Mungkin artikel ini terlambat saya posting. Sehingga "substansi" tulisan kehilangan momentum. Tapi bak kata "secondan-hidup" eksistensialist Jean-Paul Sartre, Simione de Beavoir, "tulisan tak pernah kehilangan momentum, momentum-lah terkadang yang tidak pernah ditulis". Ribet, tapi pas. Demikian halnya dengan artikel ini, bercerita tentang perempuan. Harusnya bukan bulan ini, walau bulan ini adalah bulan apresiasi terhadap IBU. Sementara, saya ingin bercerita tentang PEREMPUAN ...... sang EMPU yang tegar dalam sejarah. Tapi sayang, banyak para Empu ini yang tidak terekam dengan baik dalam layar sejarah. Ah ..... betul juga ungkapan Massima Haina, wanita pemikir Tunisia, "layar sejarah hanya merekam laki-laki".Jumat, 25 Desember 2009
Perempuan Perkasa dalam "Dekapan" Sejarah : Antara Rohana Koedoes dan Keumala Hayati
Mungkin artikel ini terlambat saya posting. Sehingga "substansi" tulisan kehilangan momentum. Tapi bak kata "secondan-hidup" eksistensialist Jean-Paul Sartre, Simione de Beavoir, "tulisan tak pernah kehilangan momentum, momentum-lah terkadang yang tidak pernah ditulis". Ribet, tapi pas. Demikian halnya dengan artikel ini, bercerita tentang perempuan. Harusnya bukan bulan ini, walau bulan ini adalah bulan apresiasi terhadap IBU. Sementara, saya ingin bercerita tentang PEREMPUAN ...... sang EMPU yang tegar dalam sejarah. Tapi sayang, banyak para Empu ini yang tidak terekam dengan baik dalam layar sejarah. Ah ..... betul juga ungkapan Massima Haina, wanita pemikir Tunisia, "layar sejarah hanya merekam laki-laki".Kamis, 24 Desember 2009
Bukan Hanya Sekedar Non-Aktif
Dalam beberapa hari belakangan ini, saya berusaha "keras" untuk memahami dunia yang bukan "ranah" ilmu saya, yaitu ekonomi. Sebagai seorang yang bergelut dalam ilmu sejarah dan sosiologi politik, beberapa istilah yang muncul belakangan ini berkaitan dengan kasus Bank Century (BC) seperti "sistemik" dan "Bail-Out" hanya saya pahami dalam tataran konseptual tanpa ada dasar kontekstual. Memang saya pernah mengajar "Pendekatan Sejarah Ekonomi" di kampus saya dan "Pengaruh Politik dalam Sistem Ekonomi" di sebuah Perguruan Tinggi swasta, tapi tetap yang saya pahami masih dalam tataran filosofis-normatif saja. Karena itulah, dalam beberapa hari terakhir ini, saya sangat menikmati "perdebatan akademik" diantara pengamat-akademisi ekonomi di berbagai media. Dan, "perdebatan politik" berkaitan dengan BC, biasanya saya anggap "angin lalu", karena untuk kasus ini saya dari awal telah "berburuk sangka", dunia politik adalah "Bargaining" - tawar menawar, apalagi untuk kasus BC.
Beberapa pertanyaan yang muncul berkaitan dengan BC belakangan ini setidaknya membuat seorang Sri Mulyani "dihabisi" oleh orang-orang yang terkadang tidak mengerti dengan apa yang mereka katakan. Termasuk beberapa teman dan mahasiswa saya. Bagi mereka, kasus BC adalah "kesalahan" Sri Mulyani + Boediono. Mereka korupsi, biasanya itu simpulan awal dan akhir. Ketika ditanya, konteks sistemik dan Bail-out itu, mereka hanya mengetahui dari lontaran-lontaran "panas" politisi-politisi Senayan, dan bagi mereka itu-lah yang benar. Bagi saya, kebenaran di luar ranah ilmu saya, itu bukan kebenaran bagi saya. Karena itulah, memahami kasus BC, referensi saya adalah mereka yang betul-betul "dipercayai" selama ini sebagai ilmuan atau ekonomo berintegritas di Indonesia. Lucu, bila saya harus mendengar defenisi para politisi yang begitu "bernafsu". Saya berusaha memahami konteks kasus Bank Century tersebut dari beberapa pendapat ekonom berintegritas, dan beberapa pertanyaan terutama tentang konteks sistemik dan Bail-out itu, walaupun terkesan subjektif, setidaknya saya bisa belajar untuk "berfikir jernih" dan tidak terbawa "nafsu" para politisi di Senayan sana.
Bagi saya kasus BC (sebagaimana yang saya "tangkap" dan pahami) bisa dilihat latar-nya dengan sebuah analogi. Ada sebuah analogi yang baik sekali dari Menteri Keuangan Sri Mulyani: di sebuah perkampungan yang amat padat, terjadi kebakaran. Kebetulan pemilik rumah tersebut adalah orang yang jahat. Kita bisa saja membiarkan rumah itu terbakar, tetapi akibatnya rumah di sekitarnya akan ikut terbakar, dan seluruh perkampungan akan terbakar. Maka kita tak bisa mengambil risiko—siapa pun pemilik rumah tersebut—kita harus memadamkan apinya. Bukan untuk menolong dia, tetapi untuk menyelamatkan seluruh kampung. Dan ini tak hanya terjadi dengan Century di Indonesia. Lalu apakah benar ini sistemik? Bukankah faktanya krisis perbankan tak terjadi? Bagaimana jika waktu itu tidak dilakukan bailout? Sayangnya, kita tidak bisa tahu persis apakah karena bail out maka krisis perbankan tidak terjadi, atau memang situasi krisis tidak parah sehingga tidak perlu dilakukan bailout. Jika dua argumen mengenai soal yang sama datang dengan kesimpulan yang berbeda, mana yang paling mendekati ”kebenaran relatif”?
Dalam risalahnya yang berjudul The Methodology of Positive Economics, pemenang Nobel Ekonomi Milton Friedman menulis: teori atau model tidak bisa disimpulkan benar hanya karena model itu konsisten dengan bukti empiris, namun teori atau model dapat dikatakan salah—atau belum membuktikan kebenarannya—jika ia tidak konsisten dengan bukti empirisnya. Dalam kasus Bank Century ada dua fakta empiris: pertama, ada bailout, dan kedua: tidak ada krisis perbankan. Amat naif bila kita menyimpulkan bahwa karena bailout terhadap Century, krisis perbankan tidak terjadi. Sangat mungkin situasi perbankan yang aman disebabkan juga oleh faktor lain. Artinya, penyelamatan Century punya probabilitas untuk benar dan sekaligus juga salah. Artinya pula, kondisi perbankan yang aman mungkin disebabkan oleh penyelamatan Century, tetapi bukan pasti karena itu. Namun, yang jelas: tidak ada bukti empiris bahwa dengan menutup atau tidak memberikan bailout kepada Century, krisis perbankan tidak terjadi. Karena faktanya: pemerintah tidak pernah menutup Bank Century, dan krisis perbankan tidak terjadi. Karena itu, argumen bahwa kalau toh Century tidak di-bail out, ekonomi Indonesia akan selamat, tidak punya bukti empirisnya.
Lalu bagaimana soal aliran dana? Atau soal penyalahgunaan? Jawabannya sederhana: buktikan saja melalui data PPATK dan penyidikan KPK. Jika memang ada bukti dan kesalahan: hukum saja mereka yang bertanggung jawab. Siapa pun dia. Apa pun posisinya. Tetapi soal menjadi lain jika ia masuk ranah politik. Di sini terbuka semua kemungkinan, termasuk pengadilan terhadap kebijakan, termasuk kemungkinan mendapatkan jabatan. Jika kebijakan bisa diadili, tak ada orang yang berani mengambil risiko kebijakan. Lalu, kalau terjadi guncangan di sektor keuangan lagi—dengan risiko sistemik atau terkenanya sektor perbankan—apakah pemerintah dan Bank Indonesia berani mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menenangkan sektor keuangan?
Jadi, ini bukanlah sekadar soal mempertahankan Boediono dan Sri Mulyani. Ini adalah soal yang lebih besar: membela nasib Indonesia. Apakah karena persoalan politik, nasib rakyat harus dikorbankan? Siapa yang dibela? Kepentingan rakyat atau jabatan? Saya tak pandai menjawabnya. Kekisruhan dan keserakahan politik membuat kita lupa tentang nilai. Tentang integritas. Padahal kita tahu, negeri ini tak dibangun oleh keserakahan. Tak dibangun oleh perebutan kekuasaan. Ia dibangun oleh niat baik, ia dibangun oleh jutaan orang yang setiap hari bergulat untuk selangkah lebih baik. Ia dibangun oleh integritas, seperti rekam jejak Boediono dan Sri Mulyani selama ini. Integritas mungkin tak lebih kuat daripada kekuasaan, tetapi ia lebih tinggi. Sejarah menulis: republik ini dibangun oleh orang yang bisa bersikap, walau itu tak populer, walau itu tak ramai dijejaki orang.
Putu Setia : "Kamu Kenal Sri Mulyani ?" (Sekali Lagi tentang Sri Mulyani)
PUTU SETIA, sastrawan besar Indonesia asal Bali suatu ketika dipanggil oleh sahabatnya, Romo Imam. "Kamu kenal Sri Mulyani?", tanya Romo Imam pada Putu. Ketika saya (Putu Setia) jawab tidak, Romo tampak kecewa. Romo lalu menyebut sejumlah nama. Kwik Kian Gie, Bambang Soesatyo, Maruarar Sirait, Aburizal Bakrie, dan banyak lagi. "Semuanya tidak saya kenal Romo, saya kan rakyat kecil, mana kenal tokoh besar itu," jawab saya. Dengan nada kecewa, Romo berkata: "Kamu kurang bergaul, padahal saya ingin membicarakan Sri Mulyani dalam kasus Bank Century." Saya berusaha membelokkan perbincangan. "Urusan Bank Century ruwet, kita bicara Ibu Sri dalam kaitan Hari Ibu saja," kata saya. Romo seperti tersinggung: "Itu keliru besar. Kasus Century masalah sederhana yang diruwetkan karena banyak pihak memiliki target masing-masing."
Romo menjelaskan dengan analogi rumah terbakar, padahal saya mengharapkan analogi Profesor Kodok, seperti yang dilansir Kwik. Saat itu, kata Romo, ada rumah terbakar di sebuah kompleks di kawasan kampung besar. Untuk memadamkan rumah itu, perlu disemprot air dan zat kimia yang membutuhkan biaya mahal. Uang ada, karena setiap rumah di kompleks itu sudah urunan untuk musibah tak terduga seperti ini. Bukan uang milik kampung. Badan otorita kompleks mengadakan rapat darurat. Ada dua pendapat, biarkan rumah itu terbakar sendiri, dan tak perlu biaya untuk memadamkan api. Pendapat lain, semprot segera, toh uang ada, karena bisa berdampak sistemik, api merambat ke rumah yang lainnya. Jika itu terjadi, bukan hanya warga kompleks yang menanggung akibatnya, tapi juga warga kampung. Keputusan harus diambil cepat. Berdasarkan analisis saat itu, rumah harus disemprot. Jadi masih ada fondasinya dan dibangun rumah baru. Pemilik rumah itu nanti harus mengembalikan uang hasil iuran itu, karena memang sifatnya bantuan sementara.
"Sri Mulyani mengambil keputusan itu dengan cepat," kata Romo. Kalau sekarang ada yang mencela pengambilan keputusan itu, kata Romo, itu sangat tak adil. Karena pencelanya berbicara saat kondisi aman tenteram. Pengambilan keputusan cepat saat keadaan emergency sering disebut "judi yang dibenarkan". Andaikata Sri Mulyani memutuskan membiarkan rumah itu terbakar, lalu api merembet ke mana-mana, bayangkan celaan macam apa pula yang diterimanya.
"Tapi nyatanya api tak merembet, Romo," saya memotong. "Kamu ikutan tolol," jawab Romo. "Kamu berbicara dalam konteks situasi sekarang yang aman."
Saya diam, takut kena "semprot". Kemudian Romo bicara lagi, jika aliran biaya menyemprot rumah itu dipersoalkan, nah, itu bagus, jangan Sri Mulyani yang dihujat. Kan tak mungkin Ibu Sri turun langsung memeriksa, berapa aliran uang untuk beli air, beli selang, dan sebagainya. Kalau di situ ada korupsi, ya, tindak di situ. Juga jangan sok pahlawan kesorean, selalu bilang: uang rakyat raib. Uang ini memang diperuntukkan bagi keadaan emergency semacam itu untuk para anggotanya yang kemudian akan dikembalikan lagi. Ya, kalau disebut uang negara atau uang rakyat, itu perdebatan para kusir delman, memangnya ada organisasi silat menerbitkan uang? Semua uang, ya, dikeluarkan negara, tapi ada "hak milik" yang melekat pada orang atau paguyuban.
"Kamu kenal Marsillam Simanjuntak?" tiba-tiba Romo bertanya tentang orang lagi. "Kalau dia saya kenal, karena Marsillam orang besar yang menghormati martabat saya sebagai orang kecil," jawab saya. "Sejauh mana kenal?" Saya jawab: "Sampai saya mengenali suaranya di telepon meski beliau sering bercanda. Karena itu, dalam rekaman yang kini beredar, saya yakin Sri Mulyani berbicara dengan Marsillam, bukan Robert Tantular."
Sumber : Majalah Tempo Edisi Minggu ke-3 Desember 2009
Sabtu, 19 Desember 2009
Melanggengkan Kekuasaan Versi Antonio Gramschi
ANTONIO GRAMSCHI, seorang filosof berkebangsaan Italia, suatu waktu pernah mengatakan bahwa kekuasaan itu bisa dilanggengkan dengan dua cara. Cara pertama melalui tindakan kekerasan, dan bersifat memaksa. Cara kedua adalah membujuk, dan ini bersifat lunak. Menurut Gramschi yang dikenal awalnya sebagai seorang Marxian (namun di akhir masa-masa "petualangan" intelektualnya, Grmaschi justru mengkritik pandangan Marxisme), perangkat keras yang memaksa itu dilaksanakan oleh lembaga-lembaga seperti institusi hukum, polisi dan penjara. Sedangkan yang lunak dan membujuk, dilaksanakan dalam pranata-pranata kehidupan swasta seperti kehidupan keagamaan, keluarga, pendidikan dan sebagainya. Gramschi yang mengakhiri hidupnya dalam penjara ini mengatakan bahwa perangkat keras yang bersifat memaksa dilaksanakan oleh negara (state), dan yang lunak-membujuk dilakukan oleh civil society. Kamis, 17 Desember 2009
Timur Lenk : "Si Pincang Dari Timur"
Namanya Timur Lenk atawa Tamerleng. Si Timur Pincang. Ia anak Taragai, Kepala Suku Barlas di wilayah Uzbekistan kini. Sang ayah kabarnya keturunan Karachar Noyan -menteri dan kerabat Jagatai, anak Jenghis Khan. Namun Timur Lenk sendiri sering disebut sebagai keturunan Jenghis Khan. Secara resmi keturunan Mongol ini telah memeluk Islam. Diperkirakan ia lahir pada 25 Sya'ban 736 Hijriah, atau 8 April 1336 Masehi. Sejak kecil, keberaniannya nampak luar biasa. Pada usia 12 tahun, ia telah terlibat dalam sejumlah pertempuran. Ketika ayahnya wafat, Timur bergabung dengan pasukan Gubernur Tansoxiana, Amir Qaghazan, sampai gubernur itu meninggal. Serbuan pasukan Tughluq Temur Khan melambungkan nama Timur Lenk. Ia bertempur sampai mengundang perhatian Tughluq. Ia direkrut Tughluq menjadi pasukannya, namun kemudian memberontak setelah Tugluq mengangkat anaknya, Ilyas Khoja sebagai Gubernur Samarkand dan hanya menjadikan Timur sebagai wazir. Timur bergabung dengan Amir Husain -cucu Qaghazan.Rabu, 16 Desember 2009
Kekaguman Seorang Guru TK Terhadap Pramoedya Ananta Toer
Ada seorang guru TK, awalnya ia hanya perempuan biasa dan memiliki "selera" biasa-biasa saja. Tidak begitu suka politik, sejarah, ekonomi, apatah lagi yang namanya sejarah-sastra. Namun karena "soulmate" (baca: suaminya) memiliki hobby baca, terutama sastra "menggerakkan", maka mulai-lah ia yang hanya guru TK ini menjadi perempuan biasa penyuka sastrawan, salah satunya sang "maestro-sastra" Indonesia, Pramoedya Ananta Toer. (Artikel ini juga saya persembahkan "untuk dibaca" oleh mahasiswa saya yang memiliki interest terhadap posisi sastrawan dalam sejarah bangsa).Berikut petikan "catatannya" tentang pengarang Tetralogi (ada yang bilang Katrologi) "Bumi Manusia".
Minggu, 13 Desember 2009
Kontroversi Patung Obama : "Budaya Rendah Diri"
Inilah bentuk paling “telanjang” dari inferioritas sebagian kalangan masyarakat Tapi sudahlah ............ saya masih ingat kata salah seorang teman saya, ”sampai hari ini, saya sulit mencerna dengan logika waras saya, sejauhmana kontribusi Obama buat perdamaian dunia, setahu saya ia hanya ”muda sedikit” dari George W. Bush pada rasa haus terhadap perang. Pembiaran Obama terhadap pencaplokan Masjidil Al-Aqsa dan pengiriman tambahan pasukan perang ke Afghanistan justru membuat logika saya terbalik ketika dihadapkan pada kenyataan : ”mengapa Obama menang Hadiah Nobel Perdamaian ?”, kata teman saya yang pada awalnya fans berat Obama ini. Nah ketika saya menyodorkan realitas ”tambahan” peresmian patung Obama di Jakarta tersebut, teman saya ini menjawab dengan ketus, ”mengapa tak sekalian buat patung Madonna atau Michael Jackson, kapan perlu logo Play Boy sekalian”.
Insert : Foto Patung Obama (www.detik.com)
Sabtu, 12 Desember 2009
Ketika Sukarno Berbicara Tentang Keperawanan
Setiap tokoh memiliki "rumor"nya sendiri, demikian kata Goenawan Muhammad. Dan biasanya, rumor yang paling diminati adalah rumor dalam "ranah" seks serta perempuan. Hitler, misalnya, adalah tipikal personal yang dalam sejarah sangat ditakuti, namun memiliki kesetiaan tingkat tinggi terhadap "teman kumpul kebo-nya" Eva Brauun. Bahkan konon, sebelum bunuh diri bersama ketika NAZI diambang kehancuran, mereka masih melewati petualangan seks di atas meja. Karl Marx memiliki rumor yang tidak kalah seru-nya, memiliki anak di luar nikah .... dan kemudian tidak di-acuhkan-nya. Marx "mengangkangi" ide-nya sendiri, keberpihakan terhadap kaum tertindas. Marx menindas orang tertindas dan melindas ide yang dibangunnya. Demikian juga rumor JFK, jangan ditanya lagi. Presiden pintar-flamboyan ini adalah "penikmat" wanita cantik. Mungkin karena telah merdeka cukup lama, maka kisah-kisah yang berbau wanita pada Presiden-Presiden Amerika Serikat cukup berwarna-warni - sejak George Wahinton hingga Bill Clinton. Butuh sebuah catatan ensiklopedis menceritakan kisah-kisah asmara Presiden-Presiden Amerika tersebut. Kisah cinta, seks dan segala bumbu-bumbu petualangannya, juga banyak ditemui dari kisah hidup "orang-orang besar", dari Raja-Ratu-Kaisar-Sultan hingga Entertainer dan Pebisnis. Sehingga tidak salah apabila seorang penggerak Post-Modernisme "Michael Foucault" merasa perlu menulis salah satu buku tentang "Seks dan Kekuasaan" (telah diterjemahkan ke dalam edisi bahasa Indonesia). Bagi Foucault, segala pernak-pernik seks dan percintaan bagi orang-orang yang dekat dengan kekuasaan (baca : politik) merupakan sesuatu yang asyik untuk dibicarakan. Walaupun sebenarnya, petualangan tersebut terkadang juga terjadi pada masyarakat biasa, bahkan lebih bombastis, namun faktor implikasi yang ditimbulkannya membuat kisah seks dan percintaan menjadi lebih "berbobot" ketika itu menyangkut para pemegang kekuasaan.Demikian juga dengan Sukarno, putra "Sang Fajar". Presiden orator dan flamboyan ini merupakan penikmat lukisan erotik dan pengagum wanita cantik. Track-nya yang memiliki istri lebih dari 4 (empat) orang - dari yang lebih tua dari dirinya hingga seusia anaknya - setidaknya membuktikan anggapannya sebagai pemuja wanita cantik. Selain dikenal sebagai seorang pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia, serta orator ulung di negeri ini, ternyata Bung Karno memiliki “keahlian” lain. Keahlian yang satu ini agak tabu dibicarakan, yakni ‘cara menentukan keperawanan gadis dari penampilan luar”. Dari buku “In Memoriam” karya Rosihan Anwar, terungkap cara Presiden Soekarno menentukan gadis yang masih perawan. Rosihan Anwar adalah seorang jurnalis yang sudah kritis ketika era pemerintahan Soekarno.
“Begini… Jika kamu tarik een denkbeeldige recthe li jin (suatu garis imaginer yang lurus) di atas dada si gadis, dari pertengahan lengan yang satu ke lengan yang lain, lalu kamu tentukan pada penglihatan dari luar saja dimana letaknya ujung-ujung payudaranya (pentil), diatas garis atau bawahnya, maka kamu akan bisa berkata, jika dibawah garis dia tidak lagi perawan,tapi jika dia tetap masih perawan.”
Konon (namanya saja KONON, belum tentu benar) waktu saya kecil (1980-an), beredar juga rumor dalam masyarakat bahwa Sukarno memiliki "Kaca Mata Ajaib", bisa melihat lekak-lekuk tubuh seorang perempuan. Tembus pandang, begitulah kira-kira. Aah, Sukarno ada-ada saja.
Rabu, 09 Desember 2009
Subjektifitasku Terhadap Sri Mulyani
Hati kecil saya “menangis” ketika foto Sri Mulyani dirobah dan dibakakar oleh para demonstan (yang mungkin tidak mengerti untuk apa mereka demonstrasi) seperti Vampir dengan gigi panjang dan dua tanduk menakutkan. Hati kecil saya “menangis” karena Sri Mulyani pernah menolak keinginan Abu Rizal Bakrie untuk menjadikan Tragedi Lumpur Lapindo sebagai tanggung Jawab pemerintah (dan bukan tanggung jawab PT. Minarak yang merupakan “anak kandung” PT. Bakrie) karena berpotensi menghacurkan ekonomi Negara, namun kemudian setelah Aburizal Bakrie jadi Ketua Golkar, Sri Mulyani dijadikan Target untuk dijatuhkan …… Padahal banyak politisi DPR dari Golkar yang terlibat suap Pemilihan Deputi Gubernur BI, justru dibiarkan Aburizal. Hati kecil saya “menangis” ketika Sri Mulyani di ”setting” sebagai musuh bangsa oleh DPR-RI yang konon dimotori oleh PDI-P dan Partai Golkar via Pansus Angket, karena konon – sekali lagi konon – Aburizal Bakri “dendam” pada Sri Mulyani dan Budiono karena Sri Mulyani pernah suatu waktu menolak keinginan Aburizal Bakrioe untuk mengambil sebuah kebijakan agar saham perusahaannya tidak jatuh ….. dan Sri Mulyani tidak mau karena justru melanggar regulasi nasional. Hati kecil saya masih berharap mudah-mudahan hasil pemeriksaan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kasus Bank Century itu tidak seluruhnya benar. Sebab, kalau memang tidak ada yang salah, akibatnya akan sangat dramatis: kita bisa kehilangan menteri keuangan yang sangat kita banggakan. Seorang menteri, Sri Mulyani, yang reputasinya begitu hebat. Baik di dunia internasional maupun dalam mengendalikan keuangan negara. Secara internasional dia terpilih sebagai menteri keuangan terbaik di dunia dua tahun berturut-turut. Di dalam negeri dia dikenal sebagai menteri pertama yang berani mereformasi birokrasi di departemennya. Juga menteri yang sangat ketat mengendalikan anggaran negara. Bahkan, dialah satu-satunya menteri yang berani minta berhenti ketika ada gelagat pemerintah akan membela seorang konglomerat yang dia anggap tidak seharusnya dibela.
Hati kecil saya masih berharap, mudah-mudahan ada yang tiba-tiba mengatakan: kesimpulan BPK itu diperoleh dengan cara kerja yang kurang benar. Maka kita tidak akan kehilangan menteri keuangan yang pandainya bukan main itu. Pandai dalam ilmunya, pandai dalam menjelaskan pikirannya, dan pintar bersilat kata. Saya melihat kecepatan berpikirnya sama dengan kecepatan bicaranya. Kalau lagi melihat cara dia mengemukakan pikiran, seolah-olah otak dan bibirnya berada di tempat yang sama.
Hati kecil saya masih berharap, mudah-mudahan ada orang yang tiba-tiba menemukan data bahwa BPK telah salah ketik. Maka, kita tidak akan kehilangan menteri yang mampu rapat dua hari dua malam nonstop untuk menyelamatkan keuangan negara. Rapat itu tidak boleh berhenti karena lengah sedikit berakibat pada kebangkrutan ekonomi nasional. Rapat itu tentu melelahkan karena angka-angkalah yang akan terus berseliweran. Angka-angka yang rumit: kurs, suku bunga, devisa, likuiditas, rush, neraca perdagangan, stimulus, dan seterusnya. Angak-angka itu saling bertentangan, tapi menteri tidak boleh memilih salah satunya. Dia harus membuat keputusan yang harus memenangkan semua angka yang saling merugikan itu. Padahal, dia baru saja tiba dari
Hati kecil saya masih berharap, mudah-mudahan ada orang yang mengatakan bukan dia yang harus bertanggung jawab. Tapi, ada pihak lainlah yang harus mendapat hukuman. Kalau tidak, kita akan kehilangan seorang menteri yang di saat ibu kandungnya, Prof Dr Retno Sriningsih Satmoko, sedang sakit keras menjelang ajalnya, dia tidak bisa menengok sekejap pun. Dia memilih mencurahkan segala pikiran, tenaga, dan emosinya untuk menyelamatkan ekonomi bangsa ini. Dia tidak bisa menjenguk ibu kandungnya yang jaraknya hanya 45 menit penerbangan di
Maka hati kecil saya masih berharap ada data di kemudian hari bahwa kebijaksanaan itu sendiri tidak salah. Sebab, sebuah kebijaksanaan bisa diperdebatkan salah benarnya. Saya masih berharap yang salah itu dalam pelaksanaan kebijaksanaannya. Yakni, saat mendistribusikan uangnya yang Rp 6,7 triliun itu. Dan saya sangat-sangat yakin dia tidak mendapatkan bagian serupiah pun.
Insert : Foto Sri Mulyani - www.newyorktimes.com
(Mayoritas tulisan ini terinspirasi/rewrite dari Artikel Dahlan Iskan)
Rabu, 02 Desember 2009
Meski "Gaduh" ...... Demokrasi Tetap Pilihan Terbaik
Mantan Presiden Rumania yang sastrawan, Vaclac Havel, pernah mengatakan bahwa sistem demokrasi berawal dari sistem nilai yang dianut oleh elit-nya. Pembelajaran politik yang baik, menurut Havel, ditentukan secara signifikan oleh kemampuan elit memberikan pembelajaran poolitik yang demokratis kepada rakyat. Dalam konteks ini, terlepas dari kekurangannya, seorang SBY bagi saya adalah figur politisi yang memiliki komitmen tinggi terhadap pembelajaran politik kepada rakyat. Pada masa Presiden kelahiran Pacitan inilah, beberapa kejadian sosial-politik yang cukup "menyentak" dan mungkin tidak terbayangkan selama ini .... justru terjadi. Ketika nama baiknya dicemarkan, menantu Sarwo Edhi Wibowo ini menggunakan "jalur resmi" dengan melaporkan si pencemar nama baiknya itu ke pihak penegak hukum .... tanpa intervensi. Kejadian fenomenal "rekaman Mahkamah Konstitusi" yang ibarat Kotak Pandora, justru bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia secara luas pada masa beliau. Demikian juga dengan statemennya tentang Kasus Century untuk dibuka secara "terang benderang" dan memberikan keleluasaan bagi DPR untuk mengoptimalkan hak angket, semakin memperkuat komitmen seorang SBY untuk memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat Indonesia bahwa demokrasi itu perlu dan harus terus "dihidupi" (walaupun terkadang ini sering dipandang sinis oleh lawan politiknya sebagai bentuk pencitraan). 100 Tokoh Paling Berpengaruh di Dunia versi Majalah Times ini juga memberikan sebuah pembelajaran bijak : "setiap kita punya wilayah kerja" ...... sehingga ia tidak mau mencampuri atau menintervensi urusan yang bukan dalam ranahnya ..... walaupun pada akhirnya ada kasus-kasus tertentu, ia justru mengenyampingkan hal ini karena pertimbangan suasana bathin masyarakat (tapi tetap dalam konteks dan koridor konstitusionalis).
Tapi, seorang SBY terkadang juga merasa gundah dengan demokrasi a-la Indonesia belakangan ini. Akan tetapi kegundahan tersebut baginya adalah sebuah dinamika dalam proses pembelajaran demokrasi. Meski hingar-bingar, Demokrasi adalah pilihan yang terbaik dari beberapa pilihan yang ada. Demokrasi dalam arti dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. "Kalau saya ditanya, demokrasi ini kadang-kadang gaduh, lihat negara lain tidak terlalu gaduh, pembangunan bagus, contohnya Tiongkok dan negara-negara lain," ujar SBY. "Apa tepat kalau pilihan kita demokrasi? Saya mengatakan di berbagai kesempatan, dibandingkan dengan pilihan yang lain, saya tetap menganggap demokrasi itu pilihan yang baik," ujar SBY dalam silaturahmi dengan para Gubernur se-Indonesia.Menurut SBY, demokrasi dalam arti rakyat kita memilih siapa-siapa yang diberi mandat untuk memimpin baik di tingkat kabupaten, kota, nasional. "Demokrasi dalam arti kebebasan diberi ruang, termasuk kebebasan pers, hak asasi manusia dan sebagainya. Itu demokrasi. Sekarang kita sudah berada dalam tahapan seperti itu. Bahkan beberapa presiden dan perdana menteri mengatakan bahwa freedom di Indonesia itu tumbuh cepat, lebih cepat pertumbuhannya daripada negara-negara lain. Kita merasakan 15 tahun yang lalu dibanding dengan sekarang ini," kata SBY. Oleh karena itu, lanjut SBY, demokrasi yang hendak kita bangun dan mantapkan dalam reformasi gelombang kedua ini adalah demokrasi di mana nilai dasar demokrasi yaitu freedom itu mesti berjalan bersama-sama dengan aturan dan pranata hukum. Kedua duanya diperlukan.
"Kalau kebebasan kurang, defisit. Rules-nya berlebihan, surplus. Menjadi negara peraturan tidak hidup, sebaliknya kalau freedom berlebihan, absolut , tidak ada aturan akan jadi anarki. Yang kita perlukan adalah demokrasi yang sehat, tetapi juga ada hak dan kewajiban, hak dan tanggung jawab. Mari kita dorong demokrasi kita lebih bermartabat," kata Presiden SBY.
Selasa, 01 Desember 2009
Transisi Demokrasi
Dalam tradisi ilmu politik, ada empat variabel untuk menentukan apakah negara tersebut menjalani masa transisi secara damai atau anarkis bahkan "berdarah". Pertama, Watak Civil Society. Konsep ini mengacu kepada kemampuan, dinamika dan kemampuan organisasi kemasyarakatan. Dalam masyarakat transisi, civil society-nya penuh dengan dinamika. Masyarakatnya terlibat secara emosional dengan persoalan-persoalan publik. Namun, Civil Society ini memiliki dua karakter yaitu karakter demokratis dan karakter sekterian-parokial-primordial. Karakter pertama "dihidupi" oleh aura dan nilai-nilai penghargaan terhadap pluralisme, kesediaan berkompromi untuk mewujudkan platform bersama yang demokratis serta timbulnya iklim kritik-terbuka dan transparan. Sementara yang kedua, dimotivasi oleh semangat fanatisme ideologi atau agama, anti-pluralisme, menginginkan previlese (baca: hak-hak khusus) bagi suatu kelompok dan anti kritik. Di antara kedua karakter civil society tersebut, hanya berkarakter demokratis yang memiliki kontribusi pada penyelenggaraan transisi secara damai.
Ketiga, Political Society. Konsep ini mengacu kepada aturan main yang menjadi mekanisme kompetisi politik antar aktor dan organisasi politik. Aturan main politik sangat penting. Dalam masyarakat politik ini, juga terdiri dari dua karakter yaitu masyarakat politik harmoni dan masyarakat politik terdisintegrasi. Masyarakat politik yang harmoni akan mudah menerima kemenangan atau kekalahan dalam sebuah kompetisi politik. Penyebabnya, karena mereka yakin dan percaya akan sifat adil dan jujur dari kompetisi. Pihak yang kalah merasa kalah secara fair dan bukan merasa dicurangi oleh sebuah sistem atau aturan main yang manipulatif. Masyarakat tipikal ini memiliki kontribusi bagi terciptanya transisi damai. Sedangkan masyarakat politik yang terdisintegrasi sangatlah rawan. Kekalahan dan kemenangan sangat sulit diterima dengan lapang dada. Bukan karena faktor kebesaran jiwa para aktor politik, akan tetapi lebih disebabkan kepada rasa dizalimi oleh aturan main yang manipulatif. Bahkan, konflik tidak akan menyusut setelah terselenggaranya kompetisi politik melalui pemilu, justru konflik semakin rawan dan menakutkan. Tipikal ini dengan cepat akan membawa negara ke dalam anarki yang berkepanjangan.Pertanyaannya : "Bila diperhatikan variabel-variabel di atas, apakah Indonesia masa reformasi ini bisa atau berpotensi melakukan transisi secara damai ?"
Sabtu, 28 November 2009
Merantau : "Genuine Tradition of Minangkabau"
Tersebutlah kisah bahwa sebelumnya raja dipercayai sebagai pemimpin yang tidak mempunyai keturunan sampai dia mati terbunuh. Namun di malam ketika raja terbunuh itu gundiknya meminum air mani raja sehingga dia mengandung dan melahirkan Raja Kecil. Setelah Raja Kecil lahir dia tidak diakui langsung sebagai seorang Pangeran yang akan melanjutkan silsilah kerajaan tetapi dia harus membuktikan kesatriaannya dengan mengembara dan kemudian kembali menakhlukkan kerajaan. Cerita yang banyak berkembang di tengah-tengah masyarakat itu sebenarnya dihadirkan untuk mengukuhkan keberadaan raja, peneliti-peneliti asing tentang melayu tidak mengakuinya sebagai sebuah sejarah sebagaimana rakyat setempat mempercayainya” (Secara umum, bagian ini dikutip dari “Raja Melawar”, melayuonline.com).Kehadiran Raja Kecil yang penuh mitos sebenarnya untuk mengukuhkan kekuasaannya dan menarik mayarakat untuk mendukungnya. Hal ini sama dengan banyak tokoh yang menyejarah seperti Bundo Kanduang, Iskandar Zulkarnain, Ken Arok, bahkan pemimpin-peminpin masa kini yang garis keturunannya tidak lepas dari orang-orang hebat. Dalam hal ini mitos dapat berfungsi untuk mengukuhkan jati diri seorang pemimpin dan hal ini sangat penting sekali dalam perantauan banyak orang. Timothy P. Bernard dalam tesisnya untuk meraih Master of Arts pada The College of Art and Science of Ohio University Amerika Serikat, (Maret 1991: 22) berkomentar tentang kesuksesan Raja Kecil dalam memamfaatkan mitos sebagai pendukung kesuksesan dalam merantau. Ia menyebutkan bahwa: “Mitos dalam Sejarah Melayu menghidangkan sebuah piagam bagi sistem politik dan inilah yang dimanipulasi Raja Kecil untuk mencapai tujuannya menguasai Johor. Kemampuannya mempengaruhi keadaan melalui motif-motif mitos oleh sarjana barat berkembang menjadi historiografi. Oleh karena pertentangan mitos dengan sejarah nampaknya tetap menjadi permasalahan dalam kajian teks-teks Melayu tradisional, muncul permasalahan pemahaman mengapa ia berbentuk demikian.”
Dengan demikian teranglah bagi kita bahwa tradisi merantau yang mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Minangkabau bukan hanya tradisi “kemaren sore” atau tradisi baru karena telah “sempit” (susah) hidup di negeri sendiri. Tetapi merantau bagi masyarakat Minangkabau dipandang sebagai sebuah cara untuk berkembangnya manusia di dunia dan tradisi ini telah ada semenjak leluhur nenek moyangnya. Seperti Maharaja Diraja anak Iskandar Zulkarnain yang merantau ke negeri yang kemudian bernama Minangkabau ini atau seperti merantaunya Malewar dan Raja Kecil ke tanah Melayu.
Misi budaya orang Minangkabau telah membentuk corak dan strategi kehidupan mereka di perantauan. Oleh kerana alam rantau sebagai “dunia kedua”, ia hanya bersifat sementara. Belajar dan bekerja bagi mereka di rantau adalah untuk memenuhi misi budaya, iaitu untuk memperkaya alam Minangkabau. Hakekat kerja dalam konteks ini tidak hanya sekedar mencari nafkah untuk mempertahankan hidup (survive) di rantau, tetapi harus menghasilkan sesuatu yang akan dipersembahkan ke kampung halaman, termasuk ilmu pengetahuan.
(*) Terima kasih pada Uni Nelmawarni ..... Disertasi dijadikan inspirasi tulisan ini
Jumat, 27 November 2009
Minangkabau : Pusat Naskah Islam Klasik Nusantara
Tradisi penulisan, penyalinan dan persebaran naskah-naskah keagamaan di dunia Melayu-Indonesia memiliki keterkaitan dan berkorelasi dengan proses Islamisasi yang terjadi (Uka Tjandrasasmita, 1999:201). Umumnya naskah-naskah tersebut ditulis untuk kepentingan transmisi pengetahuan keIslaman yang terjadi di pelbagai institusi keagamaan, seperti pesantren, surau, dayah, rangkang dan lain-lain (Hasan Muarrif Ambary, 1995: 166). Dalam kalangan masyarakat Minangkabau, tradisi penulisan dan persebaran naskah-naskah keagamaan ini dapat dipastikan dilakukan secara terus menerus (kontiniu), seiring dengan terus berlangsungnya perkembangan dan persebaran Islam. Mayoritas para ahli sejarah atau sejarawan sepakat bahwa Islam di wilayah nusantara, berkembang sejak awalnya dengan corak atau style tasauf (Azyumardi Azra, 1996; Hamka, 1983; Hasan Muarrif Ambary, 1995; Dennys Lombard, 1999), maka naskah-naskah keagamaan yang muncul-pun mayoritas memuat pembahasan-pembahasan mengenai tasauf, baik yang ditulis oleh para penganut tareqat Syattariyah maupun Naqsyabandiyah, dengan segala devian tareqatnya.
Jadi tidaklah mengherankan apabila pembahasan mengenai sejarah Islam di Minangkabau, surau menempati posisi yang signifikan, termasuk didalamnya ketika membahas tradisi penulisan dan penyalinan naskah-naskah Islam. Dalam bahasa Oman Fathurrahman (2000: 36), surau-surau di Minangkabau dapat dianggap sebagai ”skriptorium” naskah, tempat dimana aktifitas penulisan dan penyalinan naskah-naskah keagamaan berlangsung. Hal ini justru menguntungkan dalam proses penyelidikan, karena pola persebaran naskah-naskah keagamaan melalui surau-surau di Minangkabau ini membuat keberadaan naskah-naskah tersebut mudah ditelusuri, karena mayoritas surau-surau tersebut hingga saat sekarang masih banyak dijumpai. Kendatipun kondisi dan fungsinya tidak seperti pada awal perkembangannya sebagai centre of excellence keilmuan Islam. Berbeda dengan apa yang terjadi di wilayah lain di Indonesia, tradisi penulisan naskah-naskah keagamaan di Minangkabau ini tampaknya masih berlangsung hingga saat sekarang, walaupun dengan intensitas yang berbeda. Sejumlah naskah-naskah Syattariyah periode akhir abad ke-20 Masehi yang dijumpai, merupakan salah satu betapa tradisi tersebut masih terus berlangsung seiring dengan masih mengakar dan terus berkembangnya Islam tareqat, khususnya tareqat Syattariyah dan Naqsyabandiyah di Minangkabau ini.Ketika Hukum Tak Berpihak
Oleh : Muhammad Ilham
Ada rasa nelangsa dan bosan di hati saya, ketika menonton TV akhir-akhir ini. Sebuah tontonan aplikasi hukum yang ”vulgar” .......... mulai dari kasus Bibit-Chandra, kriminalisasi KPK, ”pengakuan-fenomenal” Williardi Wizard dalam kasus Antasari Azhar, ”kekebalan” Anggodo Widjoyo, ”eksklusifnya” saksi Rhani Juliani, ”ketoprak” kasus Bank Century, ”dagelan” Kasus Suap Pemilihan Deputi BI dan sejenisnya yang membuat gigi saya sedikit ”aus” karena geregetan, sebuah dagelan yang tidak bisa saya cerna secara logika rasional saya (mungkin saya ”dianggap gila” oleh para penegak hukum yang selalu menuhankan ”logika-formal-yuridis” dan mengenyampingkan nurani dan suasan bathin sosial). Disisi lain ....... tragedi hukum orang kecil kembali kembali membuat saya seakan-akan ingin ”membakar” Indonesia. Karena kelaparan, secara sosiologis ini adalah kesalahan struktural – kemiskinan karena negara tak bisa mengatasi kemiskinan tersebut), ada yang mencuri satu karung buah seharga Rp. 10.000,- dan kemudian satu keluarga ini diproses dengan ”gagah berani” dan mempraktekkan jargon Jusuf Kalla dengan baik – ”lebih cepat-lebih baik” oleh pihak penegak hukum. Tuntutan hukuman 2 hingga 5 tahun-pun disandangkan oleh para penegak hukum pada mereka. Ada yang mengambil buah semangka (karena ada link dengan aparat hukum) si pengambil buah Semangka ini dijebloskan dalam tahanan plus gigi rontok akibat pukulan si penegak hukum (dan lucunya ...... pukulan ”tanpa lawan” ini tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum). Konon, si penegak hukum minta Rp. 1 Juta untuk uang ”damai” – dan ini kemudian tidak diakui oleh si penegak hukum dengan berbagai dalih yang ujung-ujungnya ......... mana buktinya ? (Tapi saya berani bertaruh ....... Tanyalah pada ”manusia Indonesia” dari Sabang sampai Merauke, mana yang berbohong ..... jawabannya 100 % PASTI si penegak hukum). Kasus Nenek Minah adalah salah satu contoh kasus paling ”memiriskan”.
Tiga biji kakao telah memasukan ibu Minah ke dalam penjara. Dengan segala kesederhanaannya, ibu Minah menerima putusan yang disampaikan oleh majelis hakim. Ironis memang, tapi itulah hukum. Hukum memang tidak kenal kaya atau miskin, besar atau kecil, kota atau desa, laki atau perempuan. Hukum hanyalah untuk hukum, ia bersifat universal. Tak bu Minah, bukan juga Anggoro Widjoyo, atau yang lainnya. Semua orang memang harus patuh dan tunduk pada hukum. Namun demikian, sebuah kejadian melawan hukum harus juga memperhatikan faktor sosio-antropologisnya. Untuk kasus besar yang memberikan dampak sangat besar, tentu tak bisa diabaikan. Tapi, bagi kasus yang hanya melibatkan tiga butir kakao haruskah berurusan dengan pengadilan. Apakah kesalahan seperti itu tak bisakah dimaafkan. Bukankah pencurian tiga buah kakao, apalagi buah tersebut tidak sempat dibawa pulang harus di meja hijaukan ? Tak bisakah perkara tersebut diselesaikan dengan cara kekeluargaan, apalagi motif pencurian tersebut hanya untuk dijadikan bibit. Atas perbuatannya itu, pengadilan menghukum bu Minah 1,5 bulan. Dengan segala kepasrahaannya, bu Minah menerima hukuman tersebut.
Ada satu pelajaran menarik yang patut kita ambil dari kasus ini, bu Minah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada perusahaan kakao tersebut. Hal ini sangat jarang sekali terjadi dilakukan oleh para petinggi kita yang sudah jelas berbuat salah. Para petinggi tersebut yang umumnya pemimpin, selalu berusaha mengelak tuduhan yang diberikan. Walapun sudah jelas-jelas mereka yang bersalah. Namun, dengan segala daya upaya mereka mengelanui hukum dan aparat penegak hukum agar mereka terbebas dari jeratan hukum. Sebuah contoh yang sangat memalukan dari para pemimpin kita.
Mungkin maksud perusahaan tersebut untuk member pelajaran kepada masyarakat yang lain, bahwa dengan mencuri kakao tiga bijipun mereka bisa dihukum. Betul memang, tapi kita juga perlu bertanya, apakah selama ini perusahaan tersebut telah membina masayarakat disekitarnya ? Apakah kejadian tersebut telah terjadi berulang kali, atau bahkan kebun perusahaan tersebut hancur lebur karena dicuri masyarakat ? Tragedi buah kakao yang menghukum bu Minah memang menjadi pelajaran bagi penegakkan hukum di negeri ini. Dengan proses yang demikian cepat, diharapkan semua perkara hukum di negeri kita ini dapat dilakukan secara adil. Jangan hanya keadilan itu berlaku bagi orang kecil atau orang besar saja. Tapi diharapkan semua proses hukum harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kasus ini merupakan contoh bagi aparat penegak hukum, bahwa sebesar dan seberat apapun sebuah kasus tidak boleh di rekayasa demi kepentingan pribadi dan golongannya.
Ohhh Tuhan Robbi Izzati .......... kutuklah orang yang mempermainkan hukum lebih dari kutukan ibu Malin Kundang, letakkanlah mereka di neraka Paling Jahanam !
Sabtu, 21 November 2009
Dari Film "KIAMAT 2012"
Hingga tulisan ini diposting, saya belum pernah menonton film ”2012” secara utuh. Film yang telah diharamkan Majelis Ulama Indonesia (?) ini, menjadi perbincangan hangat. Inilah satu-satunya film yang belakangan ini menarik minat dan analisis dari hampir seluruh masyarakat dari berbagai strata sosial. Anak muda yang biasanya suka bicara film-film melankolik-platonik, sudah ”riuh-rendah” mengagumi film besutan Roland Emmerich, sutradara berdarah Jerman ini, tanpa mau terikat dan dipusingkan oleh pertimbangan-pertimbangan teologis. Kalangan intelektual-pun mulai ”terbelah” antara kekaguman kreasi anak manusia dengan kekhawatiran akan gugatan norma teologis. Tapi sudahlah, bagi saya bukan zamannya untuk haram-haraman.Bagi saya, itu adalah tantangan. Kehadiran film 2012 adalah sebuah Sunatullah yang harus direspon dengan baik oleh ”kita” yang mengaku orang muslim. Memvonis bahwa film 2012 meracuni dan menggugat sendi aqidah, justru bisa menjadi counter-produktif. Orang justru akan makin penasaran dengan film tersebut. Buktinya, ketika MUI mengomentari film 2012 dengan wacana ”haram”, justru pada pemutaran perdananya, penonton tak hanya antre di gedung bioskop. Mereka rela menunggu giliran mendapatkan tiketnya. Hampir semua gedung bioskop di Jakarta yang memutar film ini panen penonton. "Pemberitahuan. Tiket Pertunjukan Flm 2012 untuk Hari Ini Sudah Habis,” begitu bunyi pengumuman di loket XXI Djakarta Theatre, Jalan M.H. Thamrin, Jarta Pusat (seperti yang dilansir oleh RCTI). Tak hanya di Indonesia, bahkan di belahan dunia lain pun Film Kiamat 2012 yang dibintangi John Cussack ini menyihir banyak orang. Film itu mengantongi pendapatan sebesar USD 225 juta dari penjualan tiket di seluruh dunia. Angka itu, menurut Contactmusic, Senin 16 November 2009, sudah melebihi biaya produksinya yang USD 200 juta.
Dua penganut agama besar di dunia seperti Islam dan Kristen tak berani membenarkan jadwal kiamat itu. Bahwa di akhir zaman nanti alam semesta hancur, mereka tak membantahnya. Menurut ajaran Islam, soal kiamat berpedoman kepada Al-Quran, dan hadis Rasulullah SAW. “Al-Quran menyebutkan, kiamat adalah ilmu dan ketentuan Allah, tak satupun manusia mengetahuinya, bahkan termasuk Rasulullah dan malaikat.” kata Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Aminudin Yakub. “ Umat Kristen juga percaya dengan kiamat. Menurut Pastur Setyo Wiboyo, dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, dalam perspektif Kristiani sudah jelas bahwa Yesus mengatakan tidak ada satu orangpun yang tahu mengenai kapan dan bagaimana kiamat itu. “Malaikat juga tidak tahu, putra atau Yesus sendiri juga tidak tahu. Jadi yang tahu hanya Allah Bapa,” katanya. Tapi sudahlah ............. alangkah lebih baiknya, film di-counter dengan film sejenis atau diskusi yang lebih akademik dengan bungkusan teologis. Kehadiran ”film” Rambo dan sejenisnya, setidaknya bisa memberi pelajaran bagi kita. Terlepas film Rambo merupakan salah satu bentuk justifikasi paling vulgar dari kekalahan Amerika Serikat dari Vietnam, namun film Rambo dan sejenisnya mampu mempengaruhi opini masyarakat (setidaknya : yang menonton), bahwa Amerika Serikat tetap unggul. Hicks.Insert : Bilboard Film 2012 dan Kalender Suku Maya (Foto : www.okezone.com)
Kamis, 19 November 2009
Seandainya Jusuf Kalla Ada
Sebagai Presiden yang konstitusionalis, saya respek terhadap SBY. Mungkin sebagai anak bangsa, baru kali ini saya "bangga" dengan iklim demokrasi yang sangat demokratis terjadi di negara besar dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Siapa yang bilang orang Islam tidak bisa melahirkan sistem sosial politik yang demokratis ?. Pemutaran Rekaman "fenomenal-menghentakkan" di Mahkamah Konstitusi, merupakan salah satu indikator bagaimana bebas dan transparannya iklim demokrasi Indonesia - ditonton dan didengar oleh seluruh rakyat Indonesia. Amerika Serikat yang mengaku sebagai kampiun demokrasi, dalam sejarahnya belum pernah menyelenggarakan "event" ala Mahkamah Konstitusi kemaren. Demikian juga, ketika Rekomendasi Tim 8 diserahkan oleh Adnan Buyung Nasution cs. kepada SBY ........ SBY justru meminta agar Tim 8 mempublikasikannya kepada publik, padahal beliau belum membaca dan menelaahnya. Padahal sebelum Rekomendasi Tim 8 ini rampung, berbagai statement dari anggota Tim 8 di berbagai media massa banyak dikecam oleh berbagai pihak, "ini bukan konsumsi publik", demikian alasan mereka. Tapi justru SBY mempertegas bahwa publik justru harus lebih dahulu tahu dibandingkan beliau. Ada proses pembelajaran demokrasi disini.