleh ayah HAMKA. Dalam situasi dan peran sosial ayahnya seperti inilah, HAMKA dibesarkan. Dan sudah barang tentu, bila Inyiak Rasul menginginkan HAMKA, anaknya, menjadi orang besar pula. Inyiak Rasul menginginkan HAMKA "menghampiri" peran dan status sosialnya. Karena itulah, dalam buku-nya Kenang-Kenangan, HAMKA mendeskripsikan "kegirangan" ayahnya ketika HAMKA lahir. Segera setelah HAMKA lahir dan mendengar tangisan melengking, Inyiak Rasul terkejut dari pembaringan dan serentak berkata : ..... "Sepuluh Tahun!!". Ini kemudian membuat nenek HAMKA bertanya pada Inyiak Rasul, "Apa maksud 10 tahun itu guru mengaji ?" (nampaknya, mertua Inyiak Rasul, orang tua dari ibu HAMKA memanggil Inyiak Rasul dengan "guru-mengaji", bukan ananda atau Angku - panggilan "guru mengaji" merupakan panggilan penghormatan yang beraurakan profesional). Inyiak Rasul menjawab bahwa HAMKA dalam umur 10 tahun diharapkan dapat belajar di Mekkah. 

Mekkah kala itu menjadi "kiblat" prestisius pencerahan intelektual, khususnya bagi orang Minangkabau. Harapan ini dikemukakan oleh Inyiak Rasul agar HAMKA dapat mengikuti jejak intelektual "leluhurnya" yang dikenal alim. Dan memang, meskipun HAMKA dalam usia 10 tahun tak belajar di Mekkah, tapi oleh ayahnya, HAMKA di "godok" di Madrasah Thawalib", suatu institusi dan sistem pendidikan yang tersohor kala itu di Nusantara (bahkan Asia Tenggara). Madrasah Thawalib merupakan eksperimen terbaik dari Inyiak Rasul. Apabila situasi sang ayah merupakan salah satu faktor dalam membentuk perkembangan intelektual HAMKA, maka faktor lainnya adalah lembaga asimilasi "adat-Islam". Lembaga ini mempercepat atau meletakkan dasar-dasar situasional bagi HAMKA untuk berkembang. Islam yang datang dari Aceh ke Minangkabau (via-Ulakan), tidaklah menghapus adat istiadat yang telah berkembang sebelumnya. Bahkan menurut HAMKA (termasuk Tan Malaka), adat Minangkabau yang disusun oleh Islam atau dipakai oleh Islam untuk melancarkan kehendaknya, mengatur masyarakat Minangkabau dengan alat yang telah tersedia padanya. Termasuk didalamnya mekanisme pengaturan harta pusaka suku yang turun temurun menurut jalur keibuan (matriarkal). 

Oleh karena itu, HAMKA menilai bahwa Islam di Minangkabau bukanlah tempelan dalam adat, melainkan suatu susunan Islam yang dibuat menurut pandangan Minangkabau. Dalam situasi "adat-Islam" yang telah terasimilasikan dalam bentuknya yang sedemikian rupa-lah yang menyebabkan proses sosialisasi nilai-nilai Islam berjalan lancar kedalam diri HAMKA. Sebab, disamping masyarakat telah bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam, juga dalam masyarakat semacam itulah akan tumbuh berkembangnya dengan potensial lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam jumlah yang sangat besar menjadi sesuatu hal yang tidak mustahil. Peran sosial serta harapan ayah HAMKA terhadap dirinya diperkuat dengan situasi kemasyarakatan semacam itu. Namun, dalam konteks pendekatan "penghampiran", maka dua variabel tersebut diatas belum cukup melahirkan seorang HAMKA.

Faktor-faktor lain juga harus diperhitungkan. Sebagaimana Rudolf Mrazek dan Harry Poetsze memperhatikan faktor determinisme geografis dan kampung halaman lahirnya Tan Malaka dalam membentuk kepribadian Tan Malaka, maka situasi kampung halaman tempat dimana HAMKA dilahirkan juga menjadi variabel yang cukup berpengaruh. Hal ini terefleksi dalam buku Kenang-Kenangan Jilid I. HAMKA, dalam buku ini, mengakui betapa kampung halamannya mempengaruhi pembentukan pribadinya. HAMKA yang anak ulama besarini dilahirkan di tepi danau Maninjau, di Tanah Sirah Sungai Batang. Alam yang indah, sejuk dan inspiratif ini memberikan dan merangsang daya imaginasi seorang HAMKA. HAMKA menulis : "Tidak mengapa ! anak itu pun duduk dengan sabarnya memandang danau, memandang biduk, memandang awan, memandang sawah yang baru dibajak di seberang lubuk dihadapan rumahnya, mendengar kicau murai, kokok ayam berderai". "Anak" dalam penceritaan diatas tak lain tak bukan adalah personifikasi HAMKA sendiri, ketika mengalami kesendirian ditinggal pengasuhnya, sementara neneknya (yang biasa dipanggilnya dengan "anduang") pergi ke sawah, sedangkan ayah HAMKA (Inyiak Rasul) dan ibunya ada di Padang Panjang, memenuhi permintaan masyarakat untuk mengajar disana.

Ketiga variabel diataslah yang mempengaruhi perkembangan intelektual dan daya imaginasi serta kepribadian HAMKA. Untuk "menghampiri" ketokohan HAMKA, variabel-variable ini harus dilihat sebagai sesuatu yang saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain. Dan HAMKA berada "ditengah-tengahnya." Peran sosial dan harapan Inyiak Rasul bertemu dengan lingkungan ke-Islaman yang telah melembaga dan terintegrasi dalam masyarakat. Sementara lingkungan alam memberikan kontribusi menumbuhkembangkan daya imaginasinya serta memperkuat daya kreasi dan penerimaannya terhadap peran sosial ayahnya yang ulama besar itu.(IRIB Indonesia/Padangtoday/PH)

Referensi : Hamka (1987), Fachry Ali (1991)

Kamis, 01 November 2012

Soekarno-Hatta Bukan Prajurit Perang

Oleh : Muhammad Ilham

Kolonel Tahi Bonar (TB) Simatupang, dalam bulan Desember 1948, pernah menyarankan Soekarno-Hatta meniru Jenderal Soedirman - ikut perang gerilya. Soekarno-Hatta, tidak memberikan tanggapan. 

Penakutkah dan tidak cukup tangguhkah Soekarno-Hatta ? 

Dalam sejarah, Dwi Tunggal ini tidak tercatat seperti Ho-Chi Minh, Fidel Castro, Che Guevarra maupun Mao Ze Dong, tersuruk puruk dalam kancah perang panjang yang sengit. Walau tidak demikian, rakyat mencintai mereka berdua, bahkan memuja. Mungkin rakyat Indonesia tahu, bila hanya dengan bedil, kita sudah habis sebelum umur 35, meminjam istilah GM. 

Foto : tribunews.com

Selamat memasuki bulan para pahlawan. Bukan pada besar kecil kontribusi mereka terhadap republik ini, tetapi yang lebih penting adalah ...... seberapa besar mereka itu inspiring terhadap perjuangan bangsa ini ke depan, 
dan itu, tidak harus berasal dari haru biru peperangan. 

Minggu, 14 Oktober 2012

Assad dan Konflik Suriah

Oleh : Muhammad Ilham 

Ketika Opini "si pembunuh" terbentuk oleh media terhadap Bashaar al-Asaad, Presiden Suriah, izinkan saya untuk memiliki pandangan lain. Bashaar al-Asaad, dikenal tak segarang ayahnya, Hafeez al-Assaad. Hafeez al-Assaad, dikenal sebagai salah satu penentu konstelasi politik Timur Tengah pada era 1980-an bersama-sama dengan Anwar Sadat, sehingga (pernah) muncul diktum : "Di Timur Tengah tak ada damai tanpa Mesir, tak ada perang tanpa Suriah".  

Siapa Bashaar al-Assaad ? 

Asad adalah satu-satunya pemimpin Arab yang hingga hari ini tetap teguh menolak berdamai dengan Israel, Asad bahkan membantu Hizbullah untuk melawan invasi Israel ke Lebanon selatan, bahkan Asad menyediakan perlindungan bagi aktivis-aktivis top Hamas. Syiria - Asad adalah ‘ayah’ bagi jutaan pengungsi Palestina dan Irak. Sejak 63 tahun yang lalu, Syria adalah tempat berlindung bagi orang-orang Palestina yang terusir dari tanah air mereka sendiri. Syria bahkan menjadi markas perjuangan Hamas untuk membebaskan Palestina dari penjajahan Israel. Kondisi 500.000 pengungsi Palestina di Syria jauh lebih baik daripada kondisi pengungsi Palestina di Lebanon atau Jordan. Para pengungsi itu mendapat layanan kesehatan dan perumahan yang sama sebagaimana rakyat Syria. Lebih dari itu, perang Irak pun membawa dampak membanjirnya pengungsi ke Syria. AS yang konon datang ke Irak untuk menyelamatkan rakyat Irak, justru telah menyebabkan 1,5 juta warga Irak terpaksa mengungsi, menjauhkan diri dari berbagai aksi kekerasan di Irak. Bagi Syria yang berpenduduk 18 juta jiwa itu, kedatangan 2000 pengungsi per hari (data tahun 2007) , jelas memerlukan sebuah kelapangan hati yang luar biasa. Bandingkan dengan Mesir era Mubarak yang dengan bengis menutup pintu perbatasan Rafah, menghalangi pengungsi Palestina, yang sekarat sekalipun, untuk mendapatkan pertolongan. 

Menurut UNHCR, kedatangan pengungsi dalam jumlah sangat besar itu menambah berat beban Syria karena mereka diberi layanan sebagaimana warga Syria: pendidikan, kesehatan, rumah, dan subsidi minyak. Tak heran bila Syria disebut sebagai negara yang terbaik di kawasan Timur Tengah dalam memberikan layanan sosial dan ekonomi bagi para pengungsi. Dan kini, AS dan sekutu-sekutunya berupaya menggulingkan Assad dengan alasan demokrasi. Namun, alasan sesungguhnya adalah jelas: Asad adalah satu-satunya pemimpin Arab yang hingga hari ini tetap teguh menolak berdamai dengan Israel, Asad bahkan membantu Hizbullah untuk melawan invasi Israel ke Lebanon selatan, bahkan Asad menyediakan perlindungan bagi aktivis-aktivis top Hamas. Bagi Israel, Asad adalah duri dalam daging. Dan kepada AS-lah Israel meminta bantuan untuk menyingkirkan Asad. AS, lagi-lagi, menggunakan cara lama, membiayai kelompok-kelompok oposan di Syria untuk melawan Asad. Media pun digunakan untuk membesar-besarkan demo di Syria (bahkan dengan cara curang sekalipun, dengan menggunakan kamuflase gambar- gambar dan video). Bahkan, untuk kasus Libya dan Syria, justru Al Jazeera (yang sering dicitrakan sebagai media non-Barat) yang menjadi ujung tombak untuk menggalang opini dunia agar AS diberi hak untuk melakukan ‘humanitarian intervention’: menyerbu Libya dan Syria, menggulingkan Qaddafi dan Asad, dan mengganti keduanya dengan pemimpin yang bisa ‘diatur’.

Sumber/Referensi tulisan miring : 
http://dinasulaeman.wordpress.com/2011/05/23/syria-prahara-di-negeri-kaum-pengungsi/
& Cakrawala Sains  Facebook
Foto : presidenassad.net

Rabu, 10 Oktober 2012

(Masih) Tentang TAN


… “apa yang bisa kalian katakan tentang penjajahan? Kau menyebutnya Barat. Aku menyebutnya kekalahan kepada teropong 10 inci yang bisa melihat ke semua penjuru alam pada jarak 500 juta tahun cahaya.”

(Tan Malaka: Sebuah Esai, Sebuah Opera)

Kawan-Kawan!!!
Janganlah segan belajar dan membaca! Pengetahuan itulah perkakasnya Kaum Hartawan menindas kamu. Dengan pengetahuan itulah kelak kamu bisa merebut hakmu dan hak Rakyat. Tuntutlah pelajaran dan asahlah otakmu dimana juga, dalam pekerjaanmu, dalam bui ataupun buangan! Janganlah kamu sangka, bahwa kamu sudah cukup pandai dan takabur mengira sudah kelebihan kepandaian buat memimpin dan menyelamatkan 55 juta manusia, yang beribu-ribu tahun terhimpit itu. Insaflah bahwa pengetahuan itu kekuasaan. Ada kalanya kelak dari kamu, Rakyat melarat itu akan menuntut segala macam pengetahuan, seperti dari satu perigi yang tak boleh kering. Bersiaplah!!
 
Kelak Rakyat keturunanmu dan Angin Kemerdekaan akan berbisik-bisik dengan bunga-bungaan di atas kuburanmu: "Di sini bersemayam Semangat Revolusioner"

(Tan Malaka, Tokyo Januari 1926 dalam "Semangat Muda")
 


sumber foto : repro PDIKM Padang Panjang

Namanya (titik dua) CHAVEZ

Ditulis ulang : Muhammad Ilham


Venezuela mendapat predikat “negara dengan misi/program sosial terbanyak”.

Chavez, tepatnya Hugo Chavez, kembali terpilih sebagai Presidan. Dengan demikian, Chavez sudah empat kali dipercaya oleh rakyat Venezuela untuk memimpin perubahan di negeri itu. Chavez bilang, kemenangan itu membuat Venezuela tidak akan pe rnah kembali ke alam neoliberalisme. Sebaliknya, Venezuela semakin mantap melakukan transisi menuju sosialisme abad-21. Sementara itu, negeri-negeri imperialis kembali harus mengelus dada lantaran gagal membalikkan Venezuela sebagai “negara jajahan”. Imperialisme, terutama imperialis AS, memang sedang sibuk-sibuknya bergerilya di Amerika Latin. Mereka berjuang keras untuk mengembalikan Amerika Latin sebagai halaman belakangnya. Baru-baru ini mereka berhasil menggulingkan pemerintahan kerakyatan di Paraguay. Ya, Fernando Lugo, pastor kaum miskin itu, digulingkan dengan cara-cara licik dan kotor.

Sejak memerintah tahun 1999, Chavez telah mengubah ‘negeri penghasil minyak’ itu makin berdaulat dan bermartabat. Ia pertama-tama mengubah struktur politik negeri itu dengan membuat konstitusi baru. Perlahanan-lahan politik Punto Fijo (puntofijismo), sebuah demokrasi yang dikarakterisasikan oleh pembagian kekuasaan diantara dua partai: Accion Democratica (AD) dan COPEI, ditumpas oleh politik kerakyatan. Sektor-sektor sosial, seperti kaum buruh, petani, miskin kota, perempuan, masyarakat adat, pemuda, dan lain-lain, yang selama puluhan tahun dikeluarkan dari politik formal, mulai muncul sebagai aktor utama (protagonis) pembangunan kembali Venezuela. Pada tahun 2006, Chavez membentuk “Dewan Komunal”. Pemerintahan komunal ini adalah pemerintahan Rakyat.

Menurut konstitusi, Dewan Komunal adalah sarana dari rakyat terorganisir untuk mengambil-alih dan menjalankan langsung kebijakan administrasi dan proyek pembangunan. Dewan Komunal merespon aspirasi dan kebutuhan langsung dari komunitas. Pada tahun 2006, sudah berdiri 4000 dewan komunal di seluruh Venezuela. Angka ini meningkat menjadi 19,500 pada tahun 2007 dan sekitar 30 000 pada tahun 2011. Banyak rakyat yang sudah mendapat keuntungan langsung dari model demokrasi partisipatif ini. Venezuela juga berhasil memulihkan kontrol atas kekayaan nasionalnya. Sejak 2004, setelah pemerintah berhasil meraih kontrol atas minyak dan ekonomi nasional lainnya, pemerintah Venezuela berhasil menghilangkan kemiskinan ekstrem hingga 70%. Jutaan orang juga bisa mengakses layanan kebutuhan dasar secara gratis: pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, dan lain-lain.
(c) BerdikariOnline (cc: Bismo G.)

Senin, 01 Oktober 2012

Ada Apa Denganmu Amien Rais ?

Oleh : Muhammad Ilham

Devy Kurnia Alamsyah, sutradara muda (spesialis) film dokumenter sejarah, merasa gundah-gulana. Tersebabkan idolanya (dahulu), "mengusik" kemenangan idolanya (sekarang), Joko Widodo. "Bang, bacalah Solo Pos hari ini, mengapa Amien Rais berpendapat demikian ? Ada Apa dengan Amien Rais itu bang ?", tanyanya pada saya, tengah malam tadi - sambil mengirim potongan berita Solo Pos (1/10/2012), berikut : 

Tokoh Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais kembali melontarkan pernyataan mengejutkan terkait kemenangan pasangan Jokowi-Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta. Pria yang pernah menyandang gelar bapak reformasi ini menilai kemenangan Jokowi-Ahok bisa mengancam iklim demokrasi di Jakarta. “Sebab, Ahok ini didukung pebisnis. Saya tak menyebutnya etnis,” kata Amien kepada Solopos.com sebelum membuka acara Rakerda DPD PAN Solo di Solo Inn, Sabtu (29/9/2012). Menurut Amin, barisan pebisnis yang berdiri di belakang pasangan Jokowi-Ahok selama ini sangat berpotensi mencaplok kekuatan politik. Padahal, kata Amien, kekuatan pebisnis mestinya dikontrol oleh kekuatan politik untuk menciptakan iklim demokrasi yang segar. “Saya terus terang sangat khawatir. Perkawinan politik dan bisnis ini bisa mengancam demokrasi dan kontraproduktif dengan kepentingan rakyat,” tegasnya. Amien melanjutkan, watak bisnis ialah profit dan kerap kali lupa norma hukum. Padahal, yang bisa mengingatkan bahwa bisnis keliru adalah kekuatan politik. “Namun, jika politik sudah dicaplok pebisnis, maka masa depan demokrasi di ambang kehancuran,” pesannya. Amien juga tak mau menyebut kemenangan Jokowi-Ahok sebagai kemenangan rakyat. Ia dengan tegas menyebutnya sebagai kemenangan mesin politik yang mampu membentuk opini publik. “85% media massa berpihak kepada Jokowi. Dan kenapa Fauzi tak bisa merebut media massa? Karena Foke nggak punya duit,” ujarnya. 

Di sisi lain, Amien kembali memuji Fauzi Bowo atau Foke. Menurut Amien, sikap Foke yang dengan terbuka mengucapkan selamat atas kemenangan Jokowi adalah contoh yang harus ditiru dalam Pilpres 2014 mendatang. “Itu pidato konsensus, contoh bagus untuk Pilpres mendatang,” paparnya. Ia mengingatkan, jika dalam 100 hari masa kepemimpinan Jokowi, Jakarta tetap banjir, macet, dan karut marut, Jokowi, kata Amien, dinilai hanya bisa mengumbar janji. Tapi, jika ada perbaikan, imbuhnya, mungkin kepemimpinannya masih ada gebrakan. “Jakarta itu tak seperti Solo. Jangan grusa-grusu,” paparnya. Tak hanya itu, Amien juga mengingatkan kepada insan pers agar tak hanya menjadi guard dog [istilah untuk fungsi pers yang diplesetkan menjadi anjing penjaga]. Menurutnya, fungsi pers ialah watch dog atau anjing pengawas. “Yaitu, mengawasi kelalaian, mengawasi deviasi, kejahatan yang lahir dari perkawinan kekuatan politik dengan pebisnis itu,” pungkasnya.

Topik ini, kemudian kami lemparkan ke publik (via facebook). Tanggapan kemudian datang silih berganti, yang pada umumnya menyesalkan statement tokoh Reformasi yang mantan Ketua MPR itu. Berikut saya posting (telah saya pilah, karena tak mungkin seluruh komentar di publish) :

Alfitri Piliang Dulu saya pernah mengaguminya, sekarang kekaguman itu kian memudar. seperti juga HNW, AR ini daya tariknya semakin hilang.

Silfia Hanani Syafei Bagusnya pak Amien, gak usah berpartai politik tapi jadi bapak bangsa saya.

Ahmad Dharmawi Sebagai mantan ketua MPR pak Amin sepertinya tdk bijak dlm mengeluarkan pendapat...seakan lupa bahwa setuiap warga negara berhak untuk menjadi pemimpin tanpa melihat latar belakangnya...itu amanat UUD pak Amin.

Muhammad Ilham Fadli Beliau mungkin sudah lupa, bahwa "setiap musim, daun akan berguguran --- bila di Eropa sana. Sekarang bukan musim beliau. Saya setuju dengan uni Silfia Hanani Syafei, jadi "guru bangsa", seumpama Buya Syafii Ma'arief. Bagaimanapu jua, beliau adalah salah satu figur yang pernah "teruji" dengan baik oleh sejarah, POLITISI yang berani melawan "hegemoni" kekuasaan, yang hasilnya ikhtiarnya (mungkin bukan beliau satun-satunya), sekarang kita secara bersama-sama menikmatinya. Pak Alfitri Piliang, idem dito dengan saya. Untuk menghormati-nya (versi saya), saya selalu mengingat-ngingat sisi-sisi inspiringnya, walau kadang-kadang, kegundahan itu mulai ada. Ada rasa geram dengan statement-nya, kadang-kadang timbul juga rasa heran, "waktu dulu jadi ketua MPR, kok ndak berbuat signifikan?".
Pak Ahmad Dharmawi ...... itu-lah salah satu yang membuat kita (kembali) heran pada sosoknya. Intinya : "jiwa sebagai politisi belum juga hilang".

Ning Surachman Memangnya sekarang pebisnis tidak menguasai politik? Aneh pak Amin ini belum2 sudah suudzon.

Kopral Cepot Mungkin perenungan pak AR yg belum tuntas.. pertanyaan yg mengkhawatirkannya akan ada ancaman besar terhadap demokrasi kepartaian.. Dalam sistem demokrasi kepartaian seharusnya yg jd pemenang adl yg partai yg kuat tapi ini sebaliknya. Siapa yg bisa mengalahkan demokrasi kepartaian?... bila demokrasi adalah rakyat maka yg menang adl rakyat..... smoga pak AR kembali ke khittahnya membawa Amanat Rakyat bukan lainnya. Menyalahkan Uang akan menyakiti AR (Amanah Rakyat). 2014 milik siapa? ini yg sedang direnungkan oleh pak AR.

Muhammad Ilham Fadli Menarik bung Kopral Cepot ...... ! (kalau saya), natural saja. Politik itu niage, kata cik puan Siti Nurhaliza. "Enak masakan, dibeli orang". "Bersih dan jujur si penjual", pasti diminati.

Dalam kesempatan ini, dipublish artikel saya yag pernah diterbitkan Padangmedia.com & Kompasiana.com, berikut :  

 

Kemanakah Amien Rais ?

Oleh : Muhammad Ilham

OPINI | 07 August 2011 | 20:47 Dibaca: 1538   Komentar: 12   1 dari 1 Kompasianer menilai aktual
 
“Tiap orang dimudahkan untuk sesuatu yang dirinya memang dibentuk untuk itu”
(HR. Bukhari & Ahmad)


Ada satu statemen yang cukup menarik dari advokat senior/aktifis pro-demokrasi, Adnan Buyung Nasution, “Kita yang telah memperjuangkan demokratisasi di Indonesia ini. Namun yang bermunculan adalah tokoh-tokoh yang tidak jelas track recordnya”. Statemen Bang Buyung ini “keluar” sebagai bentuk gundah gulana salah seorang “kontributor” demokratisasi di Indonesia terhadap lontaran “nyeleneh” Marzuki Ali. Ketua DPR-RI dari Partai Demokrat ini menyedot perhatian ranah publik beberapa minggu belakangan ini karena usulannya agar KPK dibubarkan, membuat berbagai kalangan menjadi berang-meradang, termasuk Bang Buyung. Walau perkataan Marzuki Ali tersebut (masih) bisa didiskusikan, namun kegundahan para kelompok orang, yang dalam bahasa bang Buyung “Kita yang memperjuangkan demokratisasi” bisa dipahami. Begitu banyak para tokoh yang “menggetarkan” pada era tahun 1998 - 2000, seakan-akan hilang/dihilangkan sejarah. Sementara pada sisi lain, para elit politik era sekarang ini adalah mereka yang “entah dimana berada” pada era 1998-2000 tersebut. Salah satu tokoh yang menggetarkan tapi sekarang (seakan-akan) “senyapo” adalah Amin Rais.

Ada kerinduan pada Amien Rais. Terlepas suka atau tidak suka pada sosok yang vokal ini, rasanya jagad politik Indonesia kurang “garam” karena tidak ada komentar pedas-nyelekit dari seorang Professor Doktor Ilmu Politik (spesialis) Timur Tengah bernama Amien Rais. Kemana ia belakangan ini. Mengapa seakan-akan style beliau diambil oleh Buya Ahmad Syafii Ma’arif ataupun Din Syamsuddin yang selama ini tidak begitu “galak” dan garang. Mungkinkah Amien Rais sudah mulai bosan atau hopeless. Atau mungkin ia mulai berhitung, “buat apa saya mengeluarkan statement ke publik, toh masa saya sudah mulai hilang”. Bila hal ini memang demikian adanya, tentu membuat saya kembali mengingat tahun 1998. Sebuah era dimana seluruh media massa dan perbincangan hangat publik hanya bersumbu pada dua orang : Soeharto dan Amien Rais (dan tentunya Habibie sebagai “lakon” pembantu). Seandainya tahun 1998, Amien Rais tidak satu korps/corps (orang kampung saya bilang “korop”) dengan Bacharuddin Joesoef (BJ) Habibie, tentunya Amien Rais berpeluang besar jadi Presiden. Kalau-lah bukan karena ICMI, Amien Rais yang teramat vokal kala itu, tentunya akan juga bersemangat melengserkan Habibie. Tapi karena satu corps-lah, dalam hal ini ICMI, membuat Amien Rais merasa segan untuk berseberangan dengan Habibie yang bergelar “Mr. Crack” tersebut. Dan riwayat ini bermula setelah Soeharto mundur dari tahta politik Indonesia yang dipegangnya cukup (bahkan teramat) lama. Dan Habibie yang pada masa itu sebagai Wakil Presiden, tiba-tiba mendapatkan limpahan keprabon (”kerajaan”) dari sang mentor yang dikaguminya itu. Begitu Habibie dilantik, salah seorang anggota Fraksi Golkar - Fraksi terbesar dan paling berpengaruh pada masa itu - mengatakan bahwa mereka lebih menginginkan dibentuknya sebuah Presedium, bukan Habibie. Presidium itu terdiri dari 5 orang tokoh bangsa yang dianggap sebagai representasi publik : Amien Rais, Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Sri Sultan Hamengkubowono dan Megawati Soekarnoputri. Presidium ini hanya memiliki tugas sederhana, menyiapkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden berdasarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang. Tapi sayang, kata anggota Fraksi Partai besar ini, usulan itu terlambat.

Kalaulah kita boleh berandai-andai bila Habibie tak diterima “arus umum”, kemudian Presidium terbentuk, lantas Pemilihan Umum berlangsung tahun 1998 itu juga. Maka pasti banyak yang bersepakat bahwa Amien rais akan tampil sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-4. Siapa yang tidak kenal Amien Rais kala itu. Sahabat Buya Ahmad Syafii Ma’arif ini dianggap sebagai tokoh paling terkenal dan paling “bersuara” serta representasi dari tokoh pembangkang era 1997-1999. Gus Dur dimana ? Suaranya tidak begitu terdengar, sementara Megawati lebih banyak diam-senyum. Maka praktis hanya Amien Rais yang berjalan di depan gelombang besar mahasiswa. Bahkan dalam konteks nativisme, Amien Rais dipandang sebagai Juru Selamat. Bak HOS. Tjokroaminoto, Samin Surosantiko, Diponegoro ataupun Soekarno pada masanya. Ia juga memiliki pengakuan dari rezim berkuasa sebagai bukti bahwa ia memang tokoh yang dianggap oposan paling serius. Buktinya, ketika Soeharto mengundang beberapa tokoh masyarakat ketika demonstrasi 1998 menjalar sedemikian cepat dan anarkis, Amien Rais adalah tokoh yang direkomendasikan oleh banyak kalangan, tapi ia ditolak Soeharto. Ketika para tokoh yang diundang Soeharto tersebut mengatakan bahwa reformasi harus jalan tetapi dibawah kendali Soeharto, maka Amien Rais menjelaskan posisinya : tidak. Reformasi harus tanpa Soeharto. Dan sejarah-pun kemudian mencatat, Soeharto tak berdaya. Kekuasaan kemudian diserahkan kepada Habibie. Ketika kekuasaan tersebut diberikan kepada Habibie oleh Soeharto, praktis gelombang besar publik sedang menunggu bagaimana komentar Amien Rais terhadap naiknya Habibie tersebut.

Apa kata Amien Rais ? “Biarlah kita beri kesempatan kepada Habibie untuk memimpin pemerintahan transisi. Pemerintahan transisi ini tidak akan lama, sekitar tiga hingga enam bulan”, kata Amien. Ketika Amien mengeluarkan statement ini, saya masih ingat dengan tanggapan seorang wartawan Luar Negeri yang diwawancarai Majalah Forum Keadilan, “Waktu itulah, Amien Rais telah berhenti menjadi reformis”. Walaupun tak sepenuhnya benar, tapi kekecewaan publik boleh jadi memang pada tempatnya. Ekspektasi publik yang luar biasa padanya, harus berhadapan dengan kenyataan lain bahwa ia berkompromi dengan Habibie. Coba kalau waktu itu ia menolak pelantikan Habibie, tentu pergolakan akan berlanjut, demonstrasi akan (kembali) marak terjadi, sampai pada akhirnya diambil solusi nasional : membentuk Presedium. Jangankan pembentukan Presidium, bila Amien Rais pandai menggelindingkan bola panas revolusi, bukan hanya sebatas reformasi, maka back up sosial politiknya sangat besar, meski hal ini akan ditolak oleh mbah “fikih konstitusi” masa itu, Yusril Ihza Mahendra. Namun yang jadi soal adalah, mengapa Amien menerima Habibie ? (Walau pada masa itu, ke dua orang ini, disamping Yusril Ihza Mahendra, adalah figur yang saya pandang dengan mata binar seorang mahasiswa, tapi tetap Amien Rais lebih “bahenol”).

Tentu banyak yang geram pada Amien Rais, mengapa menerima Habibie. Paling tidak bagi kalangan masyarakat yang memiliki ekspektasi tinggi padanya. Pada detik-detik ketika takdir kepresidenan menggantung-gantung di atas kepalanya, alamaaak ternyata ia malah menerima orang lain. Akhirnya, bak kata Syubah Asa, jalan sejarah akhirnya berbelok bagai pekik seorang pengawal yang meneriaki Pangeran Hector, menyebabkan Perang Troya dalam sejarah Yunani Klasik yang sudah dihalang-halangi agar tidak meletus, pada akhirnya meledak jua. Dalam konteks Amien Rais, ia justru dianggap “dihalangi” menjadi Presiden, bukan karena Amien Rais tidak mau. Dan penghalangnya itu adalah ICMI - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Amien Rais dan Habibie adalah dua sahabat yang berseberangan. Mereka berdua seumpama Agus Salim dengan Sutan Syahrir atau Soekarno dengan Hatta “dikemudian hari”. Habibie merupakan murid Soeharto (bahkan, kalau saya tak salah, Amien Rais termasuk tokoh yang paling sering mengingatkan suatu hal : “bagi Habibie, Soeharto adalah Profesornya”) dan Amien Rais adalah musuh Soeharto. Bila dihadapkan pada Soeharto, maka posisi Amien Rais dan Habibie teramat jelas berseberangan. Tapi ICMI, organisasi yang dibentuk atas restu Soeharto dimana Habibie duduk sebagai Ketua-nya dan Amien rais menjadi Ketua Dewan Pakar (walau kemudian ia didepak atas “pesanan” Soeharto) adalah sebuah corps, sebuah kubu. Dan bila kita lihat dalam konteks ini, sangat layak bila dikatakan bahwa pribadi dan pejuang ormas Islam seperti Amien Rais (kala itu ia masih menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah) menumbuhkan perasaan satu corps-satu kubu dengan Habibie. ICMI adalah jembatan pupuk hati antara Habibie dan Amien Rais. Minimal, Amien Rais merasa tidak tega menolak naiknya Habibie jadi Presiden pasca kejatuhan Soeharto. Seandainya Amien Rais bukan satu corps dengan Habibie, mungkin Presiden RI ke-4 bukan putra Pare-Pare Sulawesi Selatan bermata bulat ini. Tapi itulah politik. Politik adalah memilih, demikian kata Mohandas Karamachand Gandhi yang Mahatma itu.

Minggu, 16 September 2012

Tan Malaka : "Kepada Kalian Sahabat"

Ditulis Ulang : Muhammad Ilham

Kepada kalian para sahabat, tahukah kalian kenapa aku tidak tertarik pada Kemerdekaan yang kalian ciptakan. Aku merasa bahwa Kemerdekaan itu tidak kalian rancang untuk kemaslahatan bersama. Kemerdekaan kalian diatur oleh segelintir manusia, tidak menciptakan revolusi besar. Hari ini aku datang kepadamu, wahai Soekarno sahabatku….. Harus aku katakan bahwa kita belum Merdeka, karena Merdeka haruslah 100 persen.  Hari ini aku masih melihat bahwa Kemerdekaan hanyalah milik kaum elit, yang mendadak bahagia menjadi borjuis, suka-cita menjadi ambtenaar….. Kemerdekaan hanyalah milik kalian, bukan milik rakyat. Kita mengalami perjalanan yang salah tentang arti merdeka, dan apabila kalian tidak segera memperbaikinya maka sampai kapanpun bangsa ini tidak akan pernah Merdeka! Hanya para pemimpinnya yang akan mengalami Kemerdekaan, karena hanya mereka Adil Makmur itu dirasakan. Dengarlah Perlawananku ini….. Karena apabila kalian tetap bersikap seperti ini, maka inilah hari terakhir aku datang sebagai seorang sahabat dan saudara. Esok, adalah hari dimana aku akan menjelma menjadi musuh kalian, karena aku akan tetap berjuang untuk Merdeka 100 persen.” -Tan Malaka-

(c) kaum murba Indonesia

Selasa, 04 September 2012

Namanya van LITH

Oleh : Muhammad Ilham 

"ilham, orang Islam wajib mendukung orang Islam untuk menjadi pemimpin. mengapa status anda, selalu membela Ahok ? Apakah anda pendukung Ahok ?" 
SMS seorang kawan, pagi tadi, dan saya jawab : "saya tak kena mengena dengan Ahok, saya tak dalam kapasitas suka dan tidak suka atau mengidolakan Ahok. harap diketahui, saya mengidolakan Jet Lee".

Untuk menjawab pertanyaan kawan saya di atas, saya postinglah satu artikel kecil, bagaimana sebuah Partai Islam dalam sejarah, justru mencalonkan Pastor yang bernama VAN LITH. Berikut :

Van Lith
van LITH, demikian nama akhir seorang pastor Belanda yang ditempatkan di Tanah Jajahan Hindia Belanda (baca: Indonesia), kurun waktu 1920-an hingga awal 1930-an. Walaupun "anak kandung" kolonial Belanda, ia anti dengan kebijakan Belanda yang kolonialis. Van Lith bersikap santun pada anak negeri. Walaupun ia ditugaskan menyebarkan ajaran Kristiani-Katholik ditengah-tengah penduduk pribumi yang mayoritas beragama Islam dan abangan, namun ia amat toleran dan menentang sikap menindas penjajah kolonial. Karena itulah, tercatat dalam sejarah kolonial Belanda di Hindia Belanda, Van Lith menandatangani dua nota minoritas yang menuntut perwakilan minoritas (dalam hal ini : perwakilan masyarakat Islam sebagai komunitas mayoritas) di dalam satu dewan. Dengan segala resiko, ia kemudian menentang peran mayoritas orang-orang Belanda yang minoritas tersebut di dalam volksraad (Dewan Rakyat) yang akan dibentuk.

Karena sikap Pastor yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi-kemanusiaan tanpa disekat oleh ego primordialisme dan ideologi, ia kemudian amat sangat disegani. Hubungannya dengan tokoh-tokoh Islam kala itu juga baik. Dengan tokoh-tokoh Sarekat Islam, ia memiliki hubungan sosial dan politik yang bagus dan saling menghargai. Ketika akan diadakan pemilihan untuk keanggotaan Volksraad - terjadi sebuah peristiwa sejarah yang cukup membuat kita merenung ..... Van Lith, seorang Pastor dan pemimpin Katholik justru dicalonkan oleh Partai Sarekat Islam. Peristiwa pencalonan pastor Van Lith ini menjadi anggota Volksraad oleh Partai Sarekat Islam Serang, dalam konteks interaksionisme-simbolik memiliki makna simbolis-historis yang amat penting. Tak terbayangkan oleh kita sekarang bahwa didalam situasi masyarakat tahun 1920-an, seorang Pastor dicalonkan untuk mewakili organisasi politik ummat Islam di sebuah lembaga politik yang memiliki posisi dan daya tawar strategis-penting di dalam sistem pemerintahan kolonial Belanda. Sejarah kemudian mencatat .... Van Lith lebih sering "menyuarakan" kepentingan masyarakat Islam dibandingkan ke-egoan-nya untuk menjalankan misi Pastoralnya dan misi nasionalisme-nya. Sebuah teladan dari orang yang bernama .... Van LITH.

Berikut diskusi yang penulis lakukan di facebook penulis dengan beberapa sahabat facebooker tentang topik berkenaan (beberapa bagian dipotong) :

Suryadi Sunuri : Menarik, Ilham, mohon izin share.


Dina Y. Sulaeman : Hmmm, menarik sekali. Saya sepakat bahwa pemimpin non-muslim yang nasionalis dan berintegritas tinggi lebih baik daripada muslim tapi koruptor, tapi saya masih belum bisa komen soal Ahok, hehe.. soalnya masih meraba-raba. Ada analisis lain soalnya Bang, soal siapa yang berkepentingan dengan naiknya Joko-Ahok (rivalitas militer, bukan isu agama : isu agama hanya diperalat).

Muhammad Ilham : Yup Dina ...... militer adalah variabel utama dalam analisis ini. Sama halnya dengan "naiknya" Muzakkir Manaf (kombatan GAM) ketika jadi petinggi Aceh dalam Pilkada Aceh beberapa waktu lalu.  Namun herannya, "jentera" agama teramat mau "ditunggangi". Tapi itulah, bak kata Harold Lasswell, "Who get what, how and when", politik butuh tunggangan.

Sudarto  : Mendukung Ahok tentu tidak bisa diartikan mendukung militer, saya secara personal masih anti dengan Prabowo.

Utje Felagona : Jika membaca sejarah van Lith, ada sedikit terang bagaimana H. Agus Salim bisa memahami adiknya Khalid menjadi nasrani, setelah sebelumnya mendekam di tanah merah. jika bisa memilih, lebih mendiang Prabowo dengan dampingan Fadli Zon plus mantan orang-orang "kiri" dibandingkan memilih ipar SBY di 2014. Apakah panser-panser baru hasil lonjakan hutang luar negeri yang baru dibeli itu mau dimanfaatin Prabowo? ......... tentu lebih akan dimanfaatkan oleh calon panglima berikutnya. Pelengkap bagi agenda neo-liberal salah satunya adalah penguatan angkatan bersenjata. tidak hanya dari segi anggaran yang kemudian membuat para serdadu jadi lembek nasionalisme-nya, melainkan juga pengamanan kebijakan.  Prabowo yang kabarnya mulai sakit-sakitan, bisa jadi "penyeimbang" di militer. Karena bagaimanapun para aktivis kiri, tengah maupun kanan, baik di partai atau ormas, belum bisa menjadi penyeimbang militer yang setiap hari olah raga dan latihan dengan ransum tercukupi. 

Kusasi  : Izin share Bang.. ini perlu disebarluaskan !!

Renaldi Sikumbang : Sebagai partai politik kalau Partai Serikat Islam mendukung seseorang (dalam hal ini van Lith) jelas karena pertimbangan politik tapi  sebagai individu Muslim,  Allah menyuruh kita untuk memilih/mendukung sesama muslim, sebagai muslim apakah ayat Alquran akan kita ingkari...  ??

Faisal Zaini Dahlan  : Hmmm...sesederhana itukah "mengkaji" nya ?

Adjie Syakel kenapa perlu kajian yang "rumit" kalau bisa "disederhanakan"..? siapapun yang membela kebenaran & menumpas kejahatan,  dialah yang pantas memimpin...  !

Aidia Rahmi : zaman sirambut pirang menjajah indonesia, bangsa indonesia jadi budak di negeri sendiri, disaat sawo matang memimpin negara lebih canggih lagi, jadi budak sampai keluar negeri, siapa tahu simata sipit bisa ekspor Esemka.

Dina Y. Sulaiman  : Maaf baru skrg sempat nyambung lagi. Yang saya tangkap, sepertinya perdebatan publik atas isu ini ada di bbrp wilayah yang berbeda: ada yang mefokuskan diri pada boleh/tdk non muslim jadi pemimpin; ada yang fokus pada dugaan adanya skema kristenisasi kalau seandainya Jokowi-Ahok menang (jadi pointnya: mereka berdua as person memang oke, tapi masalahnya, ada ‘bahaya’ besar di belakangnya), lalu ada yang fokus pada personal Jokowi-Ahok terlepas dari isu agama (apa dan siapa sbnrnya mrk, sekedar bidak dari kekuatan besar lainnya kah?).
Nah, di wilayah yg ketiga ini, kan ada analisis yang menyebutkan adanya rivalitas militer. Kubu Wiranto konon berseteru dg kubu Prabowo sejak lama. Karena kubu Wiranto mengkhawatirkan naiknya kubu Prabowo seiring dg naiknya Jokowi-Ahok, maka digunakanlah isu2 agama untuk menghalang2i keberhasilan pasangan ini. Kalau ditarik lagi ke atasnya, siapa yg berkepentingan dg Wiranto cs, siapa yg merasa perlu Prabowo cs naik?


Muhammad Ilham Dina, saya entah mengapa, tidak semuanya setuju bila ditarik pada RIVALITAS MILITER. Bila kita baca buku Harold Crouch (1999) ataupun Katherine Mc. Gregory (2000) dan sedikit analisis MT. Arifin (2004), Rivalitas militer nampaknya "mencuat" pada era Soeharto (Lumbertus Benny Mordani cs) dan (militer "hijau"). Ini kemudian, berlanjut di era Habibie dan terus Gus Dur. Namun, pada masa SBY, rivalitas sudah "terputus". Kekuatan "Wiranto" cs habis - setidaknya terlihat dari parameter yang jelas - Hanura. Sekarang yang mengedepan adalah pertimbangan figur, sebagaimana halnya SBY yang 2004 menjadi "rising-star", melululantakkan kekuatan Wiranto cs dan Prabowo cs di tubuh militer. Sekarang, kekuatan Prabowo dianggap "muncul", maka saya lebih setuju bila diletakkan dalam analisis figur an sich. Bila Prabowo dihadap-hadapkan dengan SBY (setidaknya demikian publish beberapa lembaga survey : dalam artian seandainya SBY dianggap, katakanlah demikian, mencalonkan diri jadi Presiden, walaupun itu tidak mungkin lagi), maka Prabowo tetap tidak bisa mengalahkan SBY. Ini artinya, kekuatan FIGUR-lah yang mengedepan. Wiranto ? ......... bagi saya sudah "habis". Kehadiran JOKOWI, adalah refleksi ketidakpercayaan publik pada jentera demokrasi, katakanlah Partai Politik dan seterusnya. Ia kemudian terejawantahkan ke dalam realitas FIGUR.

Dina Y. Sulaiman  : bukan soal rivalitas militer sih, tapi soal figur Prabowo. Lalu, kalau benar prabowo mendanai Jokowi, pasti ada motifnya kan? "ga ada makan siang gratis", kata orang. Tapi soal antusiasme publik pada Jokowi, saya sepakat sekali, ini refleksi dr muaknya masyarakat atas situasi selama ini. Jokowi skrg kan citranya sangat beda dg para pejabat umumnya.

Muhammad Ilham Figur Prabowo .... saya (agak) setuju, bukan rivalitas militernya. Rivalitas di militer telah diputus oleh "masa SBY". Setiap zaman, punya isu. Maka isu pada zaman SBY adalah "Neo-Liberalisme". Pada figur Prabowo dan Megawati, isu ini mendapat tempat. Pada Jokowi dan Ahok pula, momentum menjadi termanfaatkan. Setiap zaman punya isu.  Politic is WHO GET WHAT HOW and WHEN kata si "mbah" Harold Lasswell. Jokowi adalah "message" bagi Prabowo untuk Publik, sekaligus "pencitraannya". 

Dina Y. Sulaiman : oh ok, saya tangkap skrg..poinnya bukan di rivalitas militerbalik lagi ke 'apa yg bisa dilakukan publik', mnrt bang Ilham gmn? apa berhenti pada informasi kita atas kualitas figur Jokowi, atau tetap mempertimbangkan siapa yg ada di belakangnya? Sebagus apapun kualitas Jokowi, dia sulit bergerak bila ada kekuatan lain yg mengatur langkahnya, ya kan?. 

Muhammad Ilham : Politik itu "Pasar", terserah publik melakukan apa. Jadikan saja, mekanisme politik sebagai mekanisme Punishment-Reward, ajang pemberian simpati dan hukuman. Tentang JOKOWI, samalah dengan Indonesia Lawyer Club - ajang "message" bagi legislator yang berkualifikasi hukum. Mereka bisa menjual "citra" dan "pesan" mereka dalam acara ini. Demikian juga halnya dengan Jokowi. Jokowi adalah "pesan" dan pertaruhan, katakanlah figur Prabowo, sebagaimana halnya Muzakir Manaf (kombatan GAM) yang berhadapan dengan Incumbent Irwandi Yusuf di Aceh (yang juga kombatan GAM). Kemenangan Muzakkir Manaf menaikkan rating Prabowo. Dalam ilmu politik, belum tentu sebuah survey dengan rating tinggi mempengaruhi elektabilitas seseorang, namun, ketika rating tersebut tinggi, ini juga akan mempengaruhi secara psikologis pilihan masyarakat. Ibaratnya sama dengan "jualan kue" di pinggiran jalan yang berjejeran. Bila banyak "rekomendasi" dan pesan yang diberikan beberapa konsumen kepada kita tentang satu kulaitas kue tertentu, tentu kita akan terpengaruh pula untuk memilih kue berkenaan. Dalam konteks ini, kehadiran JOKOWI di backup habis-habisan oleh Prabowo (dan Megawati), setidaknya demikian yang saya tangkap dari ungkapan adik Prabowo - pengusaha Hashim Djojohadikusumo yang disinyalir banyak membantu Jokowi secara finansial.

Dina Y. Sulaiman hm..kalau demikian...upaya pencitraan dianggap sangat perlu dong.. kan kebanyakan publik tdk merasa perlu/tdk mampu/tdk berkesempatan terlalu menelisik ke dalam; mrk hanya sempat melihat penampilan luar.

Muhammad Ilham  : Politik itu - kata Tun Abdul Rahman Putera - adalah berniaga. Kalau tidak, manalah mungkin begitu banyak "konsultan dagangnya" - lembaga-lembaga Survey dan Pencitraan.

Dina Y. Sulaiman : meskipun, uniknya, kasus Jokowi ini, dia tdk terlihat melakukan pencitraan (sehingga disebut2 sbg antitesis politik pencitraan), tp justru dg cara itulah citra positifnya terbentuk.  

Muhammad Ilham  : Yang penting, pola who get what how and when, (pasti) jalan. Rivalitas, kedekatan ideologis, kedekatan historis dan seterusnya, hanyalah "bumbu-bumbu" justifikasi terhadap sebuah komitmen politik. (Masihkah ingat Dina) dengan "arrijalu qowwamuuna 'alan nisa'"-nya Hamzah Haz menjelang Pemilihan Presiden 1999/2000 yang lalu. "Pesannya" jelas - Megawati Soekarno Putri yang mengantongi 33 % suara PDI-P di Pemilu 1999. Siapa nyana, kemudian setelah dilengserkannya Gus Dur, Hamzah Haz merasa "adem ayem" dibawah Mbak Mega.  Pencitraan perlu, karena politik adalah "menjual-membeli" (ini hanya pemahaman sederhana). Karena itu, dalam alam demokrasi, dibentuk mekanisme untuk evaluasi atas jual beli tersebut, yaitu ELEKTORAL, untuk memberi simpati atau hukuman.

Dina Y. Sulaiman : kalau begitu sy lebih memilih berdiri dulu di pinggir dan menonton dg seksama, hehe.. selama politik jadi komoditas dan tidak transendental (menjadikan politik sbg upaya menegakkan kalimah Allah), agaknya sulit mendapatkan figur yg benar2 mau memperjuangkan nasib rakyat. Katakanlah Jokowi dari sisi kualitas pribadinya adalah orang baik, tapi kekuatan2 yg harus dilawannya terlalu besar. Menyedihkan sekali.


Muhammad Ilham  : Biarlah ia mengalir dengan sendirinya Dina. Namun yang paling penting (menurut saya) adalah aspek pembelajaran dan pendewasaan politik publik. Siapapun orang nya nanti, tak masalah, tak kisah. Mekanisme "penghukuman"nya sudah ada. Namun, pendewasaan politik publik yang paling utama. "Menunggangi" agama untuk kepentingan politik instan, membuat publik tidak cerdas. Melihat seorang calon dari "takdirnya" dan menjadikan ini isu, juga bukan upaya pendewasaan politik. Saya kira itu pointnya.

Andri Azis  : Makanya begitu Bang, yang satu bernama agama yang satu bernama politik! Agak-agak menye"kuler".

Muhammad Ilham : (sedikit perbandingan empirik personal dari saya) : 
http://ilhamfadli.blogspot.com/2010/04/simbolisasi-agama-dalam-politik.html
 http://ilhamfadli.blogspot.com/2011/05/atas-nama-politik-atas-nama-tuhan.html 

Bismo Gondokusumo : Bijak !

Adjie Syakel : bagi negara saya Indonesia, politik itu hanya ritual lima tahunan, tidak lebih. Selalu saja dianggap penting, padahal hanya penting bagi pemilik kepentingan saja. Selalu saja dianggap bermanfaatn, tapi tetap saja selalu dimanfaatkan. Sistem "rivalitas" politik indonesia yang saya anggap terlalu praktis, mengakibatkan kita susah (baca: teramat susah malah) membedakan kawan dan lawan. Saya masih ingat 8 tahun yang lalu, presiden saya saat ini begitu dipuja2, tapi sekarang tiada daya, dihujat dan dimaki. Pengamat Politik (baca: kita-kita ini) ibarat komentator pada pertandingan sepak bola. Tanpa adanya komentator, pertandingan rasanya tidak seru, tapi tetap saja kita hanya komentator. Solusinya ya kita lihat dan perhatikan saja... Just look and see.. kalau memang mau mengubah nasib bangsa, saya rasa tidak ada cara lain selain masuk ke dalam sistem politik yang sudah carut marut ini... Sekali-sekali rasakan sendiri bagaimana "enaknya" menjadi wakil rakyat, walikota, bupati, gubernur, atau presiden sekalian. 

Dina Y. Sulaiman : wah semakin menarik nih..saya barusan baca dua tulisan di blog bang Ilham.. Di atas saya katakan soal 'menegakkan kalimah Allah', sebenarnya tdk sempit ke masalah penggunaan agama sebagai alat politik, tapi lebih ke nilai2 universal. Allah atau Tuhan kan menyuruh kita berbuat adil, menjauhi korupsi, berani melawan tiran, dan menjadi khalifah di muka bumi (=tidak menjadi budak dari kapitalis asing saya pikir salah satu representasinya) dll. Nah, pemimpin yg mampu menegakkan itu semua yg akan saya dukung, meski non muslim (ini kalimat awal saya dalam diskusi ini). Pengalaman empiris banyak dari kita terkait pemanfaatan simbol agama utk politik saya pikir tidak boleh mengaburkan prinsip bahwa politik itu harusnya transendental (ini istilah yg dipakai Khajeh Nashirudin (buku manajemen politik by kheradmandi). Batasan transendental itu ya itu tadi, memimpin dg membawa+mengamalkan suara Tuhan soal keadilan, kejujuran, keberanian melawan tiran, dll. Dengan kata lain, dlm pandangan saya, perilaku banyak politisi yg menjual agama demi kekuasaan seharusnya tdk membuat kita antipati pada bentuk politisi transendental (divine politics). Terakhir, saya sepakat pada pendapat Abang: Namun yang paling penting adalah aspek pembelajaran dan pendewasaan politik publik. Saya pikir ini pula yg sedang saya lakukan, meski di tataran politik internasional, krn saya pikir, politik nasional kita sangat dipengaruhi oleh politik intl. Seorang presiden yg sangat nasionalis dan membela kesejahteraan rakyatnya pun (contoh, berani menasionalisasi kilang minyak asing) sewaktu2 bisa tewas misterius atau bahkan dibantai ramai2 oleh kekuatan kapitalis intl, macam Qaddafi. Karena itulah perlu dukungan semua unsur bangsa, seperti yg terjadi di Iran, mrk berusaha mandiri kan diembargo dan dikucilkan selama bepuluh tahun. Tapi ketika rakyat dan pemimpinnya mampu bertahan dan hidup prihatin, ya berhasil juga dilewati masa sulit itu. Di sinilah pentingnya proses emansipasi (pembangkitan kesadaran publik) sebagai langkah awal dari sebuah "revolusi", ya kan? Nice discussion Bang !


Yanti My : berhubung saya juga pendukung Jokow-Ahok saat ini, maka weekend ini saya dna seorang teman akan mengunjungi kota Solo, ingin merasakan hasil kerja Pak Jokowi. Saya sangat merindukan suasana kota yang teratur.

Muhammad Ilham : Untuk Dina dan Mbak Yanti saya kutiplah sikit AL-PACINO : Di parlemen yang demokratis, tak ada hal yang bisa diputuskan sepihak. Kompromi senantiasa terjadi. Aku memberikan X kepadamu, kamu memberikan Y kepadaku. Tentu saja ada akal sehat dan rasa keadilan yang bekerja di sana tapi juga kepentingan ...... yang tak selamanya luhur " (Al Pacino dalam Film "The God Father") ........... atau ungkapan pragmatis JUSUF KALLA : “Negosiasi adalah soal penawaran”, kata Kalla, suatu hari saat dia mulai menggarap Aceh.“Kalau tak bisa dapat 1 dengan harga 10, anda bisa tawar dengan harga 15, tapi dapat ...2”. Suatu kali Menteri Hamid pusing oleh banyaknya syarat yang diajukan GAM di meja perundingan di Helsinki. Dia menelepon Kalla di Jakarta. “Pernah mengambil kredit di bank? Apakah kau baca semua syaratnya?”, tanya Kalla.
Seperti halnya bisnis, bagi Kalla, syarat kredit bukan soal pokok.
Yang penting: uang bisa cair, dan bisnis bergulir.
“Hamid, yang penting mereka setuju berada di dalam NKRI.
Yang lain, tak penting,” kata Kalla.
Dialog pun lancar kembali. That is Politic.


Kari Bagindo : saya tak mengenal persis Jokowi -Ahok, kecuali selebar yang telah dikibarkan media massa. namun, sebagai orang indonesia asli beragama islam, saya juga tak kuasa menolak hak konstitusional siapapun yang mencalonkan diri utk pemimpin negeri. biarlah proses "politik praktis" lengkap dengan "wirid dan amalannya" yang memutuskan siapa yang ditakdirkan terpilih. berandai-andai, saya juga tak yakin apakah Jokowi-Ahok jika terpilih nantinya mau bikin sengsara orang Islam, resiko politiknya lebih besar dari yang dibayangkan orang Islam yang mengkhawatirkannya. jadi, saya berlindung saja dibalik konstitusi, seraya berpesan "bisik lah kadangaran, imbau lah kalampauan". hutang di kita yang menyudahan. cukuplah sabda rhoma irama, dan sepatutnya kita memutuskan siapa yg akan dipilih. kalau ada dosa politik dalam pemilihan ini, minta ampun kita pada Allah. saya PNS bang. hahahaha... kita juga musti membanding-banding semangat zaman "political framing" sarekat islam ketika mencalonkan Van Lith sebagai anggota Volksraad dengan zaman sekarang yang syahwat politiknya amat metrosexual (aih...apa hubungannya ya? hahahaha). namun agaknya SI tentu menilai suara meneer VAN LITH lebih seksi dibanding dibanding semaun atau mas tjokro. eh... SI kan terbagi dua itu bang, ada punya mas semaun dan ada yang punya mas tjokro. kira2 yang calonin mas VAN LITH SI mana ya? selain itu cerita serupa dengan cita rasa yang berbeda juga bisa kita cermati dengan kehadiran meneer douwes dekker. saya menilai, SI amat cerdik menggunakan sumber daya. benda dengan Boedi Oetomo yang gagal karena terlalu ekslusif dan priyayi...maaf bang...belum didalami dansaya belum punya referensi. mudah2an komentar saya ini bercita rasa sejarah juga. hahahaha.

Foto : Facebook/Muhammad Ilham Fadli (cc) usd.ac.id